KUMANIKA.COM — Insiden pemadaman listrik di RSUD Andi Sultan Daeng Radja pada Kamis, 23 April 2026, menjadi sorotan serius. Peristiwa yang terjadi di tengah pelayanan medis, termasuk saat proses operasi, memicu kritik terhadap manajemen rumah sakit.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Bulukumba, Senin, 27 April 2026, pihak ULP PLN Panrita Lopi Bulukumba menegaskan tidak terlibat dalam kejadian tersebut.
Kepala ULP PLN Panrita Lopi Bulukumba, Zulham Arifin, menyatakan bahwa pada hari kejadian tidak terdapat gangguan maupun kegiatan pemeliharaan jaringan listrik.
“Pada tanggal tersebut tidak ada gangguan ataupun pemeliharaan. Selain itu, tidak ada pemberitahuan dari pihak RSUD terkait pekerjaan kelistrikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, suplai listrik ke RSUD berasal dari dua sumber, yakni Induk Listrik Bintarore dan Induk Listrik Matekko, yang tetap beroperasi normal saat kejadian.
“Kami pastikan aliran tetap tersuplai tanpa pemadaman. Batas kewenangan PLN hanya sampai pada meteran pelanggan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menguatkan dugaan bahwa pemadaman terjadi akibat faktor internal rumah sakit. Dalam forum RDP terungkap bahwa pemutusan aliran listrik dilakukan oleh pihak RSUD tanpa koordinasi dengan PLN.
Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Fahidin HDK, menilai tindakan tersebut sebagai kelalaian serius karena dilakukan tanpa memastikan kondisi pelayanan medis yang sedang berlangsung.
“Ini fatal. Pemadaman dilakukan tanpa memastikan apakah ada pasien yang sedang ditangani, termasuk di ruang operasi. Harus ada evaluasi menyeluruh,” tegasnya.
Sorotan juga mengarah pada tidak berfungsinya generator set (genset) milik rumah sakit yang seharusnya menjadi sumber listrik cadangan. Genset senilai sekitar Rp5 miliar itu dilaporkan tidak beroperasi saat pemadaman terjadi.
“Secara ideal, genset harus langsung aktif saat listrik padam. Namun dalam kejadian ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya,” tambah Fahidin.
Dalam RDP juga terungkap bahwa pemadaman dilakukan tanpa koordinasi lintas unit di internal rumah sakit. Kondisi ini dinilai berisiko tinggi karena berpotensi membahayakan keselamatan pasien.
Ketua Komisi II DPRD Bulukumba, Kapsul BJ, merekomendasikan agar dilakukan rapat lanjutan disertai simulasi sistem kelistrikan, termasuk uji pemadaman dan respons genset, guna memulihkan kepercayaan publik.
“Insiden ini membuka fakta bahwa sistem pendukung di rumah sakit perlu dibenahi. Termasuk perangkat seperti UPS (Uninterruptible Power Supply) yang harus dipastikan berfungsi,” ujarnya.
Selain itu, Komisi IV DPRD Bulukumba juga memanggil manajemen RSUD untuk membahas persoalan serupa. RDP tersebut dihadiri Direktur RSUD, dr H Rizal Ridwan Dappi, bersama unsur Dewan Pengawas.
Anggota Komisi IV DPRD Bulukumba, H Rijal, menyebut pihaknya mendorong sejumlah rekomendasi, termasuk pemisahan jaringan listrik utama dengan jaringan genset serta penguatan fungsi pengawasan internal.
Dia mendorong agar sistem kelistrikan dibenahi, termasuk optimalisasi peran Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Dewan Pengawas.
Pihak RSUD Andi Sultan Daeng Radja Bulukumba, melalui Kabid Humas Diskominfo Bulukumba, Andi Ayatullah Ahmad, dalam pernyataan tertulisnya, menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa tersebut.
“Atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan, manajemen RSUD H. Andi Sulthan Dg Radja Bulukumba menyampaikan permohonan maaf sebesar besarnya kepada seluruh pasien dan keluarga pasien,” tulisnya di sebuah grup WhatsApp.
Pemeliharaan serta peningkatan sistem kelistrikan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan rumah sakit. (Mad)
Komentar