KUMANIKA.COM – Fraksi Golkar DPRD Bulukumba menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pandangan umum fraksi tersebut dibacakan oleh juru bicara Fraksi Golkar, Jusman, dalam rapat paripurna DPRD Bulukumba, Rabu, 1 Juli 2026.
Dalam penyampaiannya, Jusman menilai Pemerintah Kabupaten Bulukumba mampu menjaga stabilitas pembangunan daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional dan global yang terjadi sepanjang tahun 2025.
Fraksi Golkar juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Namun, menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bulukumba meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Namun capaian tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah untuk terus menyempurnakan tata kelola keuangan daerah agar semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Jusman.
Meski memberikan apresiasi, Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai lebih dari Rp58 miliar.
Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tingginya SiLPA tersebut, termasuk program-program prioritas yang belum dapat direalisasikan akibat rendahnya penyerapan anggaran.
Selain itu, Fraksi Golkar juga mempertanyakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK serta langkah pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Jusman, pemerintah daerah perlu memiliki strategi yang lebih terukur dalam menghadapi tantangan pembangunan tahun 2026, mulai dari penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, hingga pengembangan sektor pariwisata.
“Fraksi Golkar memandang pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan daerah serta penetapan belanja yang efektif dan efisien,” ujarnya.
Dalam rekomendasinya, Fraksi Golkar mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan aset, piutang, dan investasi daerah, peningkatan akurasi perencanaan anggaran, optimalisasi pemanfaatan SiLPA, serta evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi belanjanya masih di bawah 80 persen.
Fraksi Golkar juga menegaskan pentingnya peningkatan PAD sebagai salah satu tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah guna mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.
Di akhir pandangan umumnya, Fraksi Golkar menyatakan menerima Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan pada tahapan pembahasan berikutnya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)
