DAERAH

H Patudangi Azis Tegaskan Pentingnya Peran Masyarakat dalam Mengawal Kebijakan dan Program Pemerintah

H Patudangi
Anggota DPRD Sulsel H Patudangi Azis saat melakukan reses pengawasan di Kabupaten Bulukumba.
Advertisement

KUMANIKA.COM – Anggota DPRD Sulsel, H Patudangi Azis, menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi dan mengawal kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah.

Ajakan tersebut disampaikan H. Patudangi saat melaksanakan kegiatan pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan di Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sabtu, Juni 2026.

Dalam kegiatan yang dihadiri tokoh masyarakat, aparat pemerintah setempat, serta berbagai elemen masyarakat tersebut, H. Patudangi menegaskan bahwa partisipasi publik merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif.

Tri Suswati Tito Karnavian Apresiasi Fasilitas Pelayanan Publik Bulukumba, Puji Gedung Pinisi

Menurutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah tidak hanya menjadi tugas lembaga legislatif maupun aparat pengawas internal, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai penerima manfaat langsung dari setiap kebijakan dan program pembangunan.

“Pengawasan bukan hanya tugas DPRD. Masyarakat juga memiliki peran penting untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai peruntukan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar H. Patudangi.

Peringati Hari Lingkungan Hidup, Bulukumba Tanam Pohon dan Siapkan Program Tukar Sampah dengan Sembako

Ia menjelaskan, kegiatan pengawasan yang dilakukan DPRD merupakan bagian dari fungsi konstitusional lembaga legislatif untuk memastikan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan serta target yang telah ditetapkan.

Advertisement

Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan masukan, kritik, maupun laporan apabila menemukan kendala atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program pemerintah di lapangan.

BPK Beri Opini WTP untuk LKPD 2025, Pemprov Sulsel Catat Rekor Lima Tahun Beruntun

“Jika ada program yang tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, silakan disampaikan. Aspirasi masyarakat menjadi bahan evaluasi yang sangat penting dalam perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program ke depan,” katanya.

H Patudangi juga menekankan bahwa pembangunan daerah yang berkualitas membutuhkan sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak akan memperkuat pengawasan sekaligus mendorong terciptanya pembangunan yang lebih transparan, efektif, dan berkelanjutan.

Selain melakukan pengawasan, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, serta program-program pemerintah yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Melalui kegiatan pengawasan ini, H. Patudangi berharap masyarakat semakin memahami pentingnya partisipasi publik dalam proses pembangunan sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pelaksanaan program demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. (*)

Bagikan