Home / KABAR PARLEMEN

Kamis, 19 Agustus 2021 - 15:46 WIB

Warga Adat Kajang Dorong Wilayahnya Menjadi Desa Adat

Masyarakat Adat Kajang mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, Kamis, (19/8/ 2021). Foto: Hariza

Masyarakat Adat Kajang mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, Kamis, (19/8/ 2021). Foto: Hariza

BULUKUMBA, KUMANIKA.com– Dengan mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan passapu (tutup kepala khas Suku Kajang), puluhan Masyarakat Adat Kajang mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, Kamis, (19/8/ 2021).

Kedatangan mereka adalah untuk mendorong wilayah tinggal mereka menjadi Desa Adat. Beberapa diantara mereka bergantian menyampaikan aspirasinya menggunakan bahasa konjo (subbahasa Makassar).

Upaya tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap wilayah adat yang, ditakutkan, akan tergerus dengan banyaknyaknya pengaruh dari modernisasi.

Perwakilan Masyarakat Adat Kajang, Ramlah, mengatakan jika masyarakat adat juga termasuk wilayah Indonesia. Sehingga, mereka memiliki hak sama untuk hidup layak sebagaimana masyarakat lainnya. Menurutnya, dengan ditetapkan sebagai Desa Adat, masyarakat Kajang bisa mandiri dan lebih banyak anggaran yang masuk.

Baca Juga:  Pleno DPD Golkar Ricuh,  AMPI Bulukumba :  Jangan Ada Konflik di Tubuh Golkar 

“Paling tidak, masyarakat desa nanti bisa memenuhi kebutuhannya sendiri,” kata perempuan yang tak lain merupakan anak dari Ammatoa, sebutan untuk Pemimpin Adat Suku Kajang.

Pergeseran budaya, kata Ramlah, diakui memang ada. Apalagi anak-anak adat kini telah keluar dari wilayahnya untuk menuntut ilmu. Namun, dengan terbentuknya Desa Adat, nantinya semua hal, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan, lebih bisa diatur.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bulukumba, H Safiuddin, mengaku bersyukur dengan hadirnya masyarakat adat Kajang untuk menyampaikan aspirasi. Apalagi, pembentukan Desa Adat memang telah diatur dalam UU No.6 tahun 2014 Pasal 96.

Baca Juga:  Tepat di Hari Jadi Bulukumba, Pasangan Askar-Pipink Cabut Gugatan di MK

“Jika ini dilakukan, maka (Bulukumba) satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang mendorong Perda Desa Adat,” kata H Safiuddin.

Selain itu, menurutnya H Safiuddin, apa yang selama ini dijunjung dan dijaga akan semakin lestari lewat kehadiran perda dan Desa Adat.

“Tapi sebelum dibuatkan Perda, perlu dulu ada Musyawarah dengan para tokoh adat dan masyarakat, dalam rangka pembentukan Desa Adat. Hasilnya itulah kita dorong dibuatkan Perda,” lanjut Safiuddin. (**)

Share :

Baca Juga

KABAR PARLEMEN

Hari Kesaktian Pancasila, Ketua DPRD Bulukumba: Tetap Rukun di Pilkada 2020

KABAR PARLEMEN

Pemkab Disarankan Rampingkan OPD Untuk Menghemat Anggaran

KABAR PARLEMEN

Jadi Calon Ketua Golkar, Nirwan Diminta Mundur Jadi Plt

KABAR PARLEMEN

Jelang Musda Golkar Bulukumba, Nirwan: Tidak Ada Kisruh

KABAR PARLEMEN

Menjadi Pendaftar Pertama, Irwan Nasir Siap Kembalikan Kejayaan Partai Golkar Bulukumba

KABAR PARLEMEN

Rapat Monitoring dan Evaluasi, Pemerintah Desa Disebut Senang Bisa Sharing di DPRD Bulukumba

KABAR PARLEMEN

Limbah Tambak Udang Milik PT Asindo Dikeluhkan Warga, Fahidin: Jangan Sengsarakan Nelayan

KABAR PARLEMEN

Wakil Ketua DPRD Bulukumba Kecam Aksi Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral