Home / POLITIK

Jumat, 29 Januari 2021 - 15:12 WIB

Usung Kader Berstatus Tersangka Korupsi, Komitmen Pemberantasan Korupsi Partai Demokrat Dipertanyakan

ilustrasi

ilustrasi

BULUKUMBA, KUMANIKA.com– Rencana pelantikan Anggota DPRD Bulukumba Pengganti Antar Waktu (PAW) bulan Februari mendatang makin ‘Gaduh’. Pasalnya salah satu calon anggota DPRD yang akan dilantik saat ini berstatus tersangka Korupsi yang sementara berproses.

Muhammad Sabir, Kader Partai Demokrat yang akan menggantikan Andi Murniati Makking sebagai anggota DPRD Bulukumba diduga terlibat kasus Korupsi pengadaan kapal Nelayan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba.

Secara normatif memang masih bisa selama belum ingkra. KPU Pernah menerbitkan PKPU tahun 2018 mengatur tambahasan syarat tidak boleh koruptor, narkoba dan kejahatan seksual. Namun oleh Bawaslu dibatalkan.

Dalam pandangan Komisi Pemantau Legislatif (KOPEL), DPRD sebagai lembaga pembentuk pengawal nilai harusnya dibuni oleh orang-orang yang bersih secara moralitas bukan tersangka atau terlibat dalam kasus korupsi ataupun kasus kejahatan lainnya.

Baca Juga:  Bawaslu Bulukumba Dalami Keterlibatan Oknum ASN Pada Paslon Nomor 4

Direktur Kopel Bulukumba, Muhammad Jafar mendesak pimpinan DPRD Bulukumba dan pimpinan Partai Demokrat untuk mempertimbangkan kadernya yang jadi tersangka korupsi untuk didudukkan dalam lembaga terhormat.

“Tidak boleh ada toleransi mendudukkan calon koruptor. Partai yang secara sengaja mendudukkan calon koruptor adalah bukri nyata partai itu sebenarnya pendukung koruptor,” katanya, Jumat 29 Januari 2021.

Partai punya kewenangan memberhentikan kadernya yang korup jika memang punya semangat anti korupsi. Sebaliknya partai yg mempertahankan tertuduh korupsi adalah bukti partai itu sesungguhnya tidak memiliki semangat anti korupsi.

“Bagaimana mungkin disebut lembaga terhormat jika penghuninya cacat moral. Bagaimana dipercaya memperjuangkan kepentingan rakyat bila dirinya adalah dinyatakan tersangka korupsi,” tegas Muhammad Jafar.

Jika pimpinan DPRD dan pimpinan Partai Demokrat tetap pada keputusannya untuk melaksanakan pelantikan. Dapat dipastikan kekosongan anggota DPRD akan kembali terjadi berdasarkan PP 12 Tahun 2018 asal 115 ayat b.

Baca Juga:  Zulkarnain Pangki Masih Jadi Calon Tunggal PAN di Pilkada Bulukumba

Didalam PP 12 tahun 2018 itu, anggota DPRD diberhentikan sementara apabila menjadi terdakwa dalam tindak pidana khusus. Korupsi merupakan Tindak Pidana Khusus sehingga pemeberhentian itu bersyarat untuk dilakukan.

“Jika dilantik dan mengacuh pada aturan yang ada, saat itu akan kembali terjadi kekosong. Yang dirugikan pasti Masyarakat Bulukumba secara umum karena kekurangan 1 suara yang akan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat,” beber Muhammad Jafar.

Sekadar diketahui, selain M Sabir. DPRD juga berencana melantik Asri Jaya yang menggantikan Andi Hamzah Pangki yang sebelumnya mundur dan ikut kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bulukumba berpasangan Andi Murniyati Makking.

Reporter: Ihsan Makkaraja

Share :

Baca Juga

DAERAH

Tak Berprogres, Demokrat Sulsel Beri Sinyal Tinggalkan AHP-AMM di Pilkada

POLITIK

Tanpa Ketuanya, Puluhan Kader PSI Deklarasi Dukung Harapan Baru di Pilkada Bulukumba

POLITIK

Ingatkan Bawaslu, Kopel Bulukumba Sebut Birokrasi Tak Netral Lebih Berbahaya dari Politik Uang

POLITIK

Empat Pasangan Kandidat Pilkada Bulukumba Jalani Tes Kesehatan Hari Ini

POLITIK

Askar-Pipink Dipastikan Melenggang ke Pilkada Bulukumba 2020, JMS Masih Buru Golkar

HEADLINE

Wagub Sulsel Diisukan Maju Calon Wali Kota Makassar?

POLITIK

Lewat Pra Muscab, PKB Bulukumba Rekomendasikan Paket Muhaimin Iskandar-Amran Sulaiman

DAERAH

Dilaporkan Tak Netral di Pilkada, Bupati Bulukumba Bilang Begini
error: Content is protected !!