Home / KABAR PARLEMEN

Selasa, 14 September 2021 - 16:29 WIB

Upaya Cegah Korupsi, Pemkab-KPK Lakukan Evaluasi MCP

Evaluasi pelaksanaan Program Monitoring Center (MCP) terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba, Selasa (14/9/2021), di Ruang Pola Kantor Bupati. Foto: Dokumentasi Istimewa

Evaluasi pelaksanaan Program Monitoring Center (MCP) terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba, Selasa (14/9/2021), di Ruang Pola Kantor Bupati. Foto: Dokumentasi Istimewa

BULUKUMBA, KUMANIKA.com– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, melalui Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah), menggelar evaluasi pelaksanaan Program Monitoring Center (MCP) terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba, Selasa (14/9/2021), di Ruang Pola Kantor Bupati.

Kegiatan yang dipandu A. Sri Arianti selaku Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba tersebut, diikuti H. A. Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf (Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba), A. Misbawati A Wawo (Pj Sekda), para Kepala OPD terkait, juga Pimpinan beserta jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba.

Sementara itu, dari Tim Korsupgah Wilayah IV KPK RI hadir Tri Budi Rochmanto dan Harun Hidayat.

Sebagai informasi, MCP merupakan aplikasi yang dibuat KPK untuk melakukan evaluasi dan pemantauan pemberantasan korupsi terintegrasi di daerah. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan instansi antikorupsi tersebut dalam melakukan pemantauan.

Tri Budi Rochmanto, dalam pengantarnya, menyebutkan bahwa dalam mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahaan serta penyelamatan keuangan dan aset daerah, ada delapan area intervensi yang diberlakukan KPK, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan (pelayanan terpadu satu pintu), aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.

Baca Juga:  Ini Hasil Pengundian Nomor Urut Empat Paslon di Pilkada Bulukumba

Program MCP, lanjut Tri Budi Rochmanto, telah berjalan selama kurun waktu empat tahun terhitung sejak 2018. Menurut data terbaru Tim Korsupgah, capaian MCP tahun 2020 kabupaten Bulukumba yakni 74 persen pada tiap area intervensi. Sedangkan untuk tahun 2021, masih dalam tahap menunggu hasil verifikasi pada tiap area intervensi.

Muchtar Ali Yusuf menuturkan, evaluasi program MCP yang digagas oleh KPK, bekerjasama dengan Pemkab Bulukumba ini, merupakan sebuah upaya dalam mencegah tindak pidana rasuah. Tujuannya adalah mendorong perbaikan sistem dan regulasi, yang dapat diimplementasikan, dalam sistem pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut Bupati tersebut mengatakan, meskipun program MCP KPK ini sudah dimulai pada pemerintahan sebelumnya, namun tak menyurutkan upaya saat ini agar tetap berkominten untuk melaksanakan dan melanjutkan program tersebut. Hal tersebut guna mewujudkan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang sejalan dengan misi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik.

“Capaian hasil MCP tahun 2020 sebesar 74 persen, akan kita tingkatkan ke depan, dengan semangat dan kolaborasi yang tinggi untuk mencapai target yang diharapkan,” ucap Bupati.

Baca Juga:  DPRD Bulukumba Sosialisasi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kindang

Ia juga mengapresiasi, serta menetapkan sebagai kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan MCP tersebut, dalam rangka mengembangkan sistem pengawasan dan pencegahan KKN, termasuk di dalamnya gratifikasi, pungli, dan tindakan penyimpangan lainnya yang disebutkan masih kerap terjadi.

“Untuk itulah, maka kegiatan hari ini adalah sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mengintegrasikan semua kegiatan pada lingkup OPD, untuk diimplementasikan pada rencana aksi yang akan dijalankan,” papar Bupati yang akrab disapa Andi Utta tersebut.

Selain itu, Bupati meminta seluruh OPD yang terkait untuk menguraikan proses, mulai dari perencanaan, rencana aksi yang dilakukan, permasalahan dan tindak lanjut pemecahan masalah, sampai nantinya proses pengawasan sebagai bentuk implementasi penegakan hukum pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan. Termasuk pula upaya untuk mendorong sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor-sektor pelayanan publik.

“Untuk itu, kami berharap bahwan dalam upaya mencapai peningkatan MCP pada tahun ini, maka saya tekankan kepada seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan penguatan dan saling berintegrasi, dalam mendorong akselerasi capaian MCP,” pungkas Bupati.

Penulis: IKM

Share :

Baca Juga

KABAR PARLEMEN

HM21 Klaim Basis di Timur, Pemilihnya Mayoritas Perempuan
Bupati Bulukumba Beri Peringatan bagi ASN yang Jual Beli Jabatan

KABAR PARLEMEN

Bupati Bulukumba Beri Peringatan bagi ASN yang Jual Beli Jabatan

KABAR PARLEMEN

DPRD Bulukumba dan Pemkab Tandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2021

KABAR PARLEMEN

Soal Pembongkaran Pagar Pasar Tanete, DPRD Bulukumba Segera RDP

KABAR PARLEMEN

Menanti Demokrat, AHP-AMM Kunci Rekomendasi Hanura di Pilkada Bulukumba

KABAR PARLEMEN

Tanpa Ketuanya, Puluhan Kader PSI Deklarasi Dukung Harapan Baru di Pilkada Bulukumba

KABAR PARLEMEN

KPU Tetapkan Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf Peraih Suara Terbanyak Pilkada Bulukumba

KABAR PARLEMEN

Pilkada Bulukumba: Andi Utta-Edy Manaf Tak Ikutkan Demokrat Sebagai Partai Pengusung