Home / KABAR PARLEMEN

Rabu, 7 Oktober 2020 - 17:56 WIB

Tolak Omnibus Law Mahasiswa Duduki Kantor DPRD Bulukumba, Fraksi PKB: Kami Pro Rakyat

Legislator Fraksi PKB, Fahidin HDk menerima aspirasi puluhan mahasiswa yang menolak Omnibus Law, Rabu (7/10/2020)

Legislator Fraksi PKB, Fahidin HDk menerima aspirasi puluhan mahasiswa yang menolak Omnibus Law, Rabu (7/10/2020)

BULUKUMBA, KUMANIKA.com — Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melanjutkan aksi unjuk rasa, menduduki kantor DPRD Bulukumba, Rabu (7/10/2020).

Mereka menggelar aksi gabungan terkait penolakan tentang Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law di Kantor DPRD Bulukumba, Rabu (7/10/2020).

Mereka meminta seluruh anggota DPRD Bulukumba untuk menolak penuh RUU yang disahkan beberapa waktu lalu.

Tak sampai disitu, mereka juga meminta untuk mendukung pengujian yudisial atas pengesahan suatu UU oleh Eksekutif dan Legislatif (yudisial riview) ke badan Yudikatif dalam hal ini Mahkamah Konstitusi.

Anggota DPRD Bulukumba yang menemui massa aksi, Fahidin yang merupakan koordinator penerima aspirasi mengaku bakal pro terhadap rakyat.

Baca Juga:  Fraksi Gerindra Sebut Banyak Ruas Jalan di Bulukumba Tingkat Kerusakannya 50 Persen

“Kami akan pro kepada rakyat. Tapi keinginan untuk melakukan penolakan memiliki mekanisme yang panjang. Tapi Akan kita suarakan secara bersama,” katanya kepada demonstran.

Dirinya bersama Abdul Kaab menyebutkan akan menampung aspirasi tersebut dan menyampaikan ke Ketua DPRD Bulukumba.

“Kami bersama pak Kaab tidak bisa mengambil suatu keputusan, karena kami di DPRD ada mekanisme kolektif kolegial. Itu tata tertibnya,” jelasnya lagi.

Adapun untuk penolakannya, ia mengatakan bahwa pihaknya tak serta bisa melakukan itu. Legislator Fraksi PKB tersebut perlu menganalisa UU yang telah disahkan.

Baca Juga:  Fraksi PAN Singgung Mutasi Jabatan Pemkab Bulukumba

“Tentu kita akan melakukan analisa, kita akan mempelajari baik-baik dulu. Setelah semua mekanismenya dijalankan baru kami menyampaikan aspirasi ke Asosiasi DPR se-Indonesia,” papar Fahidin.

Diketahui sebelum bertolak ke DPRD Bulukumba, dihari yang sama, mereka juga menggelar demonstrasi di Tanah Kongkong, Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang diwarnai aksi bakar ban.

Mereka menuntut Undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dan Pemerintah beberapa waktu lalu tersebut agar dicabut.

Hal itu lantaran UU Cipta Kerja tersebut bukannya memihak, namun dinilai malah mencederai masyarakat secara umum.

 

REPORTER: Sahi Alkhudri

Share :

Baca Juga

KABAR PARLEMEN

APBD 2021 Ditargetkan Rp 1,5 Triliun, Fraksi Gerindra Minta Pemkab Maksimalkan Kinerja

KABAR PARLEMEN

Tok! Pemerintah dan DPRD Bulukumba Tetapkan Target APBD 2021 Rp 1,5 Triliun Lebih

KABAR PARLEMEN

Pemkab Disarankan Rampingkan OPD Untuk Menghemat Anggaran

KABAR PARLEMEN

DPRD Bulukumba Sosialisasi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik di Rilau Ale

KABAR PARLEMEN

Dewan Sebut Rp 5 Miliar Dana BOK 2020 Dinkes Bulukumba Berpotensi Kerugian

KABAR PARLEMEN

Komisi A DPRD Bulukumba Dorong OPD Rampungkan Target

KABAR PARLEMEN

DPRD Bulukumba Kaji Ranperda Sistem Pengelolaan Pendidikan dan Kepemudaan

KABAR PARLEMEN

Bulukumba Miliki 7 Prioritas Pembangunan di Rancangan KUA-PPAS 2021