Home / HUKUM

Minggu, 3 Oktober 2021 - 17:10 WIB

Tipikor Polres Bulukumba Bidik Tunggakan Pajak PBB di Semua Desa

Ilustrasi pajak. Foto: Diunduh dari law-justice.co

Ilustrasi pajak. Foto: Diunduh dari law-justice.co

BULUKUMBA, KUMANIKA.com– Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bulukumba membidik tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di Kabupaten Bulukumba.

Saat ini, tunggakan PBB di Bulukumba telah mencapai angka Rp24 Miliar. Akibat hal tersebut, para Kepala Desa (Kades) dan Bapenda sempat saling sorot. Kepala Unit Tipikor Polres Bulukumba, Ipda Muh Ali, mengaku bukan hanya Desa Swatani, namun seluruh desa yang menunggak PBB-nya sedang ditelusuri.

“Semua desa ditelusuri tunggakannya, termasuk Swatani dalamnya, karena PBB ini ada juga masalah di pendataan,” jelas Ipda Ali, Jumat (01/10/2021) lalu. Ia kemudian menambahkan, penelusuran tersebut menyasar mulai objek pajak maupun data nama yang menunggak, serta yang kewajibannya telah lunas.

Untuk mengetahui adanya dugaan indikasi hukum, terlebih dahulu dilakukan validasi data oleh Bapenda. “Termasuk Swatani dan desa lainnya, karena nama-nama yang menunggak di sana harus jelas dulu datanya. Nah, ini sementara kita tunggu semua hasilnya,” jelas Ipda Muh Ali.

Baca Juga:  Operasi Patuh 2021, Apa Saja Kategori Pelanggar Sasaran Sat Lantas Polres Bulukumba?

Oleh karena itu, lanjutnya, tim terpadu verifikasi berkas turun lapangan untuk melakukan pengecekan. Ia juga menerangkan jika masalah penunggakan pajak ini tak hanya sebatas mereka yang memang belum melakukan pembayaran.

“Masalah lain juga banyak yang sudah bayar, tapi tidak ter-input di sistem. Ada juga yang dobel, makanya diverifikasi dulu data di Bapenda biar jelas yang menunggak dan yang tidak,” pungkasnya.

Dari informasi yang diperoleh, data tunggakan itu tercatat sejak 2015 hingga 2020. Sebelumnya Kepala Bapenda, Andi Mappiwali, meminta agar desa-desa yang menunggak pajaknya segera dibayarkan. Pasalnya, inspektorat bisa saja tidak mengeluarkan bebas temuan bagi Kepala Desa, untuk mengikuti Pilkades Serentak pada 2022 mendatang.

Lain halnya dengan Kades Bontonyeleng, Andi Baso Mauragawali, yang menegaskan jika tunggakan tersebut tidak ada di kepala desa. Sebab menurutnya, Kepala Desa bukan penagih pajak ataupun kolektor.

“Bapenda sendiri yang membuat SK Kolektor. Yang setor sendiri adalah kolektor. Jadi kepala desa tidak tahu itu,” jelasnya.

Baca Juga:  Pemukulan oleh OTK di A Mappanyuki

Opu, sapaan akrabnya, juga menerangkan jika ada PBB yang menunggak sejak 2015 maka ini yang perlu ditelusuri. Apakah masalahnya di kolektor yang memang tidak menyetor atau seperti apa.

“Jangan sampai menunggak di kolektornya. Kalau menunggak di kolektor, bukan kesalahannya Kepala Desa. Itu di Bapenda sendiri, kenapa tidak cermati itu?” sambungnya.

Ia memaparkan bahwa di desa yang dipimpinnya, dari tahun 2016 sampai 2019 tunggakan dan dendanya mencapai sekitar Rp100 juta. “Saya kan (memimpin. Red) tahun 2020. Tahun 2020 itu, realisasi dari pajak mencapai 87 persen. Kalau sekarang masih berjalan pungutan pajak dari kolektor. Saya cuma pantau terus,” kata Opu.

Terakhir, Opu memberikan saran kepada Bapenda untuk memperbaiki sistemnya. Pasalnya, ada beberapa titik yang seharusnya tidak masuk wajib pajak lagi, tapi kembali dimunculkan.

“Seperti hutan lindung, sudah dihapus pajaknya tapi muncul lagi. Nah, ini kan bisa jadi masalah,” pungkasnya.

Penulis: IKM

Share :

Baca Juga

HUKUM

Seorang Polwan di Bulukumba Alami KDRT, Kini Pelaku Diamankan

HUKUM

Kasus Curanmor di Bulukumba Bermula Saat Korban Tertidur di Warkop

HUKUM

Pelaku Penganiayaan Anggota TNI di Limpahkan ke Kejari Bulukumba

HUKUM

Kapolsek Ujung Bulu Benarkan Mantan Ketua HIPMI Laporkan Pejabat Bulukumba

HUKUM

Laporkan ke Polisi, Mantan Ketua HIPMI Diancam Badik oleh Pejabat Pemkab Bulukumba

HUKUM

Diduga Lakukan Pengancaman, Kades Possi Tanah Dipolisikan Warganya

HUKUM

HUT ke-64 Kodam XIV/HSN, Kodim Bulukumba Gelar Donor Darah

HUKUM

Peringati Hari Bakti Pemasyarakatan, Lapas Klas 2A Bulukumba Sidak Blok Tahanan