Home / DAERAH

Selasa, 17 November 2020 - 16:05 WIB

Tak Libatkan Publik, Kopel Nilai DPRD dan Pemkab Sinjai ‘Konspirasi’

Direktur Kopel Sinjai, Akmal

Direktur Kopel Sinjai, Akmal

SINJAI, KUMANIKA.com– Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Sinjai menuding Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sinjai bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai bekerja sama menggembosi masyarakat dengan dalih pembangunan Infrastruktur dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kabupaten Sinjai.

Pemkab Sinjai diketahui meminjam uang negara sebesar Rp185 miliar untuk melakukan perbaikan infrastruktur jalan pada Sabtu, 5 Oktober 2019 lalu.

Selanjutnya pada Senin 26 Oktober 2020, daerah berjuluk Butta Panrita Kitta yang dinahkodai Andi Seto Gadhista Asapa ini menandatangi peminjaman Rp100 miliar bersama Kementerian Keuangan RI untuk PEN di Sinjai.

Baca Juga:  Soal Dana Non Kapitasi Dinkes Bulukumba, Kopel: Penegak Hukum Jangan Tinggal Diam

Hal itulah yang memicu reaksi Direktur Kopel Sinjai, Akmal. Pasalnya, dalam proses awal mula peminjaman, Pemerintah dan DPRD Sinjai dinilai tidak tidak pernah transparan bahkan dinilai tertutup dan tidak melibatkan Publik.

“Dari awal melakukan pinjaman, Pemkab tidak transparan dan tidak melibatkan publik, disini (Kopel) menilai ada Kerja sama yang apik antara anggota DPRD yang terhormat dan Pemkab Sinjai,” katanya, Selasa (17/11/2020).

Sejak awal proses peminjaman pertama kata dia, yakni Rp185 miliar dan selanjutnya Rp100 miliar, publik seharusnya di libatkan.

“Kenapa masyarakat mesti dilibatkan, sebab masyarakat Sinjai yang akan menanggung beban dengan membayar pajak,” jelasnya.

Baca Juga:  Setelah Bupati Bantaeng, Kini Bupati Sinjai Terkonfirmasi Positif Covid -19

Olehnya itu, Kopel Sinjai mendesak DPRD untuk menghearing Bupati dan mengevaluasi skema pinjaman tersebut.

“Jika masih mempunyai hati nurani selaku penyambung lidah masyarakat, DPRD seharusnya menghearing Bupati Sinjai dan mengevaluasi skema pinjaman tersebut. Dan juga meminta kepada Kejaksaan untuk melakukan investigasi atas laporan-laporan masyarakat terkait kualitas pengerjaan infrastruktur yang rendah yang kini menuai banyak sorotan dari masyarakat,” jelasnya.

Sementara, 2 anggota DPRD Sinjai, Fandi Matoa dan Andi Mappahakkang yang coba dimintai keterangan melalui selular enggan memberikan tanggapan.

Share :

Baca Juga

DAERAH

Inovasi ‘Saskia’ Bantaeng Masuk Top 99 Pelayanan Publik Indonesia

DAERAH

Bulukumba Masih Miliki 9 Kasus Positif Covid-19: 3 Dirawat, 6 Isolasi Mandiri

DAERAH

Rekomendasi KASN Dikaji, Pembatalan Mutasi ASN di Bulukumba Potensi Terjadi

DAERAH

Polda Sulsel Telusuri Penyaluran BNPT Kabupaten Sinjai Tahun 2020

DAERAH

Seorang Tahanan Kabur Dari Polsek Kindang Bulukumba

DAERAH

Tumpukan Bekas Material Pekerjaan Pipa PDAM di Sinjai Timur di Keluhkan Warga

DAERAH

Rombongan Kementan Puji Protokol Kesehatan di Bantaeng

DAERAH

8 Fraksi Dewan Bulukumba Kompak Tolak UU Cipta Kerja, Ketua DPRD: Saya Sendiri Akan ke Jakarta