Home / DAERAH

Selasa, 17 November 2020 - 16:05 WIB

Tak Libatkan Publik, Kopel Nilai DPRD dan Pemkab Sinjai ‘Konspirasi’

Direktur Kopel Sinjai, Akmal

Direktur Kopel Sinjai, Akmal

SINJAI, KUMANIKA.com– Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Sinjai menuding Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sinjai bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai bekerja sama menggembosi masyarakat dengan dalih pembangunan Infrastruktur dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kabupaten Sinjai.

Pemkab Sinjai diketahui meminjam uang negara sebesar Rp185 miliar untuk melakukan perbaikan infrastruktur jalan pada Sabtu, 5 Oktober 2019 lalu.

Selanjutnya pada Senin 26 Oktober 2020, daerah berjuluk Butta Panrita Kitta yang dinahkodai Andi Seto Gadhista Asapa ini menandatangi peminjaman Rp100 miliar bersama Kementerian Keuangan RI untuk PEN di Sinjai.

Baca Juga:  291 Anggota Satgas Covid-19 yang Dikomandoi Dandim Diapresiasi Bupati dan Ketua DPRD

Hal itulah yang memicu reaksi Direktur Kopel Sinjai, Akmal. Pasalnya, dalam proses awal mula peminjaman, Pemerintah dan DPRD Sinjai dinilai tidak tidak pernah transparan bahkan dinilai tertutup dan tidak melibatkan Publik.

“Dari awal melakukan pinjaman, Pemkab tidak transparan dan tidak melibatkan publik, disini (Kopel) menilai ada Kerja sama yang apik antara anggota DPRD yang terhormat dan Pemkab Sinjai,” katanya, Selasa (17/11/2020).

Sejak awal proses peminjaman pertama kata dia, yakni Rp185 miliar dan selanjutnya Rp100 miliar, publik seharusnya di libatkan.

“Kenapa masyarakat mesti dilibatkan, sebab masyarakat Sinjai yang akan menanggung beban dengan membayar pajak,” jelasnya.

Baca Juga:  DPRD Bulukumba Rekomendasikan 3 Nama untuk Jabatan Sekwan

Olehnya itu, Kopel Sinjai mendesak DPRD untuk menghearing Bupati dan mengevaluasi skema pinjaman tersebut.

“Jika masih mempunyai hati nurani selaku penyambung lidah masyarakat, DPRD seharusnya menghearing Bupati Sinjai dan mengevaluasi skema pinjaman tersebut. Dan juga meminta kepada Kejaksaan untuk melakukan investigasi atas laporan-laporan masyarakat terkait kualitas pengerjaan infrastruktur yang rendah yang kini menuai banyak sorotan dari masyarakat,” jelasnya.

Sementara, 2 anggota DPRD Sinjai, Fandi Matoa dan Andi Mappahakkang yang coba dimintai keterangan melalui selular enggan memberikan tanggapan.

Share :

Baca Juga

DAERAH

Hasil Tracing Contact Gugus Covid-19 Bantaeng Kembali Konfirmasi 1 Kasus Baru

DAERAH

Terus Dulang Prestasi, Bantaeng Raih Penghargaan STBM tahun 2020

DAERAH

Satu Nakes di Bulukumba Kembali Terkonfirmasi Positif Covid-19

DAERAH

Miliki Track Record Baik, Alasan Hanura dan Demokrat Bulukumba All Out ke AHP-AMM

DAERAH

Perseteruan Oknum ASN dan Legislator di Bulukumba Berakhir Damai

DAERAH

Bulukumba Siaga Bencana Hadapi Kemungkinan Cuaca Ekstrem

DAERAH

Hasil Swab Bupati Bulukumba Negatif Covid-19

DAERAH

Kasus Penganiayaan Anak di Sinjai Diproses Hukum
error: Content is protected !!