Sehari Sebelum Tes Urine, Keempat Anggota Satnarkoba Konsumsi Sabu

Sehari Sebelum Tes Urine, Keempat Anggota Satnarkoba Konsumsi Sabu

Bulukumba, Kumanika.com-- Empat orang personel Polres Bulukumba dinyatakan positif setelah seluruh personel menjalani pemeriksaan urine yang dilakukan secara mendadak. Keempat...
Read More
Munas HIPMI Ricuh Sampai Adu Jotos, Begini Kronologinya!

Munas HIPMI Ricuh Sampai Adu Jotos, Begini Kronologinya!

Solo, Kumanika.com-- Video kericuhan Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Munas HIPMI) ke XVII di Hotel Alila, Solo viral di...
Read More
Pemain Mulai Jenuh, Bernardo Disarankan Variasikan Menu Latihan

Pemain Mulai Jenuh, Bernardo Disarankan Variasikan Menu Latihan

Makassar, Kumanika.com-- Kompetensi Liga 1 Indonesia belum juga menemui titik terang kapan akan kembali digelar setelah dihentikan pasca Tragedi Kanjuruhan...
Read More
Banjir Rendam Parepare, Luapan Air Turup Jalan Raya

Banjir Rendam Parepare, Luapan Air Turup Jalan Raya

Parepare, Kumanika.com-- Sejak beberapa hari terakhir, sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan diterjang hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Akibatnya sejumlah...
Read More
Andi Sudirman Dianggap Setengah Hati Mau Bangun Stadion Mattoanging

Andi Sudirman Dianggap Setengah Hati Mau Bangun Stadion Mattoanging

Makassar, Kumanika.com-- Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel menganggap jika Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman (ASS) tidak bersungguh-sungguh...
Read More
Porprov Sulsel 2022 Tercoreng, Atlet Dayung Selayar Jadi Korban Pengeroyokan

Porprov Sulsel 2022 Tercoreng, Atlet Dayung Selayar Jadi Korban Pengeroyokan

Sinjai, Kumanika.com-- Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulsel ke XVII diwarnai insiden yang mencoreng setelah atlet dayung asal Kepulauan Selayar jadi...
Read More
Tak Ada Update Perolehan Medali, KONI Bantaeng: Panitia Porprov Kurang Siap

Tak Ada Update Perolehan Medali, KONI Bantaeng: Panitia Porprov Kurang Siap

Bantaeng, Kumanika.com-- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bantaeng menilai jika pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVII Sinjai-Bulukumba tidak dalam kondisi...
Read More
Manajemen RSUD Plesiran ke Bali, DPRD Bulukumba Bantah Ikut Serta

Manajemen RSUD Plesiran ke Bali, DPRD Bulukumba Bantah Ikut Serta

Bulukumba, Kumanika.com-- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba angkat bicara terkait adanya tudingan jika sejumlah anggota dewan plesiran ke Pulau...
Read More
Mahfud Dukung Pemilu Nyoblos Parpol Bukan Caleg

Mahfud Dukung Pemilu Nyoblos Parpol Bukan Caleg

Bulukumba, Kumanika.com-- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mendukung jika pemilu dikembalikan ke sistem yang lama, yakni...
Read More
AKTABE Bulukumba Target Bisa Lebih Maju dan Berkembang

AKTABE Bulukumba Target Bisa Lebih Maju dan Berkembang

Bulukumba, Kumanika.com-- Dalam perayaan Dies Natalis ke 14 tahunnya, Akademi Kebidanan Tahira Al-baeti Bulukumba, menargetkan bisa lebih maju dan berkembang....
Read More
HUKUM  

Soal Dugaan Korupsi Anggaran Covid-19 Bulukumba, Pemerhati Hukum: Bisa Diproses Lanjut

Hendra Wahyudi

BULUKUMBA, KUMANIKA.com — Pemerhati hukum kabupaten Bulukumba, Hendra Wahyudi menanggapi babak baru pada kasus dugaan korupsi anggaran covid-19 Bulukumba yang dikelola Dinas Sosial. Kini kasus tersebut bergulir di Kepolisian Resor (Polres).

Pengacara Kantor konsultan hukum AK ini menilai, penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi anggaran Covid-19 Bulukumba dengan penyaluran Bantuan Sosial itu seyogyanya mesti dilanjutkan meski saat ini menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Menurutnya, unsur delik korupsi tidak melulu difokuskan pada kerugian negara, meskipun telah diputuskan oleh Mahkamah Konsitusi (MK) bahwa kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dihapus karena tidak konstitusional.

“Namun terhadap inti delik yang terkandung dalam pasal tersebut tidak bisa serta merta berubah dari delik formil menjadi delik materil, walaupun dalam prakteknya seolah-olah sudah final bahwa delik tersebut adalah delik materil,” kata dia menjelaskan, Jumat (21/8/2020).

Hal itu lanjut dia, mengenai dugaan tindak pidana korupsi dana Covid-19 terkait penyaluran Bansos yang belakangan dikabarkan bahwa ada pengembalian.

Baca Juga:  Kasus Bansos Covid-19 Bulukumba Berakhir Tanpa Tersangka? Begini Kata Polisi

“Maka seharusnya lebih diperjelas uang yang dikembalikan tersebut, apakah kerugian keuangan atau perekonomian yang dialami oleh negara atau apa?,” tuturnya.

Ketika uang yang dikembalikan itu kata dia, adalah indikasi kerugian keuangan negara didalamnya maka tidak menghilangkan unsur hukumnya.

“Sehingga perlu pihak yang berwajib memperhatikan ketentuan pasal 4 UU pemberantasan Tipikor yang pada pokoknya mengatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana dalam pasal 2 dan pasal 3,” terangnya.

Penjelasan pasal 4 sendiri dikatakan, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Sementara itu, yang menentukan berat ringannya pidana yakni hakim yang memeriksa perkara, bukan pejabat pada tingkat penyidik maupun penunt.

“Oleh karena itu, dalam kasus tersebut meskipun ada pengembalian yang dimaksud adalah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, maka seyogyanya proses hukumnya dilanjutkan sekalipun menunggu hasil audit BPK yang menentukan jumlah kerugian keuangan atau perekonomian yang dialami oleh negara,” papar Hendra menutup.

Diberitakan sebelumnya, Dua rekanan Dinas Sosial Bulukumba di antaranya CV Hidayat (Fajar Utama) milik HM (Inisial) dan CV Blits Farm milik SP (Inisial) mengembalikan uang dengan jumlah total keseluruhan sekitar Rp 344.311.900 juta ke pihak terkait.

Baca Juga:  Polisi Ringkus Komplotan Pencuri Hewan Ternak di Bulukumba, Dua Diantaranya Kena 'Door'

Pengembalian itu merupakan kerugian negara dari dua rekanan Dinas Sosial (Dinsos) Bulukumba terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) kepada warga terdampak Covid-19 di Bulukumba.

CV Hidayat sendiri menyediakan mie instan atau indomie, gula maupun minyak kelapa. Sementara CV Blits Farm merupakan penyedia telur ayam.

Kanit Tipikor Reskrim Polres Bulukumba, Ipda Muhammad Ali mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.

Hasilnya, ditemukan kelebihan pembayaran (kerugian negara) sebesar Rp 344.311.900 juta, hingga akhirnya dapat pulih kembali dan masuk ke kas negara.

“Terkait layak tidaknya kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan. Terkait waktu dan tempatnya Polres Bulukumba masih menunggu menunggu konfirmasi dari Polda Sulsel, ”sebut Muhammad Ali.

Selain itu, Unit Tipikor Reskrim Polres Bulukumba kembali melakukan persuratan kepada pihak auditor Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Tadi kami kembali menyurat ke BPKP untuk kembali audit,” jelasnya.

 

REPORTER: Sahi Alkhudri