Bupati Bantaeng Positif Covid-19 Setelah Swab Antigen

Bupati Bantaeng Positif Covid-19 Setelah Swab Antigen

BANTAENG, KUMANIKA.com-- Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin mengaku telah dua kali menjalani swab antigen. Dari hasil swab itu, dia terkonfirmasi...
Read More
HUT Ke-62 Tahun Kabupaten Bulukumba, Hitam-hitam Lambang Kebesaran Budaya

HUT Ke-62 Tahun Kabupaten Bulukumba, Hitam-hitam Lambang Kebesaran Budaya

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Tepat tanggal 4 Februari ditahun 2022 ini, Kabupaten Bulukumba memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 62 tahun....
Read More
Disparpora Serahkan Klaim Asuransi ke Ahli Waris Wisatawan Meninggal di Bira

Disparpora Serahkan Klaim Asuransi ke Ahli Waris Wisatawan Meninggal di Bira

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Ahli waris Fernandus Goenawan (45), Wisatawan yang meninggal di Pantai Tanjung Bira menerima klaim Asuransi Jiwa dari PT...
Read More
Canangkan Vaksinasi Siswa SD, Pemkab Bulukumba Dikunjungi Kapolda Sulsel

Canangkan Vaksinasi Siswa SD, Pemkab Bulukumba Dikunjungi Kapolda Sulsel

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan Irjen Nana Sujana dijadwalkan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kabupaten Bulukumba pada...
Read More
DPRD Ingatkan Pemerintah tak Ada Proyek di 2022 yang Tidak Terlaksana

DPRD Ingatkan Pemerintah tak Ada Proyek di 2022 yang Tidak Terlaksana

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Sepanjang tahun anggaran 2021 lalu, ada sejumlah proyek yang tidak dilaksanakan. Padahal, proyek yang tidak terlaksana itu tercantum...
Read More
Warga Desa Bontoyeleng Terima Beras BPNT Berwarna Kuning

Warga Desa Bontoyeleng Terima Beras BPNT Berwarna Kuning

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Bontonyeleng dikeluhkan warga, pasalnya beras yang mereka terima dianggap tidak layak...
Read More
Wakil Ketua DPRD Bulukumba Serap Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang Kelurahan

Wakil Ketua DPRD Bulukumba Serap Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang Kelurahan

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Wakil Ketua DPRD Bulukumba, H Patudangi Azis, memastikan jika program kegiatan yang direncanakan 2021 yang tidak terealisasi dapat...
Read More
HIMPAUDI Harap Pemerintah Beri Perhatian Kesejahteraan Guru PAUD

HIMPAUDI Harap Pemerintah Beri Perhatian Kesejahteraan Guru PAUD

BULUKUMBA, KKUMANIKA.com-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba diharapkan dapat memberikan perhatian kepada guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dimana keberadaan guru...
Read More
PSC Bulukumba Beri Jaminan Layanan 24 Jam

PSC Bulukumba Beri Jaminan Layanan 24 Jam

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba terus memperbaiki pelayanan ke masyarakat. Salah satunya Public Safety Center (PSC) yang merupakan ujung...
Read More
Ketua Agra Mengapresiasi Polres Bulukumba Mengungkap Terduga Pelaku Tabrak Lari

Ketua Agra Mengapresiasi Polres Bulukumba Mengungkap Terduga Pelaku Tabrak Lari

BULUKUMBA, KUMANIKA.com- Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Rudi Tahas alias Injet, mengapresiasi gerak cepat Polres Bulukumba dalam mengungkap kasus...
Read More

Soal Dugaan Korupsi Anggaran Covid-19 Bulukumba, Pemerhati Hukum: Bisa Diproses Lanjut

  • Bagikan
Hendra Wahyudi

BULUKUMBA, KUMANIKA.com — Pemerhati hukum kabupaten Bulukumba, Hendra Wahyudi menanggapi babak baru pada kasus dugaan korupsi anggaran covid-19 Bulukumba yang dikelola Dinas Sosial. Kini kasus tersebut bergulir di Kepolisian Resor (Polres).

Pengacara Kantor konsultan hukum AK ini menilai, penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi anggaran Covid-19 Bulukumba dengan penyaluran Bantuan Sosial itu seyogyanya mesti dilanjutkan meski saat ini menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Menurutnya, unsur delik korupsi tidak melulu difokuskan pada kerugian negara, meskipun telah diputuskan oleh Mahkamah Konsitusi (MK) bahwa kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dihapus karena tidak konstitusional.

“Namun terhadap inti delik yang terkandung dalam pasal tersebut tidak bisa serta merta berubah dari delik formil menjadi delik materil, walaupun dalam prakteknya seolah-olah sudah final bahwa delik tersebut adalah delik materil,” kata dia menjelaskan, Jumat (21/8/2020).

Hal itu lanjut dia, mengenai dugaan tindak pidana korupsi dana Covid-19 terkait penyaluran Bansos yang belakangan dikabarkan bahwa ada pengembalian.

Baca Juga:  Dugaan Korupsi Bansos Covid-19 Bulukumba Terkendala Hasil Audit Inspektorat

“Maka seharusnya lebih diperjelas uang yang dikembalikan tersebut, apakah kerugian keuangan atau perekonomian yang dialami oleh negara atau apa?,” tuturnya.

Ketika uang yang dikembalikan itu kata dia, adalah indikasi kerugian keuangan negara didalamnya maka tidak menghilangkan unsur hukumnya.

“Sehingga perlu pihak yang berwajib memperhatikan ketentuan pasal 4 UU pemberantasan Tipikor yang pada pokoknya mengatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana dalam pasal 2 dan pasal 3,” terangnya.

Penjelasan pasal 4 sendiri dikatakan, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Sementara itu, yang menentukan berat ringannya pidana yakni hakim yang memeriksa perkara, bukan pejabat pada tingkat penyidik maupun penunt.

“Oleh karena itu, dalam kasus tersebut meskipun ada pengembalian yang dimaksud adalah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, maka seyogyanya proses hukumnya dilanjutkan sekalipun menunggu hasil audit BPK yang menentukan jumlah kerugian keuangan atau perekonomian yang dialami oleh negara,” papar Hendra menutup.

Diberitakan sebelumnya, Dua rekanan Dinas Sosial Bulukumba di antaranya CV Hidayat (Fajar Utama) milik HM (Inisial) dan CV Blits Farm milik SP (Inisial) mengembalikan uang dengan jumlah total keseluruhan sekitar Rp 344.311.900 juta ke pihak terkait.

Baca Juga:  Blue Light Patrol, Satlantas Polres Bulukumba Cegah Balap Liar di Malam Hari

Pengembalian itu merupakan kerugian negara dari dua rekanan Dinas Sosial (Dinsos) Bulukumba terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) kepada warga terdampak Covid-19 di Bulukumba.

CV Hidayat sendiri menyediakan mie instan atau indomie, gula maupun minyak kelapa. Sementara CV Blits Farm merupakan penyedia telur ayam.

Kanit Tipikor Reskrim Polres Bulukumba, Ipda Muhammad Ali mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.

Hasilnya, ditemukan kelebihan pembayaran (kerugian negara) sebesar Rp 344.311.900 juta, hingga akhirnya dapat pulih kembali dan masuk ke kas negara.

“Terkait layak tidaknya kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan. Terkait waktu dan tempatnya Polres Bulukumba masih menunggu menunggu konfirmasi dari Polda Sulsel, ”sebut Muhammad Ali.

Selain itu, Unit Tipikor Reskrim Polres Bulukumba kembali melakukan persuratan kepada pihak auditor Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Tadi kami kembali menyurat ke BPKP untuk kembali audit,” jelasnya.

 

REPORTER: Sahi Alkhudri

  • Bagikan