BULUKUMBA, KUMANIKA.com— Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah agar segera membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Namun instruksi tersebut belum di laksanakan oleh pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba, dimana serapan anggaran saat ini masih 13,5 persen. Hal itu mendapat tanggapan dari anggota DPRD Bulukumba, Muh Tamrin.
Anggota Fraksi Nasdem itu mengatakan jika saat ini belanja APBD masih sangat kecil. Sehingga pemerintah daerah seharusnya tidak memarkir anggarannya di Bank Pembangunan Daerah (BPD) tapi segera untuk dibelanjakan.
“Kemajuan perekonomian daerah tergantung dari penggunaan APBDnya apabila diparkir di BPD secara otomatis tidak mempercepat laju ekonomi dari segala sektor,” katanya.
Tamrin menyampaikan jika lambatnya Pemkab menggunakan APBD di kuartal ke dua ini bisa jadi banyak program kerja dari aspirasi masyarakat yang sudah di tampung di reses DPRD tidak maksimal penyerapanya.
Ia pun meminta ke Bupati Bulukumba untuk segera melaksanakan belanja APBD dan memaksimalkannya. Apalagi ini sudah memasuki 100 Hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba.
“Pak Bupati harusnya peka agar secepatnya melakukan belanja modal APBD sesuai instruksi Presiden, karena ini untuk kepentingan rakyat”, terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Bulukumba, Sufardiman yang di konfirmasi melalui sambungan telfon belum bisa memberi tanggapan atas serapan anggaran APBD yang belum berjalan maksimal.
Ia mengaku jika serapan anggaran per Mei 2021 itu sudah 18 persen sedangkan untuk belanja modal belum bisa di uraikan karena belum mendapatkan laporan dari masing-masing OPD.
“Saya ini saya di DPRD. Saya belum memiliki data, saya cek dulu,” singkatnya.
Reporter: IKM
