Home / NEWS

Minggu, 14 Maret 2021 - 12:33 WIB

Sengketa Lahan YPLP Masuk Meja Kejaksaan, Tersangka Jadi Tahanan Kota

BULUKUMBA, KUMANIKA.com– Berkas perkara kasus dugaan pemalsuan Akta Jual Beli (AJB) tanah keluarga Dakhlan Moh. Gau (Eks lahan SMA PGRI Bulukumba), telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bulukumba, sejak Kamis, 25 Februari 2021 lalu.

Kasus ini bermula saat YPLP PGRI–Dikdasmen Bulukumba menggunakan AKTE JUAL BELI (AJB) pihaknya sebagai dasar gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar tahun 2010.

Dimana Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bulukumba sebagai tergugat dan keluarga Dakhlan Moh. Gau sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi tergugat intervensi.

Dalam gugatan tersebut, PTUN Makassar memutuskan bahwa tidak dapat menerima gugatan penggugat. Putusan PTUN Makassar ini menguatkan putusan PTUN Makassar serta putusan MA dengan putusan Menolak Gugatan Penggugat sehingga Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dipegang keluarga Dakhlan Moh. Gau adalah sah dan berlaku.

Sementara itu, dugaan adanya pemalsuan AJB dimulai saat YPLP PGRI–Dikdasmen Bulukumba mengajukan gugatan TUN terkait kepemilikan tanah milik Dakhlan Moh Gau.

Pihak keluarga Dakhlan Moh. Gau lalu mencari salinan AJB tersebut. Dan setelah ditemukan copy AJB yang ada tipe ex-nya, selanjutnya pihak keluarga Dakhlan Moh Gau melaporkan kasus tersebut ke Polda Sulsel pada bulan Agustus 2013 dengan nomor laporan No. LP/411/XII/2013/SPKT.

Laporan tersebut dengan dugaan penggunaan surat palsu atau pihak YPLP PGRI telah menggunakan AJB palsu sebagai dasar untuk menggugat pada Pengadilan Negeri Bulukumba.

Baca Juga:  Selain Irigasi dan Komoditi Pangan, Pemkab Bulukumba Juga Bahas Kredit Usaha Tani

Setelah Gugatan YPLP – PGRI ini ditolak oleh Pengadilan TUN-Makassar, dimana pada persidangan PTUN Makassar ditemukan fakta hukum bahwa AJB yang digunakan diduga palsu karena ditemukan tipe ex pada AJB tersebut.

“Dari fakta persidangan Pengadilan Tata Usaha (PTUN) kami membuat laporan kepolisian ke Polda Sulsel, karena AJB tersebut mereka gunakan kembali secara Perdata di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menggugat Surat Hak Milik (SHM) Dakhlan Moh. Gau yang sudah inkrah di PTUN Makassar,” Ahli Waris Lahan Kompleks SMA PGRI Bulukumba, Hidayat Dahlan.

Bertahun-tahun berselang dan pada Tahun 2019, perkara ini akhirnya ditangani oleh Polda Sulsel dan telah menetapkan dua tersangka atas laporan tersebut, namun hingga belum dilakukan penahanan.

Sementara pada Desember 2020 berkas Perkara Pemalsuan AJB ini sudah dinytakan lengkap alias P21 oleh Kejati Sulsel.

Dan pada tanggal 25 Februari 2021 lalu, berkas perkara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bulukumba.

“Kami mendesak Kejaksaan Negeri Bulukumba untuk segera memproses kasus ini. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Apalagi tersangka masih bebas,” kata Hidayat.

Sementara Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bulukumba, Kasmah, yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon, menyebut kedua tersangka berstatus tahanan kota.”Keduanya tahan kota,” singkat Kasmah.

Baca Juga:  Legislator Minta Diliburkan, Sekwan: Biar Tidak Ada Libur, Mereka Tetap Libur

Saat dimintai keterangannya lebih lanjut terkait dengan penetapan status tahanan kota tersebut, Kasmah memilih hemat bicara.

Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Rudy Njet Tahas, meminta kasus ini agar segera disidangkan dan penegak hukum yang menangani kasus ini dapat bekerja secara profesional, karena kasus ini adalah kasus pidana murni.

“AJB yang digunakan adalah AJB yang di tip ex. Dan lab forensik Polda Sulsel menemukan tulisan tindih di bawah tip ex AJB tersebut,” kata Njet, sapaannya.

Selain itu, lanjut Njet, AJB tersebut juga tidak terdaftar di kecamatan yang sebelumnya mereka akui beradal dari PPAT Kecamatan Ujung Bulu.

Begitupun di Kantor BPN, AJB tersebut tidak terdaftar secara resmi.

“Fakta ini sangat jelas dan terang dimana pihak keluarga Dakhlan Muh. Gau sudah sangat dirugikan baik secara materil maupun non materil,” jelasnya.

Disisi lain, Rudy mengaku mengapresiasi kinerja Kejaksaan dan Kepolisian dalam menyelesaikan kasus ini, serta percaya kasus ini akan segera berakhir sesuai dengan prinsip keadilan.

“Untuk itu kami berharap agar kasus tersebut bisa cepat terselesaikan, mengingat tersangka sudah dalam proses hukum, fakta dan bukti persidangan akan semakin menunjukkan titik terang,” pungkasnya.

Reporter: IKM

Share :

Baca Juga

NEWS

BPUM Tahun 2020 Menyisahkan “Keluh” Bagi Penerima

DAERAH

Ratusan Kades di Bulukumba Seruduk DPRD, Tolak Pansus BLT-DD Dampak Covid-19

DAERAH

Gubernur Sulsel Sumbang Rp 1 Miliar Pada Renovasi Masjid di Kindang Bulukumba

NEWS

Program TPB Belum Jelas, Pemerintah Diingatkan Soal Pentingnya DED Drainase dan Banjir

DAERAH

Bupati Bulukumba Sebut Tak Miliki Kewenangan Beri Sanksi ASN yang Terlibat Pilkada

NEWS

Rekomendasi KASN Belum Dilaksanakan, Bupati Klaim Tunggu Kelengkapan Surat

LAINNYA

Pertanian, Perikanan dan Pariwisata, Jadi Sektor Fokus Pemerintahan Andi Utta-Edy Manaf 

HEADLINE

Dipilih Jadi Komisaris Telkom, Rizal Malarangeng Tingalkan DPP Golkar