Home / NEWS

Selasa, 18 Mei 2021 - 14:56 WIB

Sengketa Informasi Publik, MA Perintahkan KPU Bulukumba Buka Data Pileg 2019

BULUKUMBA, KUMANIKA.com— Hak atas Informasi Publik bagi masyarakat dijamin dalam Pasal 28 F Undang-undang (UU) Dasar dan dijamin dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pada dasarnya, UU KIP mengatur mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat dalam menggunakan Informasi Publik serta hak dan tanggungjawab Badan Publik dalam menjalankan UU KIP.

Tiga mantan legislator dari partai berbeda, yakni Masta Umar dari Partai Gerindra, H Rudi Wahyudi dari Partai PAN, dan Amrullah Mustari dari partai Golkar telah memenangkan sengketa pada tiga lembaga berbeda yakni pada Komisi Informasi Publik (KIP) Sulawesi Selatan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTUN) dan Mahakamah Agung (MA).

Amrullah Mustari mengatakan jika saat itu telah meminta KPU Bulukumba untuk memperlihatkan C1 Plano besar yang ada didalam peti surat suara khusus Daerah Pemilihan (Dapil) 1 meliputi, Ujung Bulu, Ujung Loe, dan Bontobahari. Hanya saja permintaan tersebut di tolak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bulukumba.

Baca Juga:  Program 100 Hari Kerja Bupati-Wakil Bupati Bulukumba Dinilai tak Berjalan Mulus

“Karena saat itu permintaan kami mentok lalu kami menghadap ke KIP Sulsel dan di register, karena yang kami minta adalah informasi pemilu”, ucapnya saat melakukan Konfrensi Pers di Cafe Natural, Jumat, (14/5/2021) malam lalu.

Mustari juga menyampaikan jika langkah yang di ambil bukan atas nama partai. Ia mengaku bertindak atas nama pribadi mengatas namakan Hak dan Kewajiban sebagai warga Negara yang di lindungi undang-undang mendapatkan informasi.

“Kami bertiga tidak mengatas namakan partai, tapi sebagai warga Negara kami berhak mendapatkan informasi. Maka langkah ini kami lakukan,” katanya.

Mustari juga menjelaskan jika saat sidang pertama KIP Sulsel melakukan mediasi antara pemohon dan termohon. Hanya saja mediasi mentok sehingga persidangan dilanjutkan.

“Dalam persidangan kami pun masing-masing membuktikan kebenaran tindakan, hingga Bawaslu dan KPU memberikan bukti-bukti sesuai dengan undang-undang atas dasar penolakan data Informasi ke kami,” ungkapnya.

Baca Juga:  Wisatawan Mancanegara Turun Drastis Dimasa Pandemi Covid-19

Lebih lanjut, Mustari menyampaikan jika permintaan data informasi pemilu baru kali ini di lakukan dan di sengketakan di KIP di seluruh Indonesia.

“Dari informasi yang kami dapatkan, apa benar atau tidak, sengketa informasi  ini pertama kalinya di Indonesia,” pungkasnya.

Mustari juga menyampaikan jika pihaknya mengaku telah diundang oleh KPU Bulukumba untuk menjalankan perintah putusan dari Mahkamah Agung (MA).

Pihaknya pun berharap pada proses pembukaan kotak suara nantinya berjalan sesuai aturan dan tidak sekadar mengugurkan kewajiban putusan saja.

“Prosesnya harus baik agar hasilnya baik sehingga hak sebagai warga negara untuk mendapatkan kemurnian demokrasi terlaksana. Saya tak bisa membayangkan akan apa hasilnya jika saat dibuka kotak suara dilakukan untuk mengugurkan kewajiban atau formalitas belaka,” ujarnya.

Reporter: IKM

Share :

Baca Juga

NEWS

Insentif Imam Masjid Jabal Nur Belum di Bayarkan, Pengurus: Pemdes Jangan Tebang Pilih 

NEWS

Bulukumba Kembali Masuk Nominasi Raih Penghargaan APE Utama

NEWS

Patuddangi Azis, Sosok Ketua Tim Dibalik Kemenangan Harapan Baru di Pilkada Bulukumba

NEWS

KKB Mamuju Nilai Pemerintah Lamban Respon Warga Bulukumba Terdampak Gempa Sulbar

DAERAH

Positif Covid-19 di Bulukumba Naik Lagi 23 Kasus, Bontobahari Jebol Dengan 3 Kasus Pertama

NEWS

Formalitas Protokol Kesehatan Hingga Antrian Disdukcapil Bulukumba

DAERAH

Pekan Depan, Pemkab Bulukumba Bolehkah Pelajar SD dan SMP Masuk Sekolah Meski Masih Zona Merah

KABAR PARLEMEN

Setahun Covid-19 di Indonesia, Andi Buyung: Semoga Pandemi Segera Berakhir
error: Content is protected !!