BULUKUMBA, KUMANIKA.com– Berdasarkan hasil perhitungan selisih antara pendapatan dengan belanja, jika dilihat dari realisasinya, ditemukan jika ternyata ada sebanyak Rp 49 miliar anggaran tak dibelanjakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Bulukumba.
Data tersebut merupakan dana anggaran tahun 2020 dan diungkapkan oleh Ketua Fraksi PKB DPRD Bulukumba, Fahidin HDK, Senin (2/8/2021).
Ia mengaku memperoleh data itu dari laporan anggota Fraksi PKB, yang tergabung dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar). Menurutnya, realisasi pendapatan sebesar sekitar Rp 1 Triliun dengan target Rp 1,5 Triliun.
“Dapat kami sampaikan setelah melalui kajian mendalam pada rapat internal fraksi, ternyata ditemukan ada selisih antara pendapatan dengan belanja jika dilihat dari realisasi, atau dapat disebut terdapat sisa lebih yang cukup signifikan jika ditelusuri dari segi realisasi anggaran. Yakni mencapai kurang lebih Rp49 miliar yang tidak dapat dibelanjakan,” beber Fahidin.
Olehnya itu, Fraksi PKB mendorong pada APBD di masa yang akan datang agar tidak mengalami hal yang sama. Karena sesungguhnya, lanjut Fahidin, APBD itu dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Sehingga antara pendapatan dan belanja realisasinya harus sama atau setidaknya hanya terjadi selisih kecil saja.
Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra Bulukumba menilai pengelolaan keuangan daerah Pemkab tidak tertib. Alasannya, telah ditemukan dana sebesar Rp75 miliar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Bulukumba.
Rinciannya, kurang lebih Rp4 miliar ditemukan di Inspektorat, kemudian dari BPK sebesar Rp14 miliar, serta tunggakan piutang kurang lebih Rp57 miliar.
Juru Bicara (Jubir) Fraksi Gerindra, Abdul Hakim, mengatakan jika ini merupakan kelemahan sistemik, terhadap pengelolaan manajemen keuangan, yang merupakan bawaan pemerintahan sebelumnya.
“Kondisi ini telah berlangsung bertahun-tahun, terakumulasi sehingga menjadi permasalahan kronis yang harus segera ditangani,” kata Abdul Hakim.
Olehnya itu, Fraksi Gerindra meminta Bupati Bulukumba dan Wakilnya untuk segera mengambil langkah-langkah strategis, agar pengembalian dana ke kas daerah bisa dilakukan.
Kehilangan kas daerah yang begitu besar ini, lanjut Abdul Hakim, sangat berpengaruh pada komponen-komponen penting dalam APBD.
“Sebagaimana setiap tahun kita dihadapkan pada persoalan yang sama, yaitu dihadapkan dengan proyek pembangunan yang ditunda anggarannya hingga tahun berikutnya, sehingga terjadi carry over anggaran,” jelas Abdul Hakim.
Hal tersebut terjadi dengan berbagai alasan, diantaranya OPD terkait dianggap tidak memberi laporan tepat waktu kepada dinas keuangan, atau kas daerah yang tidak cukup menutupi pembayaran kegiatan proyek-proyek tersebut.
“Olehnya dari fakta itu, kami dari Fraksi Gerindra berpandangan bahwa ini terjadi karena tidak disiplinnya pengelolaan alur kas pemerintah daerah,” pungkasnya.
