Musrembangnas 2022, Bantaeng Raih Kabupaten Terbaik Satu PPD Tingkat Nasional

Musrembangnas 2022, Bantaeng Raih Kabupaten Terbaik Satu PPD Tingkat Nasional

KUMANIKA.com - Bupati Bantaeng, Ilham Syah Azikin bersama sejumlah Kepala OPD menyaksikan secara virtual Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrembangnas) 2022...
Read More
Bupati Bantaeng Positif Covid-19 Setelah Swab Antigen

Bupati Bantaeng Positif Covid-19 Setelah Swab Antigen

BANTAENG, KUMANIKA.com-- Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin mengaku telah dua kali menjalani swab antigen. Dari hasil swab itu, dia terkonfirmasi...
Read More
HUT Ke-62 Tahun Kabupaten Bulukumba, Hitam-hitam Lambang Kebesaran Budaya

HUT Ke-62 Tahun Kabupaten Bulukumba, Hitam-hitam Lambang Kebesaran Budaya

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Tepat tanggal 4 Februari ditahun 2022 ini, Kabupaten Bulukumba memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 62 tahun....
Read More
Disparpora Serahkan Klaim Asuransi ke Ahli Waris Wisatawan Meninggal di Bira

Disparpora Serahkan Klaim Asuransi ke Ahli Waris Wisatawan Meninggal di Bira

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Ahli waris Fernandus Goenawan (45), Wisatawan yang meninggal di Pantai Tanjung Bira menerima klaim Asuransi Jiwa dari PT...
Read More
Canangkan Vaksinasi Siswa SD, Pemkab Bulukumba Dikunjungi Kapolda Sulsel

Canangkan Vaksinasi Siswa SD, Pemkab Bulukumba Dikunjungi Kapolda Sulsel

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan Irjen Nana Sujana dijadwalkan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kabupaten Bulukumba pada...
Read More
DPRD Ingatkan Pemerintah tak Ada Proyek di 2022 yang Tidak Terlaksana

DPRD Ingatkan Pemerintah tak Ada Proyek di 2022 yang Tidak Terlaksana

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Sepanjang tahun anggaran 2021 lalu, ada sejumlah proyek yang tidak dilaksanakan. Padahal, proyek yang tidak terlaksana itu tercantum...
Read More
Warga Desa Bontoyeleng Terima Beras BPNT Berwarna Kuning

Warga Desa Bontoyeleng Terima Beras BPNT Berwarna Kuning

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Bontonyeleng dikeluhkan warga, pasalnya beras yang mereka terima dianggap tidak layak...
Read More
Wakil Ketua DPRD Bulukumba Serap Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang Kelurahan

Wakil Ketua DPRD Bulukumba Serap Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang Kelurahan

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Wakil Ketua DPRD Bulukumba, H Patudangi Azis, memastikan jika program kegiatan yang direncanakan 2021 yang tidak terealisasi dapat...
Read More
HIMPAUDI Harap Pemerintah Beri Perhatian Kesejahteraan Guru PAUD

HIMPAUDI Harap Pemerintah Beri Perhatian Kesejahteraan Guru PAUD

BULUKUMBA, KKUMANIKA.com-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba diharapkan dapat memberikan perhatian kepada guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dimana keberadaan guru...
Read More
PSC Bulukumba Beri Jaminan Layanan 24 Jam

PSC Bulukumba Beri Jaminan Layanan 24 Jam

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba terus memperbaiki pelayanan ke masyarakat. Salah satunya Public Safety Center (PSC) yang merupakan ujung...
Read More

Rp49 M Anggaran 2020 Tak Dibelanjakan, Dana Lainnya Tercecer di Berbagai Instansi

  • Bagikan
Ketua Komisi B DPRD Bulukumba, Fahidin HDK

BULUKUMBA, KUMANIKA.com– Berdasarkan hasil perhitungan selisih antara pendapatan dengan belanja, jika dilihat dari realisasinya, ditemukan jika ternyata ada sebanyak Rp 49 miliar anggaran tak dibelanjakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Bulukumba.

Data tersebut merupakan dana anggaran tahun 2020 dan diungkapkan oleh Ketua Fraksi PKB DPRD Bulukumba, Fahidin HDK, Senin (2/8/2021).

Ia mengaku memperoleh data itu dari laporan anggota Fraksi PKB, yang tergabung dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar). Menurutnya, realisasi pendapatan sebesar sekitar Rp 1 Triliun dengan target Rp 1,5 Triliun.

“Dapat kami sampaikan setelah melalui kajian mendalam pada rapat internal fraksi, ternyata ditemukan ada selisih antara pendapatan dengan belanja jika dilihat dari realisasi, atau dapat disebut terdapat sisa lebih yang cukup signifikan jika ditelusuri dari segi realisasi anggaran. Yakni mencapai kurang lebih Rp49 miliar yang tidak dapat dibelanjakan,” beber Fahidin.

Baca Juga:  Ketua DPRD Harap Kemitraan Dengan Eksekutif Tak Goyah

Olehnya itu, Fraksi PKB mendorong pada APBD di masa yang akan datang agar tidak mengalami hal yang sama. Karena sesungguhnya, lanjut Fahidin, APBD itu dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sehingga antara pendapatan dan belanja realisasinya harus sama atau setidaknya hanya terjadi selisih kecil saja.

Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra Bulukumba menilai pengelolaan keuangan daerah Pemkab tidak tertib. Alasannya, telah ditemukan dana sebesar Rp75 miliar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Bulukumba.

Rinciannya, kurang lebih Rp4 miliar ditemukan di Inspektorat, kemudian dari BPK sebesar Rp14 miliar, serta tunggakan piutang kurang lebih Rp57 miliar.

Juru Bicara (Jubir) Fraksi Gerindra, Abdul Hakim, mengatakan jika ini merupakan kelemahan sistemik, terhadap pengelolaan manajemen keuangan, yang merupakan bawaan pemerintahan sebelumnya.

“Kondisi ini telah berlangsung bertahun-tahun, terakumulasi sehingga menjadi permasalahan kronis yang harus segera ditangani,” kata Abdul Hakim.

Baca Juga:  Legislator PAN Bulukumba Berharap Ada Solusi Bagi Warga Korban Penggusuran Pantai Merpati

Olehnya itu, Fraksi Gerindra meminta Bupati Bulukumba dan Wakilnya untuk segera mengambil langkah-langkah strategis, agar pengembalian dana ke kas daerah bisa dilakukan.

Kehilangan kas daerah yang begitu besar ini, lanjut Abdul Hakim, sangat berpengaruh pada komponen-komponen penting dalam APBD.

“Sebagaimana setiap tahun kita dihadapkan pada persoalan yang sama, yaitu dihadapkan dengan proyek pembangunan yang ditunda anggarannya hingga tahun berikutnya, sehingga terjadi carry over anggaran,” jelas Abdul Hakim.

Hal tersebut terjadi dengan berbagai alasan, diantaranya OPD terkait dianggap tidak memberi laporan tepat waktu kepada dinas keuangan, atau kas daerah yang tidak cukup menutupi pembayaran kegiatan proyek-proyek tersebut.

“Olehnya dari fakta itu, kami dari Fraksi Gerindra berpandangan bahwa ini terjadi karena tidak disiplinnya pengelolaan alur kas pemerintah daerah,” pungkasnya.

  • Bagikan