Realisasi Program Kecamatan Bontobahari Hanya 12 Persen, Dewan Warning Camat

BULUKUMBA, KUMANIKA.com — Pengelolaan keuangan Kecamatan Bontobahari hingga triwulan ke II ini hanya mampu menyerap sekitar 12 persen dalam realisasi program. Hal itu dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Bulukumba sangat jauh dari harapan.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bulukumba, H Safiuddin menyebutkan, seharusnya penyerapan anggaran se-Kecamatan Bulukumba sudah mencapai angka minimal 50 persen pada triwulan ke II ini.

Olehnya, dewan me-warning camat dalam penyerapan anggaran guna menggenjot realisasi program.

“Camatnya kurang agresif dalam penyerapan anggaran,” katanya setelah rapat monitoring dan evaluasi triwulan ke II terhadap program kerja dan kegiatan tahun anggaran 2019 dan realisasi fisik dan keuangan triwulan ke II tahun anggaran 2020 bersama Pemerintah Kecamatan, Desa dan Lurah, Jumat (4/9/2020).

Selain itu pada rapat tersebut, Legislator dari Fraksi Bintang Keadilan ini membeberkan,
pelaporan yang disampaikan Kecamatan Bontobahari tidak detail.

Mestinya lanjut dia, dijelaskan berapa anggaran pertama yang diterima dan berapa yang dirasionalisasi atau dipotong karena Pandemi Covid-19.

“Bontobohari pelaporannya yang tidak jelas. Kan anggaplah anggarannnya Rp 2 miliar tapi ada pengurangan 50 persen. Nah sementara mereka tidak mengurangi saat membuat laporan,” urainya.

Saat ini, pihaknya mendorong Kecamatan Bontobahari agar segera membelanjakan sisa anggaran yang ada. Hal itu tentu untuk mencapai target yang diinginkan.

Meski begitu, ada satu desa di Bontobahari yang menarik perhatian Komisi A saat menggelar monitoring, yakni Desa Bira.

Desa Bira kata Safiuddin, segera menerapkan Desa Wisata (Dewi) dan Desa Digital (Deli) sebagai upaya pelayanan kepada masyarakat sekitar.

“Jadi Desa Bira ingin memberikan pelayanan sistem digital, karena Pak Desanya mantan Dirut Telkom Bantaeng. Dia juga minta Pariwisata untuk diberi ruang dalam pengelolaan wisata yang ada di Desa, minimal ada pemasukan untuk Desa dari sektor pariwisata,” paparnya.

Sekadar diketahui, Rapat monitoring ini diagendakan empat hari selama hari kerja. Di mulai pada Kamis, 3 September 2020, hingga pada Selasa, 8 September pekan depan.

Sebelumnya dikabarkan, pertanggungjawaban program kerja dan kegiatan tahun anggaran 2019 Pemerintah Kecamatan Bulukumpa sudah sesuai target, hal itu berbanding terbalik dengan pertanggungjawaban yang disampaikan Kecamatan Kindang.

Safiuddin mengurai, realisasi fisik Bulukumpa bagus lantaran mencapai sekitar 80 persen. Sementara untuk pengelolaan keuangan, mencapai angka 60 persen.

“Kindang keuangannya baru sekitar 40 persen. Jadi dari anggaran Rp 1 miliar lebih, baru Rp 224 juta yang sudah dibelanjakan, masih jauh dari harapan. Sementara realisasi fisik tidak sampai angka 50 persen,” jelasnya.

REPORTER: Sahi Alkhudri
EDITOR: Arnas Amdas