UPDATE COVID-19

Home / KABAR PARLEMEN

Jumat, 16 Oktober 2020 - 15:52 WIB

Kaji UU Omnibus Law, DPRD Bulukumba Akan Tempuh Yudisial Review

BULUKUMBA, KUMANIKA.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba bersama aliansi Masyarakat Bulukumba akan segera mengkaji UU Omnibus Law untuk mengikuti mekanisme yudisial review ke Mahkamah Konstitusi.

DPRD diketahui menerima audiensi PMII Bulukumba untuk mengetahui hasil pengawalan aspirasi terkait UU Omnibus Law di DPR RI beberapa waktu lalu.

Selain mengawal undang-undang tersebut, PMII sendiri melakukan audiens untuk meluruskan bahwa aksi yang dilakukan bukan karena ditunggangi pihak-pihak tertentu.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Bulukumba, H Rijal sedang mengikuti agenda lain yang bertepatan dengan audiens tersebut sehingga PMII diterima Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Aminah Syam.

Baca Juga:  Dewan Tandatangani Nota Kesepakatan APBD Perubahan Bulukumba 2020

“Kami ucapkan terima kasih telah berinisiatif melakukan audiensi ini yang tentu tujuannya untuk meluruskan opini yang bisa menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” kata Bidan Aminah, Jumat (16/10/2020).

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Bulukumba, Andi Buyung Saputra menyimpulkan, DPRD dan PMII akan melakukan kajian untuk selanjutnya disinkronisasi.

“Sebaiknya kita sama-sama membuat kajian untuk dilakukan sinkronisasi. Karena kajian yang akan kami sampaikan ke DPR RI dasarnya dari kajian atau aspirasi yang disampaikan,” tuturnya.

Baca Juga:  Banyak Indikasi Korupsi di Dinkes Bulukumba, Dewan Beri Catatan Khusus ke Bupati

Untuk melakukan atau menggugat produk hukum nasional yang dihasilkan oleh DPR RI lanjut dia, harus masuk atau berproses di Mahkamah Konstitusi.

Diketahui sebelumnya, Ketua DPRD Bulukumba, H Rijal telah menyampaikan aspirasi dari Aliansi Mahasiswa Bulukumba terkait penolakan UU Omnibus Law di Ruang Aspirasi oleh Sekjen DPR RI dan Kasubag Persuratan Set DPR RI pada Selasa 13 Oktober 2020.

Share :

Baca Juga

DAERAH

8 Fraksi Dewan Bulukumba Kompak Tolak UU Cipta Kerja, Ketua DPRD: Saya Sendiri Akan ke Jakarta

KABAR PARLEMEN

Dievaluasi Dewan, Kecamatan Rilau Ale Lemah dalam Penyerapan Anggaran

KABAR PARLEMEN

Fraksi Demokrasi Indonesia Support Pemkab Maksimalkan APBD Perubahan 2020

KABAR PARLEMEN

DPRD Luwu Timur Belajar Pengelolaan Pariwisata dan PBB di Bulukumba

KABAR PARLEMEN

Ketua DPRD Bulukumba Harap Hubungan Eksekutif dan Legislatif Harmonis

KABAR PARLEMEN

Surat Cuti Istri Wakil Bupati Bulukumba Sedang Diproses BKPSDM

KABAR PARLEMEN

Meski Digerayangi Kasus Korupsi, Fraksi Demokrasi Indonesia Sebut Kinerja Pemkab Bulukumba di 2019 Cukup Baik

KABAR PARLEMEN

Dirgahayu TNI ke-75, Ketua DPRD Bulukumba: Jaya Selalu untuk NKRI Berdaulat