UPDATE COVID-19

Home / DAERAH

Kamis, 4 Juni 2020 - 10:35 WIB

DPRD Anggap Program Kotaku tak Sesuai Harapan

Ilustrasi

Ilustrasi

BULUKUMBA, KUMANIKA.com– Program Pengentasan Kawasan Kumuh Berbasis Masyarakat (Kotaku) di Kabupaten Bulukumba dengan anggaran senilai Rp24 miliar lebih pada tahun 2019 tersebut dianggap tak sesuai harapan.

Program yang sejatinya untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan, serta mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan itu dinilai gagal.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Bulukumba, Andi Zulkarnain Pangki. Seharusnya kata dia, elemen masyarakat mesti merasakan dampak positif dari program ini.

Baca Juga:  Kabar Baik, Ahli Epidemiologi Unhas Bantu Bulukumba Atasi Covid-19

“Sesuai dengan nama programnya, yakni kota tanpa kumuh. Misalnya kalau program sarana air bersih, masyarakat harus benar-benar menikmati,” terang Ketua PAN Bulukumba itu, Kamis (4/6/2020).

Pengentasan Kotaku lanjut Andi Naing, bertujuan memperbaiki akses masyarakat dari segi infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan.

Program balai latihan keterampilan kerja contohnya, menurutnya, pihak terkait selaku penanggung jawab kegiatan pembangunan seharusnya betul-betul melihat dan mengawasinya.

“Kan begitu gunanya ada penanggung jawab kegiatan. Kalau ada pekerjaan yang belum sesuai, misalnya volumennya kurang, tentu wajib ditambah dan pekerjaannya perlu dibenahi ulang,” ujar Zulkarnain Pangki.

Baca Juga:  Bayi Perempuan Dibuang di Pinggir Jalan Bulukumba, Hanya Terbungkus Plastik Merah

Diketahui Kabupaten Bulukumba di bawah kepemimpinan AM Sukri Sappewali-Tomy Satria Yulianto, menjadi salah satu daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang menerima bantuan untuk program Kotaku.

Anggota DPRD Bulukumba dari Fraksi PAN, Supriadi, menilai bahwa hasil dari program Kotaku tidak begitu nampak membawa perubahan pada daerah yang masuk ketegori kumuh. “Tidak ada perubahan apapun di kawasan katagori kumuh,” keluhnya, Jumat (15/05/2020) lalu. (*/hen)

Share :

Baca Juga

DAERAH

Perebutan Rekomedasi Memanas: Waketum Golkar Anulir Keputusan Usung AHP

DAERAH

Gubernur Sulsel Sumbang Rp 1 Miliar Pada Renovasi Masjid di Kindang Bulukumba

DAERAH

Seminggu Ditahan Polisi, MT Bebas Dari Jeratan Narkoba

DAERAH

Disebut Menipu oleh Pekerja Konstruksi, Begini Klarifikasi Kepsek SMPN 7 Bulukumba

DAERAH

Soal Gaji Petugas, Koordinator PSC dan Dinkes Bukukumba Saling Lempar Tanggung Jawab

DAERAH

Siap-siap! Satgas Covid-19 Akan Patroli Prokes Dikomandoi Dandim, Melanggar Ini Sanksinya

DAERAH

Sering Ancam Orang Tuanya, Pria Paruh Baya di Bulukumba Dievakuasi Polisi

DAERAH

Polres Bulukumba Perketat Keamanan Aksi Tolak Pengesahan RUU Omnibus Law