RDP Komisi B DPRD Bulukumba, Fahidin Soroti Praktik Mafia Pupuk

KUMANIKA.com– Pemda Bulukumba terus berupaya meningkatkan produksi gabah dan beras. Sejumlah program dan kegiatan dibuat untuk mendukung rencana peningkatan tersebut. Penyediaan benih unggul, misalnya.

Tak hanya itu, perbaikan infrastruktur pertanian juga dilakukan. Seperti rehabilitasi bendung dan saluran air untuk mengairi lahan persawahan.

Namun, hal yang tidak kalah penting dalam meningkatkan produksi gabah dan beras adalah ketersediaan pupuk. Sayangnya, distribusi pupuk bersubsidi setiap jelang musim tanam selalu bermasalah.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Bulukumba, dengan Dinas terkait serta distributor pupuk bersubsidi, mafia pupuk jadi sorotan.

Ketua Fraksi PKB DPRD Bulukumba, Fahidin HDK, mengatakan bahwa praktik mafia ini telah menyengsarakan petani kecil. “Kalaupun dapat, mereka membelinya dengan harga di atas harga eceren tertinggi (HET),” ujar Fahidin di akun media sosialnya.

Pemerintah sebenarnya punya instrumen untuk memantau penyaluran dan distribusi pupuk bersubsidi.  Hal tersebut dibutuhkan dalam memastikan uang negara yang dikucurkan, terutama untuk membiayai program pupuk bersubsidi, tidak disalahgunakan.

Fahidin pun meminta komisi pengawas pupuk dan pestisida (KP3), terdiri dari kepolisian, disperindag, dan pertanian untuk tidak tinggal diam. Ia sekaligus meminta Inspektorat untuk melakukan audit total, mulai dari penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sampai batas pendistribusian ke petani.(*)