BULUKUMBA, KUMANIKA.com — Pemerintah Desa mengaku senang saat menggelar rapat monitoring dan evaluasi triwulan ke II tahun anggaran 2019 di ruang Komisi A DPRD Kabupaten Bulukumba pada Senin (7/9/2020).
“Yang menarik kepala desa malah senang, ternyata katanya bagus. Ada hal-hal yang kita tau, bisa berbagi dan bisa sama-sama dicarikan solusi di desa,” kata Wakil Ketua Komisi A, H Safiuddin.
Ia mengatakan, Pemerintah Desa keliru jika menganggap bahwa pihak DPRD akan memberikan tekanan. Seperti yang beredar saat pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) beberapa waktu lalu.
“Mereka kira kita mau intervensi, sudah siap katanya adu mulut, tapi ternyata saat ketemu suasananya berbanding terbalik,” ujarnya.
Hal itu salah satunya terlihat di Pemerintah Desa Polewali Kecamatan Gantarang yang mencurahkan masalahnya pada rapat terkait persoalan yang sempat terjadi tentang pengembangan wisata Lembah Biru.
Legislator Fraksi Bintang Keadilan itu bercerita, Kepala Desa (Kades) Polewali ingin membiayai pengembangan wisata Lembah Biru tersebut dengan biaya Desa.
Akan tetapi, pihak Badan Pemerintah Desa (BPD) tidak ada yang sepakat dengan saran tersebut.
“Makanya kantong pribadinya Kades dia pakai membangun untuk Lembah Biru, ya jadinya hasil milik pribadi. Tapi tetap kita sampaikan untuk disisihkan sedikit pendapatannya ke pemerintah desa,” tandasnya.
Sekadar diketahui hari ini, DPRD menghadirkan Kecamatan Herlang dan Gantarang pada rapat monitoring dan evaluasi triwulan ke II tahun anggaran 2019.
Pihaknya mendorong Kedua Kecamatan tersebut agar segera menyelesaikan target dari realisasi fisik dan penyeraparan anggaran 2020 yang dinilai masih lemah.
REPORTER: Sahi Alkhudri
EDITOR: Arnas Amdas
