Home / DAERAH

Senin, 30 November 2020 - 19:58 WIB

Ranperda Bantuan Hukum Gratis di Bulukumba, DPRD Provinsi Andi Anwar Purnomo Konsul ke Masyarakat

IST

IST

BULUKUMBA, KUMANIKA.com– Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Anwar Purnomo menggelar Konsultasi Publik terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu.

“Jadi ini baru Ranperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang di konsultasi publik di masyarakat dan organisasi masyarakat,” katanya saat dikonfirmasi, Selasa 30, November 2020.

Kegiatan ini urai dia, sekadar menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Bulukumba terkait Ranperda bantuan hukum tersebut.

“Tujuannya untuk memperoleh sumbangsi pemikiran terkait penyusunan Perda nantinya,” jelas Legislator PKB itu.

“Sebelum masuk pada pembahasan Ranperda, dikonsultasikan dulu ke masyarakat. Jadi hasilnya dari diskusi kemarin dijadikan acuan dalam penyusunan Ranperda,” pungkas anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) V meliputi Bulukumba-Sinjai itu.

Baca Juga:  Tagih Janji Pemerintah, Warga di Bulukumba Blokade Jalan

Sementara itu, Advokat muda Ahmad Kurnia (AK) mengapresiasi keberadaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin tersebut.

Kegiatan Konsultasi Publik, Ranperda tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Bulukumba tersebut, menghadirkan lima orang tim perumus.

Dua diantaranya merupakan pengacara Bulukumba yang berkantor di Advokat dan Konsultasi Hukum, AK dan Rekan di Jalan Rambutan, Kecamatan Ujungbulu. Mereka yakni Ahmad Kurnia sendiri dan Hendra Wahyudi.

Baca Juga:  Baznas Bulukumba Salurkan Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

“Ranperda ini menunjukkan sikap serius Pemerintah dan DPR Provinsi dalam memperhatikan permasalahan publik, khususnya dibidang hukum. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak publik, salah satunya bantuan hukum gratis dari negara,” ujar Ahmad Kurnia.

Menurutnya, hal itu dapat membantu masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum, terlebih bagi masyarakat kurang mampu.

dengan begitu lanjut AK, nantinya para masyarakat dapat mengetahui dan menggunakan haknya secara jelas ketika berhadapan dengan persoalan hukum.

“Ketika masyarakat didampingi oleh penasehat hukum, tentunya akan membantu karena mereka akan tahu segala sesuatu yang menjadi haknya,” kuncinya.

Editor: Ayezzah

Share :

Baca Juga

DAERAH

Sekda Bantaeng Lantik 8 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas

DAERAH

Dugaan Korupsi Bansos Covid-19 Bulukumba Terkendala Hasil Audit Inspektorat

DAERAH

Program Bantuan Modal Usaha Berbasis Dusun Pemkab Bantaeng Bakal Direplikasi ke Daerah Lain

DAERAH

Tak Pakai Masker Saat Beraktivitas, Siap-siap Terjaring Operasi Yustisi

DAERAH

Golkar dan Demokrat Segera Koalisi di Pilkada Bulukumba

DAERAH

Respon Kasus 011, Jubir Gugus Tugas Covid-19 Bulukumba Sebut Sudah diberi Pelayanan SOP

DAERAH

Kelurahan Caile Gelar Sunatan Massal, Bupati Bulukumba: Patut Ditiru Kelurahan Lain

DAERAH

Wisata Duta COVID-19 Bantaeng Mulai Beroperasi
error: Content is protected !!