Home / POLITIK

Minggu, 6 September 2020 - 17:43 WIB

Penjelasan KPU Bulukumba Soal Pengunduran Diri Sejumlah Legislator yang Maju di Pilkada

Komisioner KPU Bulukumba, Wawan Kurniawan

Komisioner KPU Bulukumba, Wawan Kurniawan

BULUKUMBA, KUMANIKA.com — Berkas pengunduran diri sejumlah legislator yang telah mendaftarkan diri sebagai pasangan calon (Paslon) di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk maju di Pilkada Bulukumba 2020 sampai saat ini masih berproses di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebut saja Andi Hamzah Pangki dan Andi Murniyati Makking (HM21) sebagai anggota DPRD Kabupaten Bulukumba masih diproses. Sementara, paket di Pilkada Bulukumba ini sudah tercatat sebagai Pasangan Calon di KPUD Bulukumba.

HM21 sendiri diketahui tidak memasukkan berkas pengunduran dirinya sebagai Anggota Dewan saat mendaftar di KPUD Bulukumba pada Sabtu (5/9/2020) siang kemarin.

Baca Juga:  Survei INDex Indonesia Unggulkan Petahana Wabup Bulukumba Tomy Satria Yulianto

Selain dua legislator Bulukumba itu, dua Legislator provinsi juga resmi tercatat sebagai paslon mendampingi kandidat masing-masing. Mereka yakni, Andi Edy Manaf anggota DPRD Provinsi dari PAN mendampingi figur pengusaha Andi Muchtar Ali Yusuf.

Serta Arum Spink, wakil rakyat di parlemen Provinsi Sulsel yang juga membulatkan tekad bertarung di Pilkada mendampingi Askar HL.

Dikonfirmasi kumanika.com, Komisioner KPUD Bulukumba, Wawan Kurniawan membenarkan hal itu. Menurutnya aturan tersebut sudah tercantum di surat keputusan KPU nomor 394 tahun 2020.

Baca Juga:  Empat Legislator Bakal Tinggalkan Kursi Untuk Pilkada Bulukumba, Pengamat: Itu Sebuah Trend

“Berkas pengunduran diri sebagai anggota dewan belum kita terima. Dan berdasarkan surat keputusan KPU nomor 394 tahun 2020, berkas itu bisa dimasukkan 5 hari sejak ditetapkan sebagai pasangan calon dan bisa juga dimasukkan sebelumnya,” katanya, Minggu (6/9/2020).

Sementara lanjut Wawan, surat keputusan pemberhentian dari pemerintah bisa dimasukan sampai 30 hari sebelum pemungutan suara.

“Adapun surat keputusan pemberhentian secara resmi dari instansi yang berwenang bahwa yang bersangkutan telah diberhentikan bisa sampai 30 hari sebelum pemungutan,” jelasnya.

REPORTER: Sahi Alkhudri
EDITOR: Arnas Amdas

Share :

Baca Juga

POLITIK

Askar-Pipink Dipastikan Melenggang ke Pilkada Bulukumba 2020, JMS Masih Buru Golkar

POLITIK

Kahar Muslim: Pilkada Bulukumba Hanya Pertarungan Harapan Baru dan Asik

POLITIK

Sosialisasi di Bonto Tiro, HM21 Komitmen Optimalkan Perda Keagamaan Bulukumba

POLITIK

Anggap Seleksi Ilegal, AM Sukri Pilih Batalkan Pencalonan Ketua Golkar

POLITIK

Gerindra-NasDem Usung Danny-Fatma di Pilkada Makassar

POLITIK

Sosilisasi di Kelurahan Loka, TSY-Makkasau Siapkan Program Lorong Beradab

POLITIK

Tatap Muka Warga Ujung Loe, HM21: Kami Ingin Dikenal Bukan Hanya di Baliho

POLITIK

HM21 “Obok-Obok” Basis Kompetitornya di Pilkada Bulukumba