Home / DAERAH / HEADLINE / NEWS

Kamis, 2 Juli 2020 - 02:20 WIB

Penetapan Kepala Desa Caramming Disebut Tidak Sah dan Cacat Administrasi

Andi Jamriwali memperlihatkan nomer sengketa Pilkades Caramming dari PTUN Makassar, Kamis (2/7/2020). [IST]

Andi Jamriwali memperlihatkan nomer sengketa Pilkades Caramming dari PTUN Makassar, Kamis (2/7/2020). [IST]

BULUKUMBA, KUMANIKA.com — Penetapan Abd Hamid sebagai kepala desa terpilih Desa Caramming Kecamatan Bonto Tiro kabupaten Bulukumba menuai protes keras dari rivalnya, Andi Jamriwali pada Pilkades serentak yang berlangsung 5 Maret lalu.

Kepada Kumanika.com, Andi Jamriwali didampingi salah satu pegiat sosial dan seorang warga Caramming menyebut penunjukan kepala desa oleh Bupati Bulukumba tersebut tidak sah karena dilakukan sepihak dan sarat cacat administrasi. Padahal saat ini kata dia, sengketa Pilkades Caramming belum selesai. Gugatan yang dilayangkan pihaknya ke PTUN masih berlangsung dan berlanjut ke tahap persidangan.

Saat nomer perkara di PTUN keluar, lanjut Jamriwali menjelaskan ia sempat bersurat ke Bupati dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk mempertimbangkan keputusan penetapan hingga pelantikan karena sengeketa masih berlangsung.

Namun hal tersebut kata dia diabaikan, hingga hari pelantikan tiba bertepatan dengan sidang pertama sengeketa Pilkades Caramming ini di PTUN Makassar dengan Nomor Perkara: 65/G/2020/PTUN.Mks.

“Pengadilan juga sudah bersurat untuk mempertimbangkan pelantikan karena proses sengketa masih berlangsung,” ujar Jamriwali di kantor Kumanika.com, Kamis (2/7/2020).

“Masih untung masyarakat tidak melakukan aksi. Banyak masyarakat tidak terima terkait keputusan ini, tapi kembali saya ingatkan tetap menunggu proses persidangan karena kita menghargai sistem administrasi tapi kalau begini seakan kita dipandang sebelah mata. Aspirasi masyarakat sebagian diabaikan. Tidak boleh begitu, ini namanya mencederai proses demokrasi,” tambahnya.

Selain itu, Andi Jamriwali juga menceritakan, diawal sengeketa Pilkades ini bergulir pihaknya sempat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di komisi A DPRD Bulukumba yang dipimpin langsung ketua komisi A, Andi Pangeran Hakim.

Baca Juga:  Pembusur Misterius Hantui Warga Bulukumba, Satu Pemuda Jadi Korban

Pada RDP pertama berjalan dengan alot sebab sesama PPKD Caramming saling menyalahkan satu sama lain, saat di aula DPRD.

PPK Kabupaten Bulukumba  juga sudah menyimpulkan dan merekomendasikan BPD desa Caramming untuk memberikan surat teguran kepada PPKD desa Caramming dan memberikan sanksi untuk tidak terlibat lagi pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di masa yang akan datang.

Tetapi mengapa PPKD kembali diberikan kewenangan untuk menjalankan tugasnya dan melaksanakan Sidang Pleno penetapan tertanggal 4 juni 2020, silam.

“Poinnya jelas, dalam proses Pilkades Caramming ada pelanggaran,” sebutnya.

Sementara, pegiat sosial, Arif yang mendampingi Jamriwali mengungkap soal pelaksanaan pleno usai pemungutan dan penghitungan suara tak disertai berita acara.

Hal ini terjadi dikarenakan Mursalin, selaku Ketua PPKD sudah angkat bicara bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikannya, lalu menyerahkan permasalahan ini kepada PPK Kabupaten Bulukumba  untuk diselesaikan (5 Maret 2020).

“Tidak ada berita acara, kalau pun ada itu sudah pasti kosong sampai di Dinas PMD, karena semua saksi yang ada menolak untuk tanda tangan termasuk saksi 03 karena terdapat selisi 3 suara dari 961 kertas suara yang terpakai menjadi 958 suara saja maka perlu dilihat dan sesuai dengan Daftar Hadir Pemilih saat itu,” kata dia.

Lanjut Arif merunut sejumlah kejanggalan yang menurutnya tidak masuk akal dan tertistimatis dilakukan panitia Pilkades seperti, penentuan hasil seri padahal saat pengitungan Andi Jamriwali yang bernomor urut 2 unggul satu suara dari Abd Hamid yang bernomor urut 3.

Baca Juga:  Pasca di Swab Massal, 39 Pegawai Capil Bulukumba Positif Covid-19

Diawal, perolehan suara seri, Andi Jamriwali memperoleh 290 suara begitu juga Abdul Hamid. Namun, saat itu masih ada 4 surat suara yang belum dibuka.

Saat 4 sisa surat suara itu dibuka, panitia memperlihatkan kepada masyarakat dan saksi, yang pertama ditarik adalah suara untuk calon no urut 5, yang kedua dibuka suara untuk nomer urut 3 (Abd Hamid), yang ketiga dibuka, suara untuk nomer urut 2 (Andi Jamriwali), demikian posisi seri lagi.

Masuk pada surat suara terakhir saat dibuka panitia, suara tersebut untuk nomer urut 2.

“Banyak masyarakat yang melihat penghitungan itu, lantas mengapa bisa panitia memutuskan hasilnya seri? Wajar kami bilang hasil seri yang dibuat-buat, kami punya bukti,” pungkas Arif.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Bulukumba, A.M. Sukri Sappewali resmi menunjuk kembali Abd Hamid sebagai kepala desa terpilih di Caramming. Abd Hamid merupakan incumbent desa Caramming.

Penunjukan tersebut tertuang dalam SK yang diserahkan Bupati saat pelantikan di ruang pola kantor Bupati Bulukumba, Rabu (1/7/2020).

Dalam sambutannya, Bupati meminta kepala desa yang baru dilantik ini untuk segera melakukan rekonsiliasi dengan para pihak yang bertarung saat Pilkades.

“Pak Desa terpilih tidak boleh sombong, harus tetap merangkul seluruh warga, baik yang memilihnya maupun yang tidak memilihnya,” pinta AM Sukri Sappewali.

Share :

Baca Juga

NEWS

Bupati Serahkan Ranperda APBD, 2021 Pemkab Target APBD Rp1,5 Triliun Lebih

NEWS

Ibu Hamil Ditolak 5 Rumah Sakit di Makassar Hingga Meninggal, RSUD Bulukumba Angkat Bicara

DAERAH

Kembali Kepung DPRD Bulukumba, Massa Desak Dewan Kompak Tolak UU Cipta Kerja

DAERAH

Dua Tahun Klaim AUTS Rp3,2 Miliar, ASA Sebut Program Asuransi Ternak Akan Terus Dilanjutkan

DAERAH

Videonya Viral, Polisi Cari Perempuan Berdaster Merah yang Joget di Lampu Merah Bulukumba

DAERAH

Positif Covid-19 di Bulukumba Tembus 201 Kasus, Hanya Wilayah Bontobahari yang Zona Hijau

DAERAH

Kasus Korupsi BOK Dinkes: Polisi Periksa 4 Bendahara Puskesmas di Bulukumba

DAERAH

Februari 2021 Vaksin Synovac terdistribusi, Nakes Enggan Divaksin
error: Content is protected !!