Home / KABAR PARLEMEN

Kamis, 8 Oktober 2020 - 14:21 WIB

Pemkab Bulukumba Terancam Digugat

Anggota DPRD Bulukumba Fraksi PAN, Hj Nuraida

Anggota DPRD Bulukumba Fraksi PAN, Hj Nuraida

BULUKUMBA, KUMANIKA.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba Terancam digugat secara perdata jika tak mampu melaksanakan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait pemulihan posisi sejumlah Aparatur Sipil Negara yang dimutasi tidak berdasarkan sistem merit.

Dalam surat rekomendasi KASN, Pemkab Bulukumba dibawa kendali AM Sukri Sappewali dan Tomy Satria Yulianto dianggap telah melakukan pelanggaran mutasi sehingga KASN meminta agar mutasi 3 dan 7 Januari 2020 lalu, dianulir dan digugurkan berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Anggota Fraksi PAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, Hj Nuraidah mengatakan jika pemerintah berpotensi digugat karena dianggap telah dengan sengaja mengabaikan rekomendasi KASN untuk mengembalikan hak-hak ASN yang menjadi korban kebijakan Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali.

Baca Juga:  Golkar Bulukumba Batal Musda, Ada Pengalihan Dukungan di Pilkada?

“Tindak lanjut atas rekomendasi KASN beberapa waktu yang lalu sampai hari ini belum ditanggapi oleh pemerintah. Kami khawatir pemerintah akan digugat secara perdata karena mengabaikan Rekomendasi KASN,” katanya, Kamis, 8 Oktober 2020.

Menurut Nuraidah, kebijakan mutasi yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu dianggap telah merugikan sejumlah ASN secara materil dan non materil. Sehingga hal itu bisa saja diadukan melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Ombudsman.

“Pengembalian hak-hak para ASN harus dilakukan karena jika tidak hal itu bisa dilaporkan ke Kemendagri dan Ombudsman. Sehingga pemerintah sepatutnya segera menjalankan rekomendasi itu,” jelasnya.

Diketahui, KASN meminta Pemkab Bulukumba membatalkan beberapa Surat Keputusan (SK) dalam mutasi pejabat yang dilakukan Januari 2020 lalu. Pasalnya, KASN menemukan adanya dugaan pelanggaran sistem merit, dalam rotasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemkab Bulukumba tersebut.

Baca Juga:  PMD Bulukumba Godok Sistem e-Voting di Pilkades Serantak 2022

Rekomendasi pembatalan itu, telah disampaikan oleh KASN kepada Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali, dalam sebuah surat bernomor R-906/KASN/3/2020, tertanggal 17 Maret 2020.

Dari hasil pemeriksaan KASN, ditemukan adanya pelanggaran sistem merit dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, serta rotasi PNS dalam jabatan administrator dan pengawas.

Sementara, Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali dalam penyampaian jawaban atas pandangan fraksi mengatakan jika pihaknya telah melakukan konsultasi terhadap Gubernur Sulsel untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Pemerintah telah melakukan persuratan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Di samping itu Pemerintah juga senantiasa melakukan koordinasi dengan pihak KASN dan Kementerian Dalam Negeri,” ucapnya.

Share :

Baca Juga

KABAR PARLEMEN

Tinjau Lokasi, Ketua DPRD Bulukumba Akan Bahas Pembangunan Jembatan Bialo di APBD Pokok 2021

KABAR PARLEMEN

Jelang Musda Golkar Bulukumba, Plt Golkar Bulukumba Dinilai tak Bernyali

KABAR PARLEMEN

Dievaluasi Dewan, Kecamatan Rilau Ale Lemah dalam Penyerapan Anggaran
Temui Bupati dan Wakilnya, PKB Berikan 16 Poin Rekomendasi untuk Pemkab Bulukumba

KABAR PARLEMEN

Temui Bupati dan Wakilnya, PKB Berikan 16 Poin Rekomendasi untuk Pemkab Bulukumba

KABAR PARLEMEN

Karena Fakta Integritas, Masyarakat Gantarang Ramai-Ramai Bersikap Dukung HM21

KABAR PARLEMEN

Pilkada Bulukumba: Pasangan Askar-Pipink Juga Hadirkan Ribuan Massa Saat Daftar ke KPU

KABAR PARLEMEN

Penutupan Tambang Galian C di Bulukumba Berpolemik, Ketua DPRD Segera Mediasi ke Pemerintah

KABAR PARLEMEN

Legislator Bulukumba Ahmad Akbar: Tuhan Terus Bekerja