Home / HEADLINE / KABAR PARLEMEN

Kamis, 8 Oktober 2020 - 14:21 WIB

Pemkab Bulukumba Terancam Digugat

Anggota DPRD Bulukumba Fraksi PAN, Hj Nuraida

Anggota DPRD Bulukumba Fraksi PAN, Hj Nuraida

BULUKUMBA, KUMANIKA.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba Terancam digugat secara perdata jika tak mampu melaksanakan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait pemulihan posisi sejumlah Aparatur Sipil Negara yang dimutasi tidak berdasarkan sistem merit.

Dalam surat rekomendasi KASN, Pemkab Bulukumba dibawa kendali AM Sukri Sappewali dan Tomy Satria Yulianto dianggap telah melakukan pelanggaran mutasi sehingga KASN meminta agar mutasi 3 dan 7 Januari 2020 lalu, dianulir dan digugurkan berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Anggota Fraksi PAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, Hj Nuraidah mengatakan jika pemerintah berpotensi digugat karena dianggap telah dengan sengaja mengabaikan rekomendasi KASN untuk mengembalikan hak-hak ASN yang menjadi korban kebijakan Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali.

Baca Juga:  APBD 2021 Ditargetkan Rp 1,5 Triliun, Fraksi Gerindra Minta Pemkab Maksimalkan Kinerja

“Tindak lanjut atas rekomendasi KASN beberapa waktu yang lalu sampai hari ini belum ditanggapi oleh pemerintah. Kami khawatir pemerintah akan digugat secara perdata karena mengabaikan Rekomendasi KASN,” katanya, Kamis, 8 Oktober 2020.

Menurut Nuraidah, kebijakan mutasi yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu dianggap telah merugikan sejumlah ASN secara materil dan non materil. Sehingga hal itu bisa saja diadukan melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Ombudsman.

“Pengembalian hak-hak para ASN harus dilakukan karena jika tidak hal itu bisa dilaporkan ke Kemendagri dan Ombudsman. Sehingga pemerintah sepatutnya segera menjalankan rekomendasi itu,” jelasnya.

Diketahui, KASN meminta Pemkab Bulukumba membatalkan beberapa Surat Keputusan (SK) dalam mutasi pejabat yang dilakukan Januari 2020 lalu. Pasalnya, KASN menemukan adanya dugaan pelanggaran sistem merit, dalam rotasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemkab Bulukumba tersebut.

Baca Juga:  Gerak Cepat, Satreskrim Polres Bulukumba Bekuk Empat Pelaku Pembusuran Anggota TNI

Rekomendasi pembatalan itu, telah disampaikan oleh KASN kepada Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali, dalam sebuah surat bernomor R-906/KASN/3/2020, tertanggal 17 Maret 2020.

Dari hasil pemeriksaan KASN, ditemukan adanya pelanggaran sistem merit dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, serta rotasi PNS dalam jabatan administrator dan pengawas.

Sementara, Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali dalam penyampaian jawaban atas pandangan fraksi mengatakan jika pihaknya telah melakukan konsultasi terhadap Gubernur Sulsel untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Pemerintah telah melakukan persuratan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Di samping itu Pemerintah juga senantiasa melakukan koordinasi dengan pihak KASN dan Kementerian Dalam Negeri,” ucapnya.

Share :

Baca Juga

DAERAH

Bantuan Dampak Covid-19 di Bulukumba Belum Tersalur ke Seluruh Kecamatan

HEADLINE

Sekelompok Preman Kroyok Satu Anggota Dishub Bulukumba

KABAR PARLEMEN

Fraksi PAN Singgung Mutasi Jabatan Pemkab Bulukumba

DAERAH

Kabar Baik! Pasien Covid-19 008 dan 010 Bulukumba Sembuh, Tersisa 3 yang Dirawat

HEADLINE

Polisi Periksa Oknum Dokter dan Bidan RSUD Bulukumba

KABAR PARLEMEN

Zonasi Wilayah Pesisir, AZP: Pembangunan Lancar Mengabaikan Bencana

KABAR PARLEMEN

Duh! Dewan Kembali Temukan Dana Jampersal Dinkes Bulukumba Belum Terbayarkan ke Beberapa Puskesmas

KABAR PARLEMEN

Tepati Janji, Ketua DPRD Sampaikan Penolakan UU Cipta Kerja Masyarakat Bulukumba ke Jakarta