Home / NEWS

Jumat, 3 Juli 2020 - 17:51 WIB

Pemerintah Pastikan Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Pangan Ke Masyarakat

ilustrasi

ilustrasi

MAKASSAR, KUMANIKA.com – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat Gani, memastikan penyaluran bantuan non-tunai kepada masyarakat prasejahtera di setiap kabupaten kota dilakukan dengan akuntabel dan efisien melalui pengawasan dari Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi.

Abdul Hayat selaku Ketua Tim Koordinasi penyaluran bantuan mejelaskan hal ini pada Rapat Koordinasi Evaluasi Berkala Bantuan Pangan Non-Tunai Kementerian Sosial yang digelar secara daring bersama Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sulsel dan Kejaksaan Tinggi bersama seluruh Wakapolres dan Sekda serta Dinas Sosial masing-masing daerah.

“Aparat hukum Polri baik dari kepolisian daerah dan kejakssaan tinggi ikut mengawasi penyaluran bantuan kepada masyarakat. Jadi segera koordinasi jika ada kendala di lapangan. Kalau ada bantuan tidak tepat sasaran, kami tidak main-main,” tegas Abdul Hayat, Jumat (3/7/2020).

Baca Juga:  Kasus Bansos Covid-19 Bulukumba: Rekanan Dinsos Kembalikan Rp 344.311.900 Kerugian Negara

Dirinya menyebutkan, pengawasan yang dilakukan terkait penyaluran yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat administrasi dan tepat harga yang dapat diakses memlaui Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Bantuan beras yang diberikan adalah sepuluh kilo per keluarga, jumlah ini harus tepat, kualitas yang diberikan harus sesuai dengan yang diatur, kalau jenis premium harus premium yang disalurkan,” jelasnya.

Baca Juga:  Merasa Ditipu, Pekerja Konstruksi Sekolah Anggaran Rp540 Juta Minta Dinas Pendidikan Bulukumba Turun Tangan

Sementara, Wakapolda Sulsel, Brigjenpol Halim Pagarra, menyebutkan perlu melakukan upaya preventif di setiap daerah melalui koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan.

Sebagai Ketua Satuan Tugas penyaluran bantuan sosial ini menegaskan, seluruh Wakapolres, Kepala Dinas Sosial, Sekda dan suplier harus memiliki kepastian jumlah keluarga penerima bantuan, jumlah bantuan, waktu, kualitas, harga dan administrasi.

“Kalau tidak ada penyimpangan ya Alhamdulillah. Saya harapkan sebelum ada penyidikan, harus ada upaya preventif yang dilakukan oleh wilayah,” ujarnya. (*)

Share :

Baca Juga

NEWS

23 Tahun Malang Melintang di Pemerintahan, Daud Kahal Pernah Cicipi Dunia Cleaning Service

NEWS

Inayah, Bocah Tanpa Anus Sampaikan Terima Kasih kepada Plt Gubernur Sulsel

NEWS

Mampu Hadirkan Inovasi, Pemkab Bantaeng Diganjar Penghargaan SAKIP

NEWS

Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Kelurahan Tenuntung Keluhkan Jalan yang Rusak

NEWS

Pemkab Bantaeng Dorong Peningkatan Produksi Ternak Ayam

NEWS

Anggarkan Program Panrita Siaga Aktif, Pemdes Bonto Baji Kolaborasi Dinkes Bulukumba

NEWS

Torut Pecah Telur Menuju New Normal, Umumkan Kasus Pertama Positif Covid-19

NEWS

Bunga Terlalu Tinggi, Pemkab Bulukumba Batal Ajukan Pinjaman