Home / NEWS

Jumat, 3 Juli 2020 - 17:51 WIB

Pemerintah Pastikan Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Pangan Ke Masyarakat

ilustrasi

ilustrasi

MAKASSAR, KUMANIKA.com – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat Gani, memastikan penyaluran bantuan non-tunai kepada masyarakat prasejahtera di setiap kabupaten kota dilakukan dengan akuntabel dan efisien melalui pengawasan dari Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi.

Abdul Hayat selaku Ketua Tim Koordinasi penyaluran bantuan mejelaskan hal ini pada Rapat Koordinasi Evaluasi Berkala Bantuan Pangan Non-Tunai Kementerian Sosial yang digelar secara daring bersama Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sulsel dan Kejaksaan Tinggi bersama seluruh Wakapolres dan Sekda serta Dinas Sosial masing-masing daerah.

“Aparat hukum Polri baik dari kepolisian daerah dan kejakssaan tinggi ikut mengawasi penyaluran bantuan kepada masyarakat. Jadi segera koordinasi jika ada kendala di lapangan. Kalau ada bantuan tidak tepat sasaran, kami tidak main-main,” tegas Abdul Hayat, Jumat (3/7/2020).

Baca Juga:  Kantor Bupati Bulukumba Terlihat Kotor, Andi Utta: Bagaimana Aparat Bisa Nyaman Bekerja

Dirinya menyebutkan, pengawasan yang dilakukan terkait penyaluran yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat administrasi dan tepat harga yang dapat diakses memlaui Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Bantuan beras yang diberikan adalah sepuluh kilo per keluarga, jumlah ini harus tepat, kualitas yang diberikan harus sesuai dengan yang diatur, kalau jenis premium harus premium yang disalurkan,” jelasnya.

Baca Juga:  SPBU Ratulangi Mulai Beroperasi,┬áRekomendasi DPRD Tidak Ampuh

Sementara, Wakapolda Sulsel, Brigjenpol Halim Pagarra, menyebutkan perlu melakukan upaya preventif di setiap daerah melalui koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan.

Sebagai Ketua Satuan Tugas penyaluran bantuan sosial ini menegaskan, seluruh Wakapolres, Kepala Dinas Sosial, Sekda dan suplier harus memiliki kepastian jumlah keluarga penerima bantuan, jumlah bantuan, waktu, kualitas, harga dan administrasi.

“Kalau tidak ada penyimpangan ya Alhamdulillah. Saya harapkan sebelum ada penyidikan, harus ada upaya preventif yang dilakukan oleh wilayah,” ujarnya. (*)

Share :

Baca Juga

DAERAH

Insiden Laka Truk VS Honda HRV di Bulukumba, Kuasa Hukum Komunitas Truk: Kami yang Ditabrak

DAERAH

Belum Cukup Setahun, Jalan Masuk Wisata Mandala Ria Bulukumba Sudah Ambruk

NEWS

Forum Bikers Bulukumba dan Komunitas Panrita Lopi Galang Bantuan Bencana Sulbar

DAERAH

Dugaan Korupsi BOK Dinkes Bulukumba: Kerugian Negara Bertambah Rp6,4 Miliar

DAERAH

Ancaman Gagal Panen Akibat Kelangkaan Pupuk, Petani di Bulukumba Geruduk Dinas TPHP

DAERAH

Jangan Anggap Remeh, Positif Covid-19 Sudah 3 yang Meninggal di Bulukumba

DAERAH

Gubernur Sulsel Sumbang Rp 1 Miliar Pada Renovasi Masjid di Kindang Bulukumba

DAERAH

Sering Ancam Orang Tuanya, Pria Paruh Baya di Bulukumba Dievakuasi Polisi
error: Content is protected !!