Pemerintah Harus Berpihak ke Masyarakat, BMC Minta Izin SPBU Ditinjau Ulang

BULUKUMBA, KUMANIKA.com— Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba dianggap telah mengabaikan peraturan dan perlindungan warga dalam pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Pasalnya, pendirian SPBU di jalan Sam Ratulangi tersebut di tolak oleh warga. Meski pada akhirnya pemerintah tetap memberikan ruang pendirian SPBU tersebut.

Direktur Bulukumba Monitoring Center (BMC), Firman A Gani, mengatakan jika pemerintah telah lalai dalam melindungi warganya. Dimana rencana pembangunan SPBU mensyaratkan adanya surat persetujuan warga sekitar terkait izin gangguan.

Hal tersebut di atur dalam undang-undang Tahun 1926 tentang Gangguan dan Peraturan Menteri (Permendagri)  Nomor 27 Tahun 2009

“Kami minta kepada Bupati agar segera melakukan peninjauan ulang atas izin operasi yang telah di keluarkan sebab masih ada warga yang di rugikan,” ucapnya kepada awak media, Minggu, (2/5/2021).

Baca Juga:  Kapal Senilai Rp2 Miliar Milik Perhubungan, Rusak Tak Terawat di Bulukumba

Firman juga menyampaikan jika pembangunan SPBU Ratulangi ini sejak awal telah mendapatkan protes dari warga, serta telah mendapatkan rekomendasi pemberhentian sementara dari DPRD pada tahun 2020 lalu di masa jabatan Andi Sukri A Sappewali.

“Saat itu pada rapat paripurna LKPJ Tahun 2019, semua Fraksi DPRD sepakat merekomendasikan kepada Bupati AM Sukri untuk menghentikan sementara pembangunan SPBU Ratulangi, tapi nyatanya tidak di indahkan oleh Bupati,” terangnya.

Lanjut Firman mengatakan jika pada rapat paripurna istimewa DPRD Kamis, 29/4/2021, DPRD kembali merekomendasikan untuk mengembalikan median jalan yang telah di bongkar di depan SPBU tersebut.

Tapi faktanya, menurut dia hingga saat ini belum juga di laksanakan oleh pemerintah daerah. Bahkan surat permohonan rekayasa lalulintas baru diusulkan Dinas Perhubungan Bulukumba setelah median jalan tersebut berpolemik.

Baca Juga:  Andi Utta Siapkan Alat Berat Pribadi Untuk Bulukumba Bebas Banjir

“Harusnya Pemerintah Daerah harus di siplin dan tidak mengabaikan Rekomendasi DPRD Bulukumba karena ini bisa merugikan warga,” tegasnya.

Firman juga mendesak kepada Bupati Bulukumba agar berkas izin pembangun SPBU tersebut harusnya di tinjau ulang sebelum memberikan izin operasi.

“Harusnya Bupati tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan untuk memberikan izin operasi kepada pengusaha SPBU tersebut,” ujarnya.

Firman pun berharap izin pendirian dan izin operasi di cabut pemerintah kabupaten karena telah menyalahi aturan pendirian dan mengancam kehidupan warga

“Kami minta kepada Bupati Andi Muhtar Ali Yusuf untuk segera mencabut izin operasi SPBU Ratulangi dan melakukan pininjauan kembali semua berkas perizinannya,” tutupnya.

Reporter: IKM

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Education Template