Manfaatkan Teknologi, Upaya Pemkab Bulukumba Maksimalkan Pendapatan Asli Daerah

BULUKUMBA, KUMANIKA.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bakal memanfaatkan teknologi Informasi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Bulukumba.

“Mengenai perubahan kebijakan pendapatan dan pemenuhan target pendapatan dapat dijelaskan bahwa, Pemkab Bulukumba melalui Badan Pendapatan Daerah (BPD) terus berupaya memenuhi target pendapatan daerah,” kata Bupati Bulukumba, A.M Sukri Sappewali.

Pernyataan Bupati tersebut merupakan tanggapan dari pandangan umum Fraksi NasDem kepada Pemkab Bulukumba terkait pendapatan daerah yang mengalami penurunan sekitar 1,09 persen.

“Kami akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat,” terangnya.

Kemudian, melakukan koordinasi secara sinergis bidang pendapatan daerah dengan pemerintah dan juga stakeholder.

Baca Juga:  Tak Pakai Masker Saat Beraktivitas, Siap-siap Terjaring Operasi Yustisi

Selanjutnya, meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat, sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Tak sampai disitu, Pemkab Bulukumba juga akan melalukan perubahan regulasi terkait tarif dan mekanisme penagihan pajak dan retribusi.

“Dan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan PAD, seperti pemungutan retribusi pasar, dan retribusi obyek wisata di Kawasan Wisata Bira secara non tunai,” jelasnya.

Adapun untuk pemulihan ekonomi termasuk penyiapan sumberdaya manusia yang kompetitif, hal ini disebutkan untuk mendukung peningkatan daya saing produk-produk ekonomi di pasaran.

Namun kata dia, untuk belanja barang dan jasa tidak hanya memuat belanja administrasi dan operasional tetapi juga belanja lain.

Baca Juga:  Fraksi PAN Singgung Mutasi Jabatan Pemkab Bulukumba

“Hal ini menunjukkan bahwa dalam penganggaran di APBD Perubahan 2020 ini proporsinya sudah hampir berimbang dan diharapkan ke depan belanja yang terkait dengan kebutuhan masyarakat bisa lebih proporsional dan lebih diprioritaskan,” paparnya lagi.

Mengenai dana cadangan terhadap perlindungan masyarakat, khususnya warga miskin, ia menjelaskan bahwa tidak perlu adanya cadangan terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang bermasalah.

“Kami hanya perlu melaksanakan mekanisme dengan validasi data melalui verifikasi lapangan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba dan untuk selanjutnya dibuatkan rekomendasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba untuk dimasukkan dalam kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD,” pungkas Bupati dua periode itu.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Education Template