Bupati Bantaeng Positif Covid-19 Setelah Swab Antigen

Bupati Bantaeng Positif Covid-19 Setelah Swab Antigen

BANTAENG, KUMANIKA.com-- Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin mengaku telah dua kali menjalani swab antigen. Dari hasil swab itu, dia terkonfirmasi...
Read More
HUT Ke-62 Tahun Kabupaten Bulukumba, Hitam-hitam Lambang Kebesaran Budaya

HUT Ke-62 Tahun Kabupaten Bulukumba, Hitam-hitam Lambang Kebesaran Budaya

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Tepat tanggal 4 Februari ditahun 2022 ini, Kabupaten Bulukumba memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 62 tahun....
Read More
Disparpora Serahkan Klaim Asuransi ke Ahli Waris Wisatawan Meninggal di Bira

Disparpora Serahkan Klaim Asuransi ke Ahli Waris Wisatawan Meninggal di Bira

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Ahli waris Fernandus Goenawan (45), Wisatawan yang meninggal di Pantai Tanjung Bira menerima klaim Asuransi Jiwa dari PT...
Read More
Canangkan Vaksinasi Siswa SD, Pemkab Bulukumba Dikunjungi Kapolda Sulsel

Canangkan Vaksinasi Siswa SD, Pemkab Bulukumba Dikunjungi Kapolda Sulsel

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan Irjen Nana Sujana dijadwalkan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kabupaten Bulukumba pada...
Read More
DPRD Ingatkan Pemerintah tak Ada Proyek di 2022 yang Tidak Terlaksana

DPRD Ingatkan Pemerintah tak Ada Proyek di 2022 yang Tidak Terlaksana

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Sepanjang tahun anggaran 2021 lalu, ada sejumlah proyek yang tidak dilaksanakan. Padahal, proyek yang tidak terlaksana itu tercantum...
Read More
Warga Desa Bontoyeleng Terima Beras BPNT Berwarna Kuning

Warga Desa Bontoyeleng Terima Beras BPNT Berwarna Kuning

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Bontonyeleng dikeluhkan warga, pasalnya beras yang mereka terima dianggap tidak layak...
Read More
Wakil Ketua DPRD Bulukumba Serap Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang Kelurahan

Wakil Ketua DPRD Bulukumba Serap Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang Kelurahan

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Wakil Ketua DPRD Bulukumba, H Patudangi Azis, memastikan jika program kegiatan yang direncanakan 2021 yang tidak terealisasi dapat...
Read More
HIMPAUDI Harap Pemerintah Beri Perhatian Kesejahteraan Guru PAUD

HIMPAUDI Harap Pemerintah Beri Perhatian Kesejahteraan Guru PAUD

BULUKUMBA, KKUMANIKA.com-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba diharapkan dapat memberikan perhatian kepada guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dimana keberadaan guru...
Read More
PSC Bulukumba Beri Jaminan Layanan 24 Jam

PSC Bulukumba Beri Jaminan Layanan 24 Jam

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba terus memperbaiki pelayanan ke masyarakat. Salah satunya Public Safety Center (PSC) yang merupakan ujung...
Read More
Ketua Agra Mengapresiasi Polres Bulukumba Mengungkap Terduga Pelaku Tabrak Lari

Ketua Agra Mengapresiasi Polres Bulukumba Mengungkap Terduga Pelaku Tabrak Lari

BULUKUMBA, KUMANIKA.com- Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Rudi Tahas alias Injet, mengapresiasi gerak cepat Polres Bulukumba dalam mengungkap kasus...
Read More

Korupsi BOK Dinkes Bulukumba, Praktisi Hukum: Kita Lihat Endingnya

  • Bagikan
Ahmad Kurniawan, Praktisi Hukum [IST]

BULUKUMBA, KUMANIKA.com Praktisi hukum Ahmad Kurniawan (AK) turut mengomentari dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2019. AK menunggu hasil akhir penelusuran dugaan Tipikor yang merugikan negara kurang lebih Rp2 miliar itu.

Menurutnya, bagaimanapun bentuknya, tindak penyalahgunaan anggaran tidak boleh dibiarkan. Apalagi untuk kasus ini, yang sampai merugikan uang negara sebesar itu.”Kerugian negara yang menurut informasi berkisar kurang lebih Rp2 miliar itu luar biasa dan bukan main. Mesti segera dituntaskan,” pintanya, Jumat, 29 Mei 2020.

Saat ini, Satuan Reskrim Polres Bulukumba telah memeriksa 35 orang saksi terkait kasus tersebut. Dua diantaranya, Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Kesehatan tahun 2019, Andi Ade Ariadi, dan Bendahara Dinkes Bulukumba. Termasuk pula seluruh Kepala dan Bendahara Puskesmas se-Kabupaten Bulukumba.

“Tak etis sekiranya jika kita hanya menduga-duga siapa dalang dan siapa wayannya tanpa ada bukti pasti. Sekarang kan dalam proses penyelidikan, nah nanti kita lihat endingnya,” kata Ahmad Kurniawan.

Baca Juga:  Kasus Suap 49M Dinilai Tebang Pilih, SEMMI Bulukumba Datangi Kejati Sulsel

Sebelumnya, Kasat Reskrim Bulukumba, AKP Berry Juana Putra mebenarkan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat teras yang diantaranya Plt Kadinkes dan Bendahara Dinkes. Pemeriksaan terkahap sejumlah Kepala Puskemas dan Bendahara Puskemas juga diperiksa pihak penyidik kepolisian.

“Sudah ada 35 saksi yang kita periksa, termasuk Plt Kadinkes dan Bendahara serta pihak lainnya yang terkait. Ini akan terus kita dalami untuk mengumpulkan keterangan dan bukti lainnya. Keduanya akan kita periksa terus terkait hal ini,” katanya, Kamis, 28 Mei 2020.

Berry mengaku untuk sebagai penguatan penyelidikan, pihaknya telah mengirim surat resmi ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk melakukan proses audit agar mengetahui kemana dana BOK tersebut mengalir dan mengetahui besaran kerugian negara yang diakibatkan.

“Kita sudah menyurat ke BPK untuk melakukan audit. Sementara saat ini masih penyelidikan, kemudian naik ke penyidikan, setelahnya baru penetapan tersangka. Nanti kalau ada penetapan tersangka, akan kita rilis,” tegas mantan Kasat Narkoba Polres Pinrang ini.

Baca Juga:  Miliki 20 Gram Sabu, Guru SMP Asal Jeneponto Tertangkap di Makassar

Dalam pemeriksaan, Berry menjelaskan bahwa pihaknya memeriksa pengurangan anggaran yang dilakukan dalam penyaluran anggaran yang terjadi di setiap Puskemas di Kabupaten Bulukumba. Dimana jumlah yang disalurkan tidak sebanding dengan jumlah pertanggungjawaban.

“Misalnya, dialokasikan anggaran sebesar Rp.950 juta tetapi yang disalurkan ke Puskesmas hanya Rp. 650 juta. Nah ini yang kita liat, kenapa tidak transparan,” jelasnya lagi.

Diketahui, dari Rp17 miliar dana BOK, Dinkes kebagian Rp2 miliar dan Rp15 miliar lainnya disalurkan ke Puskesmas. Hanya saja, penyaluran yang dilakukan diduga tidak sesuai dan hanya terdapat Rp10 miliar yang tersalurkan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara mencapai Rp4 miliar. Hal itu juga dikuatkan masing-masing Puskesmas tidak memperlihatkan bukti-bukti penggunaan sesuai dana yang tertera. (*/af)

  • Bagikan