BULUKUMBA, KUMANIKA.com– Internal DPD II Partai Golkar Bulukumba diterpa konflik internal. Penunjukan Nirwan Arifuddin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dianggap cacat hukum.
Gelombang protes memuncak pasca pergantian Koordinator atau Pimpinan Kecamatan (Korcam/Pincam) Golkar Bulukumba diera kepemimpinan Andi Hamzah Pangki di dimisioner.
Plt Ketua Golkar Bulukumba, Nirwan Arifuddin yang dikonfirmasi terkait hal tersebut mengaku jika apa yang dilakukannya sudah sesuai dalam SK Plt yang diserahkan DPD I Golkar kepadanya.
“Jadi begini, dipoin 5 itu mengatakan bahwa Plt ini punya kewenangan untuk membentuk kepengurusan untuk memperlancar musda. Terbentuklah kepengurusan ini,” kata Nirwan saat dikonfirmasi awak media.
Mengenai pelibatan pengurus lama Golkar, ia meminta agar kader yang telah demisioner untuk sabar dan tetap bersatu membantu nya agar Musda nantinya berjalan lancar.
“Sesuai dengan kebutuhan ada 30 yang saya pikir inilah yang bisa membantu saya, jadi nanti itu yang saya serahkan ke DPD I untuk di SK kan, karena tidak mungkin saya mau masukkan semua nama 150 pengurus Golkar,” jelasnya.
Sebelumnya, Koordinator Kecamatan Rilau Ale Golkar Bulukumba, Abdul Salam mengatakan kepengurusannya bersama Korcam lain dinyatakan tidak berlaku lagi setelah pelaksanaan forum Musda.
“Korcam yang ada inikan terpilih melalui musyawarah yang lalu, 2016 dan 2018 mestinya SK-nya tidak bersamaan semua berakhir di 2020, cuma kesalahan SK yang dibuat sekretaris Golkar Bulukumba meratakan semua tahun berakhirnya 2020,” ujarnya, Rabu (10/2/2021).
Mestinya, lanjut Salam, dalam menghadapi musda kabupaten SK Korcam perlu dipertimbangkan untuk diperpanjang sampai selesainya musda kabupaten.
“Karena kasihan seluruh Korcam di 10 kecamatan telah berdarah-darah dan mengorbangkan waktu dan tenaganya mengurus partai di setiap menghadapi event-event politik, seperti Pilpres, Pileg, Pilgub dan Pilkada. Semua adalah korcam yang punya andil besar dalam moment politik tiba-tiba mau di PLT kan. Tentu sangat miris rasanya korcam diperlakukan oleh plt,” cetus Salam.
Bahkan Salam mengatakan, tidak menutup kemungkinan, jika kisruh ini terus berlanjut tanpa ada kepastian jadwal Musda dan pelibatan pengurus Golkar dalam berbagai rapat akan menimbulkan dualisme kepengurusan di internal partai Golkar Bulukumba.
“Yang ditakutkan jangan sampai karena kecewa para korcam membentuk kepengurusan tandingan, apalagi mengingat yang lalu Golkar pernah dualisme dan waktu tahun 2015, pada saat itu pak Nirwan sendiri juga selaku Plt ketua Golkar Bulukumba, dari situ mestinya kita belajar dan kompak demi kejayaan partai ke depan. Bukan malah membetuk kader yang kecewa,” jelasnya.
Reporter: NDA
