Bupati Bantaeng Positif Covid-19 Setelah Swab Antigen

Bupati Bantaeng Positif Covid-19 Setelah Swab Antigen

BANTAENG, KUMANIKA.com-- Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin mengaku telah dua kali menjalani swab antigen. Dari hasil swab itu, dia terkonfirmasi...
Read More
HUT Ke-62 Tahun Kabupaten Bulukumba, Hitam-hitam Lambang Kebesaran Budaya

HUT Ke-62 Tahun Kabupaten Bulukumba, Hitam-hitam Lambang Kebesaran Budaya

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Tepat tanggal 4 Februari ditahun 2022 ini, Kabupaten Bulukumba memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 62 tahun....
Read More
Disparpora Serahkan Klaim Asuransi ke Ahli Waris Wisatawan Meninggal di Bira

Disparpora Serahkan Klaim Asuransi ke Ahli Waris Wisatawan Meninggal di Bira

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Ahli waris Fernandus Goenawan (45), Wisatawan yang meninggal di Pantai Tanjung Bira menerima klaim Asuransi Jiwa dari PT...
Read More
Canangkan Vaksinasi Siswa SD, Pemkab Bulukumba Dikunjungi Kapolda Sulsel

Canangkan Vaksinasi Siswa SD, Pemkab Bulukumba Dikunjungi Kapolda Sulsel

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan Irjen Nana Sujana dijadwalkan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kabupaten Bulukumba pada...
Read More
DPRD Ingatkan Pemerintah tak Ada Proyek di 2022 yang Tidak Terlaksana

DPRD Ingatkan Pemerintah tak Ada Proyek di 2022 yang Tidak Terlaksana

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Sepanjang tahun anggaran 2021 lalu, ada sejumlah proyek yang tidak dilaksanakan. Padahal, proyek yang tidak terlaksana itu tercantum...
Read More
Warga Desa Bontoyeleng Terima Beras BPNT Berwarna Kuning

Warga Desa Bontoyeleng Terima Beras BPNT Berwarna Kuning

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Bontonyeleng dikeluhkan warga, pasalnya beras yang mereka terima dianggap tidak layak...
Read More
Wakil Ketua DPRD Bulukumba Serap Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang Kelurahan

Wakil Ketua DPRD Bulukumba Serap Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang Kelurahan

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Wakil Ketua DPRD Bulukumba, H Patudangi Azis, memastikan jika program kegiatan yang direncanakan 2021 yang tidak terealisasi dapat...
Read More
HIMPAUDI Harap Pemerintah Beri Perhatian Kesejahteraan Guru PAUD

HIMPAUDI Harap Pemerintah Beri Perhatian Kesejahteraan Guru PAUD

BULUKUMBA, KKUMANIKA.com-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba diharapkan dapat memberikan perhatian kepada guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dimana keberadaan guru...
Read More
PSC Bulukumba Beri Jaminan Layanan 24 Jam

PSC Bulukumba Beri Jaminan Layanan 24 Jam

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba terus memperbaiki pelayanan ke masyarakat. Salah satunya Public Safety Center (PSC) yang merupakan ujung...
Read More
Ketua Agra Mengapresiasi Polres Bulukumba Mengungkap Terduga Pelaku Tabrak Lari

Ketua Agra Mengapresiasi Polres Bulukumba Mengungkap Terduga Pelaku Tabrak Lari

BULUKUMBA, KUMANIKA.com- Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Rudi Tahas alias Injet, mengapresiasi gerak cepat Polres Bulukumba dalam mengungkap kasus...
Read More

Ketua DPRD Bulukumba Beberkan Alasan Ruangan Kades Balibo Disegel

  • Bagikan

BULUKUMBA, KUMANIKA.com–Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, H Rijal angkat bicara terkait penyegelan ruangan Kepala Desa (Kades) Balibo, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Darmawati.

Ruangan Kades tersebut diduga disegel oleh Anggota DPRD Bulukumba dari Fraksi Nasdem, Abdul Kaab pada Kamis (12/11/2020) kemarin.

Sebenarnya, pihak DPRD Bulukumba telah melakukan upaya mediasi, yakni Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menyelesaikan kasus ini.

Rijal yang dikonfirmasi menjelaskan, hal ini terkait masalah penjaringan aparat desa. Fit and Proper Test yang dilakukan di kantor kecamatan.

Penyegelan itu dilakukan karena Kades Darmawati hingga kini belum menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepada salah satu aparat desa terpilih berdasarkan nilai tertinggi.

“Keluarlah nilai tertinggi, dua calon kepala dusun, satu staf kantor. Salah satunya staf kantor yang tertinggi nilainya itu keponakannya Pak Kaab, kemudian turunlah rekomendasi camat ke kades, kalau ini nilai tertinggi,” jelasnya.

Dua aparat tersebut kata dia sudah memilki SK, namun satu orang lainnya hingga kini belum menerima SK.

Baca Juga:  Tinjau Lokasi, Ketua DPRD Bulukumba Akan Bahas Pembangunan Jembatan Bialo di APBD Pokok 2021

Alasannya, aparat terpilih tersebut diduga bukan merupakan pendukung Darmawati dalam kontestasi Pilkades beberapa waktu lalu.

Selain RDP, juga telah mendapatkan persetujuan dan kesepakatan bahwa Darmawati tak memiliki alasan kuat untuk tak menerima hasil pemilihan tersebut.

“Sampai saat ini tidak diindahkan. Waktu ada orientasi (Kades) di Makassar, ibu kades sempat ketemu dengan Pak Kaab. Dan disepakati mau dibuatkan SK kalau ke Bulukumba,” tutur Rijal.

Sayangnya setelah kembali dari Kota Makassar, pihak Pemerintah Desa Balibo belum menerbitkan SK yang dimaksud.

“Jadi Pak Kaab bilang, kalau ini bukan perusahaan kau pimpin tapi pemerintahan, tentunya ada aturan dan regulasi yang mengatur. Pak Kaab takut, kalau ini tak diindahkan, desa-desa lain nantinya juga akan begini,” paparnya.

Sebelumnya dikabarkan, perihal penyegelan tersebut, Abdul Kaab memilih hemat bicara. Ia hanya mengarahkan konfirmasi kepada Ketua DPRD Bulukumba, H Rijal.

Baca Juga:  Bupati dan Ketua DPRD Bulukumba Tandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS ABPDP 2021

“Kita tanya Ketua DPRD Bulukumba, karena ini sudah ada di DPRD. Jadi tanya ketua secara langsung, nanti saya jawab pertanyaan sebab ada rekomendasi keluar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bulukumba,” singkatnya.

Keputusan itu sebenarnya sudah ditindak lanjuti oleh Camat Kindang, Awaluddin. Menurutnya, yang berhak menolak dan memberikan rekomendasi itu adalah camat, bukan sebaliknya malah menolak rekomendasi camat.

Awaluddin yang dikonfirmasi pasca rapat dengan Komisi A DPRD Bulukumba menjelaskan, bahwa Ketua Komisi A dan PMD, menyepakati bahwa prosedur penjaringan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan perintah undang-undang, khususnya Perda nomor 9 tahun 2016, tentang tata cara pemberhentian dan pengangkatan aparat desa.

“Terkait dengan ketidakpuasan Kades Balibo yang tidak menerima satu orang yang lulus dengan alasan tidak mendukung waktu pemilihan kepala desa, itu alasan yang tidak bisa diterima secara legal. Karena tidak sesuai dengan perintah Perda Nomor 9 itu,” kata Awaluddin.

  • Bagikan