Bupati Bantaeng Positif Covid-19 Setelah Swab Antigen

Bupati Bantaeng Positif Covid-19 Setelah Swab Antigen

BANTAENG, KUMANIKA.com-- Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin mengaku telah dua kali menjalani swab antigen. Dari hasil swab itu, dia terkonfirmasi...
Read More
HUT Ke-62 Tahun Kabupaten Bulukumba, Hitam-hitam Lambang Kebesaran Budaya

HUT Ke-62 Tahun Kabupaten Bulukumba, Hitam-hitam Lambang Kebesaran Budaya

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Tepat tanggal 4 Februari ditahun 2022 ini, Kabupaten Bulukumba memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 62 tahun....
Read More
Disparpora Serahkan Klaim Asuransi ke Ahli Waris Wisatawan Meninggal di Bira

Disparpora Serahkan Klaim Asuransi ke Ahli Waris Wisatawan Meninggal di Bira

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Ahli waris Fernandus Goenawan (45), Wisatawan yang meninggal di Pantai Tanjung Bira menerima klaim Asuransi Jiwa dari PT...
Read More
Canangkan Vaksinasi Siswa SD, Pemkab Bulukumba Dikunjungi Kapolda Sulsel

Canangkan Vaksinasi Siswa SD, Pemkab Bulukumba Dikunjungi Kapolda Sulsel

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan Irjen Nana Sujana dijadwalkan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kabupaten Bulukumba pada...
Read More
DPRD Ingatkan Pemerintah tak Ada Proyek di 2022 yang Tidak Terlaksana

DPRD Ingatkan Pemerintah tak Ada Proyek di 2022 yang Tidak Terlaksana

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Sepanjang tahun anggaran 2021 lalu, ada sejumlah proyek yang tidak dilaksanakan. Padahal, proyek yang tidak terlaksana itu tercantum...
Read More
Warga Desa Bontoyeleng Terima Beras BPNT Berwarna Kuning

Warga Desa Bontoyeleng Terima Beras BPNT Berwarna Kuning

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Bontonyeleng dikeluhkan warga, pasalnya beras yang mereka terima dianggap tidak layak...
Read More
Wakil Ketua DPRD Bulukumba Serap Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang Kelurahan

Wakil Ketua DPRD Bulukumba Serap Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang Kelurahan

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Wakil Ketua DPRD Bulukumba, H Patudangi Azis, memastikan jika program kegiatan yang direncanakan 2021 yang tidak terealisasi dapat...
Read More
HIMPAUDI Harap Pemerintah Beri Perhatian Kesejahteraan Guru PAUD

HIMPAUDI Harap Pemerintah Beri Perhatian Kesejahteraan Guru PAUD

BULUKUMBA, KKUMANIKA.com-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba diharapkan dapat memberikan perhatian kepada guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dimana keberadaan guru...
Read More
PSC Bulukumba Beri Jaminan Layanan 24 Jam

PSC Bulukumba Beri Jaminan Layanan 24 Jam

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba terus memperbaiki pelayanan ke masyarakat. Salah satunya Public Safety Center (PSC) yang merupakan ujung...
Read More
Ketua Agra Mengapresiasi Polres Bulukumba Mengungkap Terduga Pelaku Tabrak Lari

Ketua Agra Mengapresiasi Polres Bulukumba Mengungkap Terduga Pelaku Tabrak Lari

BULUKUMBA, KUMANIKA.com- Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Rudi Tahas alias Injet, mengapresiasi gerak cepat Polres Bulukumba dalam mengungkap kasus...
Read More

Kejanggalan Izin Pembangunan SPBU, DPRD Minta Pemkab Bulukumba Tak Khianati Rakyat

  • Bagikan
Anggota DPRD Bulukumba, Muh Bakti [IST]

BULUKUMBA, KUMANIKA.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak menghianati masyarakat. Pasalnya polemik pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), yang terletak di Jalan Samratulangi tidak menemui titik terang.

KEJANGGALAN PENERBITAN IZIN

Legislator Gerindra Bulukumba, Muhammad Bakti kembali membuka kejanggalan dalam penerbitan izin pembangunan SPBU itu. Ia mengaku tak menyalahkan pengusaha SPBU, melainkan lurah, camat, hingga dinas terkait yang memberikan izin pembangunannya.

Sementara disisi lain ada berkas yang dinilai tidak sesuai, seperi misalnya penerbitan izin tetangga.

“Pengusaha ini tidak salah. Yang salah adalah kenapa bisa terbit izin pembangunan, sementara tidak ada izin dari tetangga yang terkena dampak. Ada apa dengan pemerintah?,” kata Bakti, Selasa, 11 Agustus 2020.

PEMERINTAH DINILAI TAK BERPIHAK KE WARGA

Warga yang berbatasan langsung dengan lokasi pembangunan SPBU tersebut, hingga saat ini terus mengadu ke DPRD. Bakti mengaku, pihaknya pun heran pemerintah takut menghentikan proses pembangunan SPBU yang masih berpolemik tersebut.

Belum lagi, dari temuan Bakti, pembangunan kantor SPBU dalam izin yang keluar hanya satu lantai, namun yang dibangun dua lantai.

Baca Juga:  Warga Bulukumba Terlantar di Pontianak Masih Menunggu Uluran Tangan Pemerintah¬†

“Nah, ini juga yang soal bangunannya. Izinnya hanya satu lantai, tapi faktanya mereka membangun dua lantai. Pemerintah harus turun tangan, jangan hanya menghianati rakyat,” tegas Bakti.

Sebelumnya, Legislator Golkar Bulukumba Juandy Tandean, meminta pembangunan SPBU tersebut dihentikan sementara. Pasalnya, pembangunan SPBU tersebut, dinilai tidak menghargai DPRD yang sementara mencari jalan keluar atas polemik ini.

“Pembangunannya harus dihentikan, ini tidak menghargai DPRD. Pemda jangan takut sama pemilik SPBU,” kata Juandy.

Juandy menginginkan, pemberhentian sementara dilakukan karena DPRD sementara mencari solusi dengan warga yang bermukim di sekitar lokasi. Karena percuma pembangunan dilanjutkan, jika tidak memenuhi kriteria perizinan, maka SPBU tersebut ia pastikan tidak bisa digunakan.

“Biarkan prosesnya berjalan dulu, rekomendasi kan sudah jelas, kita mencari solusi dulu dengan tetangga sekitar. Kalau tidak ada persetujuan mohon maaf, biar 10 lantai SPBU-nya tetap harus kita tutup,” pungkasnya.

Diketahui, DPRD Bulukumba telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Kepala Dinas Penamanan Modal dan Perizinan Bulukumba, Andi Suginna, terkait izin pembangunan SPBU tersebut.

Baca Juga:  [VIDEO] Banjir Bandang Terjang Bantaeng, Warga Minta Pertolongan

Menurut Andi Suginna, proses pembangunan SPBU bukan hanya pada pihaknya saja. Sebab Dinas Penanaman Modal merupakan perpanjangan tangan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.

“Kami menyelenggaran penerbitan izin berdasarkan Permendagri 38 tahun 2017. Jelas pasal 9 dan 10 yang menyatakan kami bertanggung jawab secara administrasi, tapi yang bertanggung jawab secara teknis adalah Dinas PUPR, Dinas Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup,” ujar Andi Suginna.

Setelah OPD teknis mengeluarkan rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal Bulukumba, lanjut Suginna, pihaknya segera memproses berkas tersebut.

“Jika sesuai prosedur dan aturan kami harus proses, karena sesuai SOP kami jika tidak menerbitkan selama 5 hari maka kami yang kena sanksi berat,” bebernya.

Terkait dugaan suap yang terjadi pada proses pengurusan berkas pembangunan SPBU di Jalan Sam Ratulangi, dia menegaskan jika Dinas Penanaman Modal tidak menerima dana sama sekali.

“Kalau di Dinas Penanaman Modal saya yakin tidak,” demikian dia.

 

EDITOR: Arnas Amdas

  • Bagikan