Home / HUKUM

Senin, 12 Oktober 2020 - 13:49 WIB

Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi Dana Jampersal Dinkes Bulukumba

Kasi Pidsus Kejari Bulukumba, Thirta Masaguni

Kasi Pidsus Kejari Bulukumba, Thirta Masaguni

20 Orang Sudah Diperiksa

BULUKUMBA, KUMANIKA.com — Dinas kesehatan kabupaten Bulukumba menyimpan banyak permasalahan pada pengelolaan anggaran. Setelah kasus dugaan korupsi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinkes Bulukumba oleh kepolisian.

Kini Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba, mulai mengusut dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana Jaminan Persalinan (Jampersal) 2019.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bulukumba, Andi Thirta Massaguni. Mengatakan jika untuk langkah awal, pihaknya telah meminta keterangan puluhan orang saksi, termasuk dari di pihak Dinkes untuk mengumpulkan sejumlah bukti.

“Kami masih mengumpulkan data dan keterangan. Sudah lebih dari 20 orang telah dimintai keterangan,” kata Andi Thirta, Senin, 12 Oktober 2020.

Baca Juga:  Kasus Korupsi Mandek di Kejaksaan, Mahasiswa Desak Kajari Lebih Progresif

Jampersal yang menjadi temuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba diindikasi adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran, kemudian diusut oleh kejaksaan. Hanya saja kejaksaan belum ingin membocorkan terkait jumlah kerugian negara yang diakibatkan.

“Kami masih dalam tahap mengumpulkan data. Nanti jika ada perkembangan terkait masalah itu, kami akan informasikan,” kata Andi Thirta.

Sekadar diketahui, program Jampersal yang dikelola Dinas Kesehatan dinilai bermasalah. DPRD Bulukumba menemukan sejumlah Puskemas belum menerima pembayaran Jampersal di tahun 2019. Temuan tersebut menjadi catatan khusus.

Baca Juga:  Usai Acara Bakar-Bakar Ikan, Pemuda di Bulukumba Ditemukan Tewas Gantung Diri

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Patuddangi Azis mengatakan, tak hanya soal dugaan korupsi BOK, catatan khusus lainnya yakni masalah yang terjadi di Public Safety Center (PSC), mogok kerjanya puluhan petugas lantaran berbulan-bulan belum menerima gaji.

Terbaru, lanjut Dia, soal dana Jampersal juga menuai sorotan dewan dengan kasus sama, tak tersalurkan ke sejumlah Puskesmas. Semua indikasi tersebut terjadi pada tahun anggaran 2019 lalu.

“Belum lagi masalah dana kapitasi yang menggunakan stimulus anggaran sebesar Rp.17 Miliar, namun berdasarkan temuan kami, masih terdapat Puskesmas yang belum tersalurkan anggaran tersebut,” tukasnya.

Share :

Baca Juga

HUKUM

Polisi Pidanakan Pengambilan Paksa Jenazah Terindikasi Covid-19

HEADLINE

Pejabatnya Jadi Tersangka Korupsi, Bupati: Biarkan Penegak Hukum Membuktikan

HUKUM

Puluhan Pelaku Balap Liar Beserta Motor Diamankan Polisi

HUKUM

Kuasai Sabu, Dua Wanita di Bulukumba Ini Dicokok Polisi

HUKUM

Tiga Kawanan Narkoba Berhasil Diciduk Polisi di Bulukumba

HUKUM

Korupsi Rp 387 Juta, Mantan Kepala Desa Bontobaji dan Bendahara Aktif Ditetapkan Tersangka

DAERAH

Takut Ketangkap, Pelaku Pencurian Motor Nekat Masuk Hutan di Bulukumba

HUKUM

Kasus Kredit Fiktif Bank, BMC Minta Kejati Sulsel Tahan Pimpinan BPD Bulukumba
error: Content is protected !!