Home / HEADLINE / HUKUM

Kamis, 15 Oktober 2020 - 16:42 WIB

Kejaksaan Terima SPDP Dugaan Korupsi BOK Dinkes Bulukumba

Kasi Pidsus Kejari Bulukumba, Thirta Masaguni

Kasi Pidsus Kejari Bulukumba, Thirta Masaguni

BULUKUMBA, KUMANIKA.com — Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) dugaan tindak pidana korupsi Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba tahun 2019.

Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Bulukumba, Tirtha Massaguni yang dikonfirmasi membenarkan jika pihaknya telah menerima SPDP dari tim Tipikor Polres Bulukumba tentang dugaan korupsi BOK Dinkes Bulukumba sejak tanggal 7 Oktober 2020.

“Kami sudah terima dan kita tentu akan tindaklanjuti kasus BOK Dinkes. Selanjutnya kita tunggu kelengkapan berkas dari penyidik kepolisian,” singkatnya.

Sebelumnya, Tim penyidikan Unit Tipikor Polres Bulukumba meningkatkan status BOK Dinkes Bulukumba tahun 2019 dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Hal itu berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan di Polda Sulsel dan melakukan telaah bersama Badan Pemeriksa Keuagan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulsel.

Baca Juga:  Anak Bunuh Bapak Tiri di Bulukumba, Berawal dari Cekcok

Kepala Unit (Kanit) Tipikor Polres Bulukumba Ipda Muhammad Ali mengatakan bahwa berdasarkan hasil telaah bersama BPK dan hasil gelar perkara yang dilakukan di Polda Sulsel. Pihaknya menemukan adanya fakta baru terkait adanya pelanggaran atas BOK Dinkes.

“Jadi berdasarkan hasil telaah kami, ada fakta baru yang kami temukan. Sehingga berdasarkan itu kita tingkatkan status kasus ini ke penyidikan,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Muh Ali menjelaskan jika berdasarkan hasil telaah dokumen dan pendalaman terhadap beberapa pihak, ditemukan adanya anggaran BOK Dinkes tahun 2020 sebesar Rp2,5 Milliar di gunakan membayar kegiatan untuk tahun 2019.

“Jadi ada anggaran yang tidak dapat di pertanggung jawabkan kini bertambah menjadi Rp9,6 miliar. Temuan itu dari kami dan hasil telaah bersama BPK RI, itulah anggaran yang tidak bisa di pertanggungjawabkan oleh pengelola BOK di Dinkes Bulukumba tahun 2019 lalu,” jelasnya.

Baca Juga:  Ibadah Haji Indonesia 2020 Ditunda

Terkait penetapan tersangka atas kasus tersebut, Muh Ali enggan berspekulasi terlalu jauh. Dirinya memastikan jika diproses penyidikan nantinya, pihaknya akan menemukan siapa pihak yang paling bertanggungjawab atas kerugian negara yang terjadi.

“Soal penetapan tersangka kita lihat saja ujungnya. Tapi yang pasti kami memastikan jika kasus ini kita telusuri dengan hati-hati agar dapat diungkapkan secara maksimal,” ujarnya.

Hingga saat ini, sudah puluhan saksi yang telah diperiksa dan dimintai keterangannya. Pemeriksaan itu telah dilakukan mulai sejak kasus ini begulir di kepolisian Mei hingga September 2020.

“Sudah ada 71 orang yang sudah diperiksa termasuk Kadis Dinkes Kabupaten Bulukumba dr Wahyuni dan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Kesehatan Andi Ade Ariadi,” pungkasnya.

Share :

Baca Juga

HEADLINE

Pusatkan Aktivitas Perdagangan, Solusi Capai Target PAD Disperindag

HEADLINE

Polisi Tangkap Pasutri Pengedar Narkoba di Makassar

HEADLINE

Laporkan Kasus Penggelapan, Oknum Polisi Tak Tahu Dirinya DPO Kasus Narkoba

DAERAH

Dua Kades di Bulukumba Tak Tolak Pansus BLT-DD Dampak Covid-19

DAERAH

Videonya Viral, Polisi Cari Perempuan Berdaster Merah yang Joget di Lampu Merah Bulukumba

DAERAH

Kasus Kematian Ibu dan Anak, Keluarga Akan Polisikan RSUD Bulukumba

HUKUM

Pria ini Gagal Malam Pertama, Ternyata Istri Laki-laki

HEADLINE

Bukan Bupati dan Wakil Bupati. Sekwan DPRD Bulukumba Penerima Vaksin Pertama
error: Content is protected !!