Home / NEWS

Rabu, 8 Juli 2020 - 15:59 WIB

Kata Ekonom soal Covid-19 yang Berdampak pada Sektor Ekonomi

BULUKUMBA, KUMANIKA.com – Kabid Pendataan Pendaftaran dan Pengembangan Potensi, Bappenda Kabupaten Bulukumba, Andi Ikhdar SE MM angkat bicara terkait pandemi Covid-19 yang berdampak besar bagi perekonomian.

Dampak pandemi kata dia, saat ini sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Hal itu menurutnya dibutuhkan solusi yang tepat dari semua sektor dalam mengembalikan kondisi ekonomi negara hingga kembali ke titik normal.

“Termasuk pula Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masa pandemi ini, kita mengalami refocussing atau realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk covid 19,” jelas Andi Ikhdar.

Selain itu, pemerintah daerah lanjut dia, seharusnya melakukan penyesuaian anggaran secara menyeluruh dan penyesuaian pendapatan daerah berdasarkan pada penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah.

Hal itu tentu dengan memperhatikan asumsi makro dan rasio pajak daerah akibat menurunnya kegiatan ekonomi, serta memperhitungkan pendapatan dari dana transfer.

Baca Juga:  Hasil Tes Swab Pasien Covid-19 Bocor, Kadis Kesehatan Bulukumba Minta Maaf

“Mengingat kondisi keuangan negara saat ini dan setelah terbitnya obligasi utang negara tentu akan berdampak pada APBD di tahun-tahun berikutnya, dimana sumber APBD dari dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, DAU dan DAK tentu akan berkurang,” terangnya.

“Karenanya PAD sebagai salah satu sumber APBD diharapkan mampu membantu keuangan daerah..tentu kita tidak serta berpikir untuk menaikkan pajak dan retribusi daerah yang merupakan kontributor terbesar PAD selama ini,” sambungnya.

Namun yang terpenting kata dia, adalah memaksimalkan potensi PAD yang ada. Yakni merubah tata kelola sistem yang masih konvensional pada tata kelola sistem yang menerapkan IT.

Seperti pemberlakuan Mobile Payment Online Sistem (M-Pos) pada sektor pajak restoran yang berdampak sangat signifikan.

Hal itu dinilai terbukti dari realisasi Per Januari sampai Juni 2020, terdapat sebanyak 440.750.828 dari 35 obyek pajak yg menggunakan tekhnologi M-Pos.

“Kalau disandingkan dengan data tahun lalu pada masa uji coba dibeberapa obyek pajak yang dimulai dari Juni hingga Desember 2019, realisasi tercatat sebesar 291.296.035 dengan asumsi 3 bulan masa pandemi. Dimana banyak restoran dan rumah makan yang tutup tentu kenaikannya sangat signifikan,” papar Andi Ikhdar.

Baca Juga:  Positif Covid-19 Bulukumba Diam-Diam Bertambah 15 Kasus Baru, Kini Totalnya 74

Ia berharap, UU 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah segera di revisi. Hal itu bertujuan agar bagaimana membuka peluang daerah untuk memaksimalkan pajak dan retribusi dari sektor lain selain pajak dan retribusi dari masyarakat daerah itu sendiri.

“Banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari sektor swasta di era globalisasi sekarang ini. Bagaimana pajak internet, seluler, PBB P3 (Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan) dikembalikan ke daerah masing-masing untuk mengelola,” ujarnya.

“kita berharap di masa new normal pemerintah pusat segera menyesuaikan kebijakan kebijakan yang terkait dengan pendapatan asli daerah,” harap Andi Ikhdar. (AL)

Share :

Baca Juga

NEWS

Pasar Rakyat Bontonyeleng dan Salassae Segera Difungsikan

NEWS

Tunggakan Pajak Kendaraan Dominasi Pemeriksaan Randis Pemkab Bulukumba

NEWS

Terus Koordinasi BMKG, BPBD Bulukumba Beri Himbauan Soal Gempa

NEWS

Kuasai Shabu, 3 Warga Diciduk Polres Bulukumba

NEWS

Ketua DPRD Bulukumba Saksikan Penyerahan BLT di Gantarang

NEWS

Istri Wakil Bupati Dilantik Jadi Ketua TP PKK Bulukumba

NEWS

Bantaeng Banjir, Pemkab: Bulukumba Masih Aman

NEWS

Dua Pasien Covid-19 Bulukumba Isolasi di Rumah, Satgas Diminta Awasi dan Jamin Kebutuhannya