Kasus Korupsi Kapal Nelayan Akhirnya Disidangkan Setelah Mandek Bertahun-tahun

BULUKUMBA, KUMANIKA.com— Setelah mendek hingga beberapa tahun terakhir, kasus dugaan korupsi pengadaan Kapal Penangkap Ikan 30 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bulukumba, akhirnya masuk meja persidangan.

Kasus yang mulai ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba sejak tahun 2013 silam mendudukan dua orang tersangka, yakni mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bulukumba H Muh Sabir, dan Direktur PT Phinisi Semesta Bulukumba, H Arifuddin.

Hanya saja, persidangan yang akan dilakukan pihak kejaksaan di Pengadilan Tipikor Makassar tanpa kehadiran H Arifuddin yang kini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Sehingga persidangan nantinya hanya mendudukan H Muh Sabir sebagai terdakwa.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bulukumba, Thirta Massaguni, yang dikonfirmasi membenarkan jika perkara yang merugian keuangan negara sebesar Rp. 424.910.000, tersebut kini telah masuk tahap persidangan.

Baca Juga:  Blue Light Patrol, Satlantas Polres Bulukumba Cegah Balap Liar di Malam Hari

“Iya sudah sidang dengan agenda pengajuan eksepsi dari terdakwah. Kita tunggu saja hasilnya karena masih tahap persidangan,” ucapnya.

Diketahui, H Muh Sabir ditetapkan sebagai tersangka dengan peranan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

H Muh Sabir dan H Arifuddin diduga mengakibatkan kerugian negara berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari Fakultas Tehnik Universitas Hasanuddin Nomor: 7972UN4.8.2UM.132013 tanggal 16 Desember 2013.

Yakni terdapat adanya kekurangan pekerjaan untuk 2 (Dua) unit kapal 30 GT sebesar Rp.397.910.000.

Berdasarkan pendapat ahli dari BPKP Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), ditemukan kerugian keuangan negara dalam item pekerjaan administrasi 2 (dua) unit kapal sebesar Rp. 27.000.000.

Baca Juga:  Suap Gubernur Sulsel, Ini Daftar Proyek yang Dikerjakan PT Agung Perdana Bulukumba

Hal itu berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-2077PW2152016 tanggal 14 Oktober 2016.

Berdasarkan hal tersebut, terdakwa M Sabir disebut telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 31.620.000. Sementara H Arifuddin (DPO) sebesar Rp393.290.000,00.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Reporter: IKM

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Education Template