Home / HUKUM

Rabu, 24 Maret 2021 - 14:38 WIB

Kadis PUTR Bulukumba Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Nurdin Abdullah

Kadis PUTR Bulukumba, Rudy Ramlan berfoto bersama Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah

Kadis PUTR Bulukumba, Rudy Ramlan berfoto bersama Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah

BULUKUMBA, KUMANIKA.com– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 4 orang saksi terkait kasus Korupsi/Suap Gubernur Sulawesi Selatan non-aktif, Nurdin Abdullah.

Keempat orang yang dipanggil yakni Fery Tandriady, John Theodore dan Andi Indar sebagai pihak swasta dan Kepala Dinas Penataan Ruang (PUTR) Bulukumba, Rudy Ramlan.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NA (Nurdin Abdullah),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Keempatnya akan diperiksa terkait kasus dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl Kuningan Persada Kav. 4 Setiabudi, Jakarta Selatan,” ucap Ali.

Baca Juga:  KPK OTT Bupati Kutai Timur dan Kepala Bappeda di Jakarta

Diketahui sebelumnya, KPK menetapkan tiga orang tersangka yakni Nurdin Abdullah dan dua tersangka lain yaitu Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel Edy Rahmat dan kontraktor/Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto.

Nurdin diduga menerima total Rp 5,4 miliar dengan rincian pada 26 Februari 2021 menerima Rp 2 miliar yang diserahkan melalui Edy dari Agung.

Nurdin juga diduga menerima uang dari kontraktor lain pada akhir 2020 sebesar Rp 200 juta.

Kemudian, Februari 202, Nurdin melalui ajudan-nya bernama Samsul Bahri diduga menerima uang Rp 1 miliar dan Rp 2,2 miliar.

Baca Juga:  Ditetapkan Tersangka, Begini Peran Kepala BKPSDM Bulukumba

Atas perbuatannya, Nurdin dan Edy sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, sebagai pihak pemberi, Agung disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Reporter: IKM

Share :

Baca Juga

HUKUM

Polisi Kantongi Nama Calon Tersangka Korupsi Dana Desa Bontobaji Bulukumba

HUKUM

Didemo Mahasiswa, Polisi Segera Gelar Perkara Kasus Gadis Tewas Tergantung

HUKUM

Polisi Tangkap Pemilik Sabu Senilai Rp 2,5 juta di Bulukumba
Satuan Narkoba Polres Bulukumba Menangkap Seorang Pelaku Pegedar Sabu

HUKUM

Satuan Narkoba Polres Bulukumba Menangkap Seorang Pelaku Pegedar Sabu

HUKUM

Terkesan Lamban, Penegak Hukum Didesak Tuntaskan Korupsi Jembatan Bialo

HUKUM

Soal Dugaan Korupsi Anggaran Covid-19 Bulukumba, Pemerhati Hukum: Bisa Diproses Lanjut

HUKUM

Kapolres Bulukumba Pimpin Apel Gelar Pasukan Ops Lilin 2020

HUKUM

Dugaan Korupsi BOK Dinkes Bulukumba: Kerugian Negara Bertambah Rp6,4 Miliar