Izin SPBU Ratulangi Terbit, Pemerintah Disebut ‘Rampas’ Hak Masyarakat

BULUKUMBA, KUMANIKA.com— Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tentu membutuhkan modal yang tidak sedikit. Selain itu, para pangusaha dalam menjalankan bisnis membutuhkan perlindungan dan izin legalitas yang jelas.

Seperti halnya pembangunan SPBU di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang pembangunannya kini telah rampung.

Sang pengusaha pemilik SPBU di Jalan Sam Ratulangi kini dapat bernafas cukup lega dengan terbitnya izin dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bulukumba.

Namun, penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) tersebut masih menyisahkan pertanyaan bagi warga sekitar SPBU yang menolak pembangunan di wilayah pemukiman mereka.

Hanya saja penolakan tersebut seakan tidak menitikberatkan akan potensi dampak yang akan dialami warga sekitar SPBU dengan terbitnya SIUP dari lembaga Online Single Submission (OSS).

Baca Juga:  Dari 76 Total Kasus Positif Covid-19 di Bantaeng, Sudah 17 Orang yang Sembuh

HM Natsir Tjais yang tepat berdampingan langsung dengan SPBU tersebut mempertanyakan terbitnya SIUP dari lembaga OSS. Padahal dirinya hingga saat ini belum merasa menerima kehadiran SPBU tersebut.

“Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan SIUP kok bisa terbut. Dimana izin ini terbit dengan dasar adanya persetujuan warga yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha dalam hal ini SPBU itu,” keluhnya.

Meski pemilik SPBU beralasan menggunakan aturan Omnibuslaw yang baru yang memberikan ruang kepada pengusaha untuk tidak lagi meminta persetujuan tetangga diangga keliruh.

“kalau pemilik SPBU berdali menggunakan aturan Omnibuslaw yang baru, saya rasa itu sangat keliruh. Sabab ini pembangunan ini sudah kami tolak sejak 2019 lalu,” terang HM Natsir.

HM Natsir menuturkan jika persoalan ini telah bergulir sejak 2019 silam. Tentu sejak menggunakan Undag-undang (UU) lama. Hanya saja, menurutnya, perubahan pengikutan aturan itu baru dilakukan setelah dilakukan pergantian Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba.

Baca Juga:  Pekerja Konstruksi Buka-Bukaan Dalam Proyek Rehabilitasi Bagunan Sekolah Beranggaran Setengah Miliar

“Saya memperkarakan masalah persetujuan tetangga sejak tahun 2019 sampai saat ini belum ada kesepakatan, kok bupati baru langsung setujui penerbitan izin usaha melalui OSS yang telah terintegrasi secara elektronik,” sesalnya.

Natsir dalam kasus perkara ini merasa dirugikan dan hak sebagai warga negara di rampas.  Sebab, persetujuan tetangga menjadi penting karena bangunan SPBU sangat rawan dan mudah sekali terjadinya ledakan dan kebakaran.

“Persetujuan tetangga sangat perlu karena jika terjadi sesuatu tentu warga sekitar SPBU dapat berpartisipasi lebih cepat apabila terjadi sesuatu dengan SPBU tersebut,” pungkasnya.

Reporter: IKM

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Education Template