Home / KABAR PARLEMEN

Selasa, 1 Desember 2020 - 15:08 WIB

Ingatkan Bawaslu, Kopel Bulukumba Sebut Birokrasi Tak Netral Lebih Berbahaya dari Politik Uang

Direktur kopel Bulukumba, Muhammad Jafar

Direktur kopel Bulukumba, Muhammad Jafar

BULUKUMBA, KUMANIKA.com– Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Bulukumba mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pelanggaran Pilkada di Kabupaten Bulukumba 2020 yang dinilai semakin masif menjelang pemungutan suara pada 9 Desember mendatang.

Direktur Kopel Bulukumba, Muhammad Jafar mengatakan, beberapa hari terakhir ini publik Bulukumba disajikan dugaan pelanggaran pilkada.

Tentunya kata dia, hal ini sangat merusak kualitas demokrasi dan akan berpengaruh pada kualitas pemimpin yang akan terpilih.

Ia mencontohkan, dugaan politik uang yang diduga dilakukan oleh tim salah satu pasangan calon dan berujung pada tangkap tangan.

Jika hal ini benar, tentu ini adalah bentuk pelecehan terhadap Demokrasi dan bentuk pelecehan terhadap Warga sebagai Pemilih yang hanya dihargai ratusan atau bahkan hanya puluhan ribu rupiah.

Baca Juga:  PKB Bantaeng Komitmen Jadi Penyambung Lidah Rakyat di Muscab Serentak

Selain itu, di Kecamatan Herlang bahkan terjadi protes warga atas dugaan penggunaan Anggaran/Program pemerintah untuk pasangan calon tertentu.

Hal lain yang hampir setiap kali perhelatan pemilihan terjadi adalah netralitas birokrasi,dalam hal ini ASN, dan Pemerintah Desa untuk memenangkan calon tertentu.

“Netralitas Birokrasi ini jauh lebih berbahaya bahkan mengalahkan Politik Uang dalam merusak Demokrasi. Karena Birokrasi dapat menggunakan segala organ Negara untuk kepentingan kekuasaan Pribadi seseorang,” terang Muhammad Jafar.

Baca Juga:  Terima Rekomendasi Demokrat, AHP-AMM Redam Langkah JMS-Hamas di Pilkada Bulukumba

Dengan berbagai dugaan jenis pelanggaran yg sering terjadi, ia menilai, dibutuhkan keprofesionalan Bawaslu untuk menegakkan hukum perhelatan demokrasi.

“Bawaslu harus mampu membongkar Dugaan Pelanggaran Politik Uang dan Netralitas Birokrasi. Ini akan menjadi pembeda dengan daerah lain,” ujarnya.

Dengan jumlah tenaga yang terbatas, maka Bawaslu harus mampu memetakan prioritas utama pengawasan. Bawaslu harus memaksimalkan Pengawasan Langsung di tingkat Bawah, PTPS dan PKD.

“Dalam UU Pilkada sangat jelas aturan terkait dengan Politik Uang dan Larangan Penggunana Fasilitas dan Anggaran Pemerintah dan pemerintah Daerah,” kuncinya.

Editor: Ayezzah

Share :

Baca Juga

KABAR PARLEMEN

Bawaslu, Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada

KABAR PARLEMEN

Memasuki Anggaran Perubahan, DPRD Bulukumba Rutin Evaluasi OPD

KABAR PARLEMEN

DPRD Umumkan 5 Nama Komisioner KI Bulukumba

KABAR PARLEMEN

Dapat Restu Sekjen Golkar, AM Sukri Tetap Maju di Musda Golkar Bulukumba

KABAR PARLEMEN

Legislator Golkar Bulukumba Ini Tagih Janji Bupati Soal Copot Koordinator PSC dan Evaluasi Inspektorat

KABAR PARLEMEN

Setahun Covid-19 di Indonesia, Andi Buyung: Semoga Pandemi Segera Berakhir

KABAR PARLEMEN

Legislator Bulukumba Ahmad Akbar: Tuhan Terus Bekerja

KABAR PARLEMEN

Perlahan Tapi Pasti, Dukungan Terus Mengalir ke HM21 di Pilkada Bulukumba