BULUKUMBA, KUMANIKA.com–Fraksi partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba kembali menyoroti lokasi pembangunan Jembatan muara Sungai Bialo di Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
Hal itu disampaikan Legislator Fraksi PPP, Andi Pangeran pada rapa paripurna pandangan akhir fraksi terkait Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2021.
Pada kesempatan itu, ia memberikan empat poin untuk dijadikan catatan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba. Salah satunya Jembatan Bialo.
Menurutnya, lokasi di daerah pembangunan masih ada tanah yanh diklaim oleh masyarakat setempat. Ia meminta Pemkab untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Jembatan Bialo masih ada tanah yang diklaim oleh masyarakat. Mohon diselesaikan,” pintanya.
“Tujuannya, agar anggaran Rp 25 miliar yang ditujukan untuk melanjutkan pembangunan Jembatan tahun 2021, tidak menjadi penghalang untuk direalisasikan,” lanjutnya.
Diketahui, jembatan tersebut mulai dibangun sejak tahun 2017 untuk pembangunan pondasi jembatan. Kemudian dalam prosesnya, pembangunan jembatan yang bakal menghubungkan Kampong Nipa ke Jalan Menara tersebut akhirnya ditunda.
Selain itu, Andi Pangeran juga memberikan catatan kepada pihak berwenang terkait Dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) tahun Anggaran 2019 agar ditindaklanjuti.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba menggelar rapat paripurna tentang penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2021, Senin 21 Desember 2020.
Dalam rapat, Pemkab bersama DPRD Bulukumba menandatangani dan menyetuji Ranperda menjadi Perda Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.
APBD 2021 disepakati sebanyak Rp 1.521.740.009.798 Triliun dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 214.268.055.079, Pendapatan transfer Rp 1.252. 886.354. 719 serta pendapatan daerah yang sah senilai Rp 54.585.600.000.
