Dugaan Korupsi PDAM Makassar, Kejati Panggil Bumiputra dan OJK

MAKASSAR, KUMANIKA.com – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) bakal memanggil Asuransi Bumiputra dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Firdaus Dewilmar mengatakn pemanggilan terhadap dua pihak tersebut sudah dijadwalkan. Sebab kasus dugaan tindak pidana korupsi di PDAM Makassar jalan terus.

“Dalam waktu dekat ini kita panggil Bumiputra karena kasus PDAM itu jalan terus,” kata Firdaus Dewilmar, Kamis (4/6/2020).

Terkait pemanggilan OJK, menurut Firdaus sekaitan dengan PDAM Makassar. Pihaknya juga masih melakukan pendalaman.

Mantan kepala Kejati Gorontalo itu membocorkan hal yang dianggap menarik dalam kasus ini. Kejati menemukan adanya dividen yang tidak terpenuhi.

Hanya saja dalam temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Firdaus menyebutkan persoalan ini tidak ditonjolkan.

Baca Juga:  Puluhan Pelaku Balap Liar Beserta Motor Diamankan Polisi

Firdaus menjelaskan, dugaan korupsi di PDAM Makassar bermula dari adanya laporan yang diterima pihak Kejati. Laporan tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2018.

LHP BPK bernomor 63/LHP/XIX.MKS/12/2018 itu memuat adanya lima rekomendasi baik untuk Pemkot Makassar maupun PDAM sendiri.

Dari lima rekomendasi yang ada, dua di antaranya dinilai berpotensi ke ranah hukum.

Pertama, BPK merekomendasikan kepada wali kota Makassar di periode itu agar memerintahkan direktur utama PDAM Makassar mengembalikan tantiem dan bonus pegawai sebesar Rp8.318.213.130 ke kas PDAM Makassar.

Kedua, BPK juga merekomendasikan kepada wali kota Makassar di periode itu agar memerintahkan direktur utama PDAM Makassar untuk mengembalikan kelebihan pembayaran beban pensiunan PDAM sebesar Rp23.130.154.449 ke kas PDAM Makassar.

Baca Juga:  KPK Tetapkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka

Atas dua poin rekomendasi BPK itu, salah satu LSM di Makassar yang dimaksud menilai terjadi masalah hukum karena terjadi kelebihan pembayaran yang nilainya mencapai Rp31.448.367.629 miliar.

Lebih jauh mereka mengaitkan temuan dan rekomendasi BPK tersebut dengan pelanggaran terhadap UU No 28 tahun 1999 tentang Pemerintah Bebas KKN, UU No 9 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 tahun 2001 dan UU No 30 tahun 2014 tentang Admonistrasi Pemerintah.

“Sejumlah saksi sudah kita periksa memberikan keterangan kepada penyidik,” tutupnya. (**)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Education Template