Sehari Sebelum Tes Urine, Keempat Anggota Satnarkoba Konsumsi Sabu

Sehari Sebelum Tes Urine, Keempat Anggota Satnarkoba Konsumsi Sabu

Bulukumba, Kumanika.com-- Empat orang personel Polres Bulukumba dinyatakan positif setelah seluruh personel menjalani pemeriksaan urine yang dilakukan secara mendadak. Keempat...
Read More
Munas HIPMI Ricuh Sampai Adu Jotos, Begini Kronologinya!

Munas HIPMI Ricuh Sampai Adu Jotos, Begini Kronologinya!

Solo, Kumanika.com-- Video kericuhan Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Munas HIPMI) ke XVII di Hotel Alila, Solo viral di...
Read More
Pemain Mulai Jenuh, Bernardo Disarankan Variasikan Menu Latihan

Pemain Mulai Jenuh, Bernardo Disarankan Variasikan Menu Latihan

Makassar, Kumanika.com-- Kompetensi Liga 1 Indonesia belum juga menemui titik terang kapan akan kembali digelar setelah dihentikan pasca Tragedi Kanjuruhan...
Read More
Banjir Rendam Parepare, Luapan Air Turup Jalan Raya

Banjir Rendam Parepare, Luapan Air Turup Jalan Raya

Parepare, Kumanika.com-- Sejak beberapa hari terakhir, sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan diterjang hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Akibatnya sejumlah...
Read More
Andi Sudirman Dianggap Setengah Hati Mau Bangun Stadion Mattoanging

Andi Sudirman Dianggap Setengah Hati Mau Bangun Stadion Mattoanging

Makassar, Kumanika.com-- Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel menganggap jika Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman (ASS) tidak bersungguh-sungguh...
Read More
Porprov Sulsel 2022 Tercoreng, Atlet Dayung Selayar Jadi Korban Pengeroyokan

Porprov Sulsel 2022 Tercoreng, Atlet Dayung Selayar Jadi Korban Pengeroyokan

Sinjai, Kumanika.com-- Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulsel ke XVII diwarnai insiden yang mencoreng setelah atlet dayung asal Kepulauan Selayar jadi...
Read More
Tak Ada Update Perolehan Medali, KONI Bantaeng: Panitia Porprov Kurang Siap

Tak Ada Update Perolehan Medali, KONI Bantaeng: Panitia Porprov Kurang Siap

Bantaeng, Kumanika.com-- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bantaeng menilai jika pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVII Sinjai-Bulukumba tidak dalam kondisi...
Read More
Manajemen RSUD Plesiran ke Bali, DPRD Bulukumba Bantah Ikut Serta

Manajemen RSUD Plesiran ke Bali, DPRD Bulukumba Bantah Ikut Serta

Bulukumba, Kumanika.com-- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba angkat bicara terkait adanya tudingan jika sejumlah anggota dewan plesiran ke Pulau...
Read More
Mahfud Dukung Pemilu Nyoblos Parpol Bukan Caleg

Mahfud Dukung Pemilu Nyoblos Parpol Bukan Caleg

Bulukumba, Kumanika.com-- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mendukung jika pemilu dikembalikan ke sistem yang lama, yakni...
Read More
AKTABE Bulukumba Target Bisa Lebih Maju dan Berkembang

AKTABE Bulukumba Target Bisa Lebih Maju dan Berkembang

Bulukumba, Kumanika.com-- Dalam perayaan Dies Natalis ke 14 tahunnya, Akademi Kebidanan Tahira Al-baeti Bulukumba, menargetkan bisa lebih maju dan berkembang....
Read More
HUKUM  

Dugaan Korupsi PDAM Makassar, Kejati Panggil Bumiputra dan OJK

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Firdaus Dewilmar saat ditemui sejumlah wartawan di Makassar (ist)

MAKASSAR, KUMANIKA.com – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) bakal memanggil Asuransi Bumiputra dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Firdaus Dewilmar mengatakn pemanggilan terhadap dua pihak tersebut sudah dijadwalkan. Sebab kasus dugaan tindak pidana korupsi di PDAM Makassar jalan terus.

“Dalam waktu dekat ini kita panggil Bumiputra karena kasus PDAM itu jalan terus,” kata Firdaus Dewilmar, Kamis (4/6/2020).

Terkait pemanggilan OJK, menurut Firdaus sekaitan dengan PDAM Makassar. Pihaknya juga masih melakukan pendalaman.

Mantan kepala Kejati Gorontalo itu membocorkan hal yang dianggap menarik dalam kasus ini. Kejati menemukan adanya dividen yang tidak terpenuhi.

Hanya saja dalam temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Firdaus menyebutkan persoalan ini tidak ditonjolkan.

Baca Juga:  90 Porsenil Polres Bulukumba Diterjunkan Kawal Operasi Ketupat 2021

Firdaus menjelaskan, dugaan korupsi di PDAM Makassar bermula dari adanya laporan yang diterima pihak Kejati. Laporan tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2018.

LHP BPK bernomor 63/LHP/XIX.MKS/12/2018 itu memuat adanya lima rekomendasi baik untuk Pemkot Makassar maupun PDAM sendiri.

Dari lima rekomendasi yang ada, dua di antaranya dinilai berpotensi ke ranah hukum.

Pertama, BPK merekomendasikan kepada wali kota Makassar di periode itu agar memerintahkan direktur utama PDAM Makassar mengembalikan tantiem dan bonus pegawai sebesar Rp8.318.213.130 ke kas PDAM Makassar.

Kedua, BPK juga merekomendasikan kepada wali kota Makassar di periode itu agar memerintahkan direktur utama PDAM Makassar untuk mengembalikan kelebihan pembayaran beban pensiunan PDAM sebesar Rp23.130.154.449 ke kas PDAM Makassar.

Baca Juga:  Gerakan SPAK dalam Pencegahan Korupsi dan Perdagangan Orang

Atas dua poin rekomendasi BPK itu, salah satu LSM di Makassar yang dimaksud menilai terjadi masalah hukum karena terjadi kelebihan pembayaran yang nilainya mencapai Rp31.448.367.629 miliar.

Lebih jauh mereka mengaitkan temuan dan rekomendasi BPK tersebut dengan pelanggaran terhadap UU No 28 tahun 1999 tentang Pemerintah Bebas KKN, UU No 9 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 tahun 2001 dan UU No 30 tahun 2014 tentang Admonistrasi Pemerintah.

“Sejumlah saksi sudah kita periksa memberikan keterangan kepada penyidik,” tutupnya. (**)