Bupati Bantaeng Positif Covid-19 Setelah Swab Antigen

Bupati Bantaeng Positif Covid-19 Setelah Swab Antigen

BANTAENG, KUMANIKA.com-- Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin mengaku telah dua kali menjalani swab antigen. Dari hasil swab itu, dia terkonfirmasi...
Read More
HUT Ke-62 Tahun Kabupaten Bulukumba, Hitam-hitam Lambang Kebesaran Budaya

HUT Ke-62 Tahun Kabupaten Bulukumba, Hitam-hitam Lambang Kebesaran Budaya

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Tepat tanggal 4 Februari ditahun 2022 ini, Kabupaten Bulukumba memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 62 tahun....
Read More
Disparpora Serahkan Klaim Asuransi ke Ahli Waris Wisatawan Meninggal di Bira

Disparpora Serahkan Klaim Asuransi ke Ahli Waris Wisatawan Meninggal di Bira

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Ahli waris Fernandus Goenawan (45), Wisatawan yang meninggal di Pantai Tanjung Bira menerima klaim Asuransi Jiwa dari PT...
Read More
Canangkan Vaksinasi Siswa SD, Pemkab Bulukumba Dikunjungi Kapolda Sulsel

Canangkan Vaksinasi Siswa SD, Pemkab Bulukumba Dikunjungi Kapolda Sulsel

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan Irjen Nana Sujana dijadwalkan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kabupaten Bulukumba pada...
Read More
DPRD Ingatkan Pemerintah tak Ada Proyek di 2022 yang Tidak Terlaksana

DPRD Ingatkan Pemerintah tak Ada Proyek di 2022 yang Tidak Terlaksana

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Sepanjang tahun anggaran 2021 lalu, ada sejumlah proyek yang tidak dilaksanakan. Padahal, proyek yang tidak terlaksana itu tercantum...
Read More
Warga Desa Bontoyeleng Terima Beras BPNT Berwarna Kuning

Warga Desa Bontoyeleng Terima Beras BPNT Berwarna Kuning

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Bontonyeleng dikeluhkan warga, pasalnya beras yang mereka terima dianggap tidak layak...
Read More
Wakil Ketua DPRD Bulukumba Serap Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang Kelurahan

Wakil Ketua DPRD Bulukumba Serap Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang Kelurahan

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Wakil Ketua DPRD Bulukumba, H Patudangi Azis, memastikan jika program kegiatan yang direncanakan 2021 yang tidak terealisasi dapat...
Read More
HIMPAUDI Harap Pemerintah Beri Perhatian Kesejahteraan Guru PAUD

HIMPAUDI Harap Pemerintah Beri Perhatian Kesejahteraan Guru PAUD

BULUKUMBA, KKUMANIKA.com-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba diharapkan dapat memberikan perhatian kepada guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dimana keberadaan guru...
Read More
PSC Bulukumba Beri Jaminan Layanan 24 Jam

PSC Bulukumba Beri Jaminan Layanan 24 Jam

BULUKUMBA, KUMANIKA.com-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba terus memperbaiki pelayanan ke masyarakat. Salah satunya Public Safety Center (PSC) yang merupakan ujung...
Read More
Ketua Agra Mengapresiasi Polres Bulukumba Mengungkap Terduga Pelaku Tabrak Lari

Ketua Agra Mengapresiasi Polres Bulukumba Mengungkap Terduga Pelaku Tabrak Lari

BULUKUMBA, KUMANIKA.com- Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Rudi Tahas alias Injet, mengapresiasi gerak cepat Polres Bulukumba dalam mengungkap kasus...
Read More

Dugaan Korupsi PDAM Makassar, Kejati Panggil Bumiputra dan OJK

  • Bagikan
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Firdaus Dewilmar saat ditemui sejumlah wartawan di Makassar (ist)

MAKASSAR, KUMANIKA.com – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) bakal memanggil Asuransi Bumiputra dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Firdaus Dewilmar mengatakn pemanggilan terhadap dua pihak tersebut sudah dijadwalkan. Sebab kasus dugaan tindak pidana korupsi di PDAM Makassar jalan terus.

“Dalam waktu dekat ini kita panggil Bumiputra karena kasus PDAM itu jalan terus,” kata Firdaus Dewilmar, Kamis (4/6/2020).

Terkait pemanggilan OJK, menurut Firdaus sekaitan dengan PDAM Makassar. Pihaknya juga masih melakukan pendalaman.

Mantan kepala Kejati Gorontalo itu membocorkan hal yang dianggap menarik dalam kasus ini. Kejati menemukan adanya dividen yang tidak terpenuhi.

Hanya saja dalam temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Firdaus menyebutkan persoalan ini tidak ditonjolkan.

Baca Juga:  Dugaan Korupsi BOK Dinkes Bulukumba: Kerugian Negara Bertambah Rp6,4 Miliar

Firdaus menjelaskan, dugaan korupsi di PDAM Makassar bermula dari adanya laporan yang diterima pihak Kejati. Laporan tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2018.

LHP BPK bernomor 63/LHP/XIX.MKS/12/2018 itu memuat adanya lima rekomendasi baik untuk Pemkot Makassar maupun PDAM sendiri.

Dari lima rekomendasi yang ada, dua di antaranya dinilai berpotensi ke ranah hukum.

Pertama, BPK merekomendasikan kepada wali kota Makassar di periode itu agar memerintahkan direktur utama PDAM Makassar mengembalikan tantiem dan bonus pegawai sebesar Rp8.318.213.130 ke kas PDAM Makassar.

Kedua, BPK juga merekomendasikan kepada wali kota Makassar di periode itu agar memerintahkan direktur utama PDAM Makassar untuk mengembalikan kelebihan pembayaran beban pensiunan PDAM sebesar Rp23.130.154.449 ke kas PDAM Makassar.

Baca Juga:  Kerap Meresahkan, Polisi Ringkus Pelaku Pemarangan di Bulukumba

Atas dua poin rekomendasi BPK itu, salah satu LSM di Makassar yang dimaksud menilai terjadi masalah hukum karena terjadi kelebihan pembayaran yang nilainya mencapai Rp31.448.367.629 miliar.

Lebih jauh mereka mengaitkan temuan dan rekomendasi BPK tersebut dengan pelanggaran terhadap UU No 28 tahun 1999 tentang Pemerintah Bebas KKN, UU No 9 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 tahun 2001 dan UU No 30 tahun 2014 tentang Admonistrasi Pemerintah.

“Sejumlah saksi sudah kita periksa memberikan keterangan kepada penyidik,” tutupnya. (**)

  • Bagikan