Home / HUKUM

Minggu, 2 Mei 2021 - 16:58 WIB

Dugaan Korupsi Jampersal Dinkes Bulukumba Segera Diaudit BPK

Kasi Pidsus Kejari Bulukumba, Thirta Masaguni

Kasi Pidsus Kejari Bulukumba, Thirta Masaguni

BULUKUMBA, KUMANIKA.com— Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba, terus mendalami dugaan korupsi Jaminan Persalinan (Jampersal) Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba tahun anggaran 2019.

Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Bulukumba, Andi Tirtha Massaguni, mengatakan jika pekan lalu pihaknya telah melakukan eksposes ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan audit.

“Minggu kemarin sudah ekspos via daring dengan BPK-RI. Dalam waktu dekat BPK akan ke Bulukumba tapi belum ada jadwal pasti itu kapan. Kami juga masih menunggu konfirmasi tim editor,” terangnya.

Untuk teknis proses auditnya, Thirta mengaku belum mengetahui pasti. Pasalnya, saat ini sedang ada pembatasan keluar daerah, apalagi bakal ada larangan penerbangan menjelang mudik.

Baca Juga:  Usai Acara Bakar-Bakar Ikan, Pemuda di Bulukumba Ditemukan Tewas Gantung Diri

Terkait materi ekspose yang sebelumnya telah digelar dengan BPK, Thirta mengaku pihaknya menyampaikan terkait kronologi dari kasus tersebut, hingga ditemukannya indikasi penyelewengan anggaran.

“(Pada saat ekspose dengan BPK) Dibahas kronologi dari awal dana Jampersal sampai akhir pertanggung jawabannya anggaran tahun 2019,” jelasnya.

Penyidik Kejari Bulukumba menemukan adanya indikasi penyelewengan anggaran Jampersal dari Rp3,4 miliar. Hanya Rp700 juta yang dapat dipertanggungjawabkan Dinas Kesehatan Bulukumba.

Sedangkan Rp2 miliar lebih anggaran yang habis tidak memiliki pertanggungjawaban. Dalam penelusuran kasus ini, sedikitnya 40 saksi telah diperiksa penyidik kejaksaan.

“Tembusan 40 saksi, dan setelah itu penyidik bersurat ke BPK RI untuk melakukan audit perhitungan kerugian negaranya,” kata Andi Thirta.

Baca Juga:  Kapolres Bulukumba Pimpin Apel Gelar Pasukan Ops Lilin 2020

Sebelumnya, kasus jampersal ini ditemukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba. Dimana ditemukan adanya anggaran Jampersal yang tidak disalurkan ke Puskesmas meski dalam status telah dicairkan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Patuddangi Azis mengatakan, soal dana Jampersal juga menuai sorotan dewan dengan kasus sama, tak tersalurkan ke sejumlah Puskesmas. Semua indikasi tersebut terjadi pada tahun anggaran 2019 lalu.

“Belum lagi masalah dana kapitasi yang menggunakan stimulus anggaran sebesar Rp17 Miliar, namun berdasarkan temuan kami, masih terdapat Puskesmas yang belum tersalurkan anggaran tersebut,” tukasnya.

Reporter: IKM

Share :

Baca Juga

HUKUM

Legislator PKB Kembalikan Dana Rp 150 juta

HUKUM

Diduga Lakukan Pengancaman, Kades Possi Tanah Dipolisikan Warganya

HUKUM

Gaji Tak Dibayar, Motif Pembacokan Pegawai RSUD Bulukumba Hingga Tewas

HUKUM

Unit Dikyasa Satlantas Polres Bulukumba Pasang Sticker dan Sosialisasi Kamseltibcar

HUKUM

Pelajar SMP Diperkosa Empat Kawanan Remaja di Tepi Sungai

HUKUM

Sebelum Meninggal, Kepala Dusun Katangka Sempat Mengadu Ke Kepala Desa Karama

HUKUM

Direktur RSUD Bulukumba Diperiksa Polisi

HUKUM

Polisi Pidanakan Pengambilan Paksa Jenazah Terindikasi Covid-19