Home / NEWS

Selasa, 5 Oktober 2021 - 20:45 WIB

DPRD Nilai PLN Bulukumba Tidak Transparan Terkait Pembayaran PJU

DPRD Nilai PLN Bulukumba Tidak Transparan Terkait Pembayaran PJU. Foto: Diunduh dari kabarpali.com

DPRD Nilai PLN Bulukumba Tidak Transparan Terkait Pembayaran PJU. Foto: Diunduh dari kabarpali.com

BULUKUMBA, KUMANIKA.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba menilai, Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak transparan mengenai pembayaran Penerangan Jalan Umum (PJU) di Bulukumba.

Hal itu dikarenakan setiap tahunya, pajak untuk penerangan hanya ditukar guling dengan pajak untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota Komisi C DPRD Bulukumba, Andi Zulkarnain Pangki, mengatakan jika pada tahun 2020 lalu misalnya, realisasi dari target pajak listrik warga Rp8 Miliar. Semua dana itu dilarikan ke pembayaran Penerangan Jalan Umum (PJU).

“Nah, itu tak berubah. Terkadang kita dapat pajak Rp10 miliar lebih, itu dilarikan semua ke PJU,” katanya. Lebih lanjut, Zulkarnain mengatakan jika saat ini banyak penerangan jalan tidak menyala, namun tetap dibayar oleh daerah.

Baca Juga:  Bupati Ajak Pemuda Bantaeng Temu Kenali Persoalan di Masyarakat

Untuk itu DPRD, kata Zulkarnain Pangki, mendorong semua PJU menggunakan meterisasi. Terkhusus dalam kota, seperti taman. Lapangan juga bisa menggunakan sistem voucher, sehingga ada indikator berapa jumlah yang dibayar daerah.

“Setiap tahun kita bayar gelondongan, menyala atau tidak harus dibayar. Jadi kalau ada tidak menyala, masa kita rugi ratusan juta,” sesalnya.

Manager bagian Transaksi Energi PLN UP3 Bulukumba, Suaib yang dikonfirmasi mengatakan, hal tersebut bukanlah tukar guling. Pasalnya, setiap bulan Pemkab Bulukumba selalu Surplus.

“Setiap bulan PLN menyetor Rp1,2 sampai Rp1,3 Miliar dari pajak listrik warga, sementara untuk pembayaran PJU hanya Rp900 juta sampai Rp1 Miliar,” kata Suaib. Meski dia akui, untuk PJU dibagi menjadi dua, yakni meterisasi dan non meterisasi.

Baca Juga:  Ketua DPRD Bulukumba Target Rampungkan Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban 2019 Minggu Malam

Di mana, non meterisasi itu sudah menjadi kontrak dengan pemerintah. Sehingga jika rusak atau tak menyala itu tanggunjawab pemerintah, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU).

“Meterisasi itu pakai Kwh, kalau padam tidak terhitung. Berbeda jika non meterisasi, itu yang terhitung. Pemda yang perbaiki, bukan PLN,” kata Suaib.

Suaib yang mengaku saat ini berada di Selayar, mengatakan bahwa Pajak listrik dari masyarakat itu masuk ke daerah setiap pembayaran ataupun pembelian token sebanyak 10 persen. Namun, itu hanya berlaku buat rumah tangga. Sedangkan untuk bisnis dan industri hanya 4 persen saja yang masuk ke daerah.

Penulis: IKM

Share :

Baca Juga

NEWS

Ilham Azikin Setara Tujuh Kepala Daerah yang Peduli Media dan Pers

NEWS

Bupati Bantaeng Panen Raya VUB Padi Khusus dan VUB Spesifik Lokasi

NEWS

Melihat Harmonisnya Bupati Dan Kajari Bulukumba di Hari Bhakti Adhyaksa ke-60

NEWS

Pasien Sembuh Covid-19 di Bulukumba Terus Bertambah, 011 Sudah Pulang

NEWS

Kejanggalan Izin Pembangunan SPBU, DPRD Minta Pemkab Bulukumba Tak Khianati Rakyat

NEWS

KTNA Sulsel Akui Program Pemkab Bantaeng Untungkan Petani dan Nelayan

NEWS

PPD Gandeng KKN UIN di Salemba Gelar Lomba Hias Telur & Berbagi 100 Paket Maulid ke Pengguna Jalan

NEWS

Ancaman Gagal Panen Akibat Kelangkaan Pupuk, Petani di Bulukumba Geruduk Dinas TPHP