Home / KABAR PARLEMEN

Senin, 15 Maret 2021 - 22:47 WIB

DPRD Juga Minta Pemkab Bulukumba Evaluasi Kinerja Honorer 

Anggota Komisi A DPRD Bulukumba, Ahmad Akbar

Anggota Komisi A DPRD Bulukumba, Ahmad Akbar

BULUKUMBA, KUMANIKA.com– Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba untuk menghentikan penerimaan tenaga honerer atau pihak ketiga secara sendiri-sendiri mendapat tanggapan dari Anggota DPRD Bulukumba

Anggota Komisi A DPRD Bulukumba, Ahmad Akbar, berharap agar pemerintah tidak hanya penghentian rencana rekrutmen tanaga honorer. Melainkan melakukan evaluasi terhadap tenaga honorer yang ada saat ini.

Jika hal itu dilakukan penurut Akbar, pemangkasan tenaga honorer yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2021 dapat memberikan efek penghematan anggaran daerah.

“Kita akan minta kepada Bupati Bulukumba untuk tidak lagi menambah honorer. Honorer yang ada saat di pangkas saja,  karena percuma banyak sementara pekerjaan sedikit,” katanya saat ditemui diruang kerjanya, Senin (15/3/2021).

Menurut Akbar, penyesuaian kebutuhan tenaga honorer yang dicanangkan pemerintah merupakan langkah tepat. Melihat saat ini jumlah tenagah honorer mencapai 8.086 orang.

Baca Juga:  BPJS Gratis HM21 VS Asik Prenuer, Lebih Diminati Mana? Begini Kata Masyarakat

“Sekarang jumlah tenaga honorer sebanyak 8.086 orang, dengan jumlah ini saya kira terlalu banyak dibanding tugas yang akan dikerjanya,” ujarnya.

Karena itu, DPRD mendorong lewat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera melakukan evaluasi atas kebutuhan tenaga honorer di masing-masing OPD. Dengan demikian, jumlah kebutuhan tenaga honorer di masing-masing OPD dapat diketahui dengan pasti.

Dengan demikian, tenaga honorer yang telah mencapai 8.086 orang dapat dikurangi, sehingga beban APBD untuk membayar gaji pegawai setiap tahunnya sedikit dapat berkurang dari sebelumnya.

Selain itu, jika tenaga honorer dapat dikurangi dari yang ada sekarang, maka gaji mereka dapat di sesuaikan dengan UMP dari yang mereka terima saat ini.

“Sekarang kebanyakan tenaga honorer yang ada di masing-masing OPD dilingkup Pemda Bulukumba, lebih banyak duduk dan santai dari pada bekerja. Hal ini terjadi karena pekerjaan yang akan mereka kerjakan tidak ada. Gajinya juga kadang telat di bayarkan oleh masing-masing OPD,” ungkap Akbar.

Baca Juga:  Adu Program di Pilkada: HM21 Siapkan Perlengkapan Sekolah Gratis, Asik Janji Tingkatkan APBD Rp 2 Triliun

Akbar menyarankan pemerintah agar anggaran hasil dari pemangkasan jumlah tenaga honorer dialihkan kebagian lainnya seperti Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan petugas kebersihan yang beban kerjanya lebih besar, tapi gaji yang mereka terima sama dengan honorer yang kerjanya cuma duduk-duduk saja.

“Saya berharap masalah ini segera dituntaskan oleh BKPSDM Kabupaten Bulukumba, sehingga tenaga honorer yang ada saat ini benar-benar dibutuhkan sesuai keahliannya. Dengan demikian, beban APBD untuk membayar gaji pegawai akan berkurang,” tutup politisi PPP ini.

Reporter: IKM

Share :

Baca Juga

KABAR PARLEMEN

Dukungan Terus Mengalir, Patudangi Azis: Insyaallah Tanda Kemenangan Harapan Baru

KABAR PARLEMEN

Program BPJS Gratis HM21 Curi Perhatian Warga Kajang

KABAR PARLEMEN

KPU Resmi Tetapkan 4 Paslon di Pilkada Bulukumba

KABAR PARLEMEN

Diminta Genjot Pembangunan Infrastruktur, Begini Jawaban Bupati Bulukumba

KABAR PARLEMEN

Pasca Bocor Dukungan ke Kacamatayya, Kini Beredar Kelompok ASN Diduga Pro Harapan Baru

KABAR PARLEMEN

Fraksi PPP Sorot Lokasi Pembangunan Jembatan Bialo

KABAR PARLEMEN

Ogah Dukung Arum Spink, Pentolan NasDem Bulukumba Hengkang Satu-persatu

KABAR PARLEMEN

Diisukan Terpental Dari Pilkada Bulukumba, AHP: 3 Surat Tugas Parpol Bukan Kaleng-Kaleng