Home / KABAR PARLEMEN

Senin, 15 Maret 2021 - 22:47 WIB

DPRD Juga Minta Pemkab Bulukumba Evaluasi Kinerja Honorer 

Anggota Komisi A DPRD Bulukumba, Ahmad Akbar

Anggota Komisi A DPRD Bulukumba, Ahmad Akbar

BULUKUMBA, KUMANIKA.com– Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba untuk menghentikan penerimaan tenaga honerer atau pihak ketiga secara sendiri-sendiri mendapat tanggapan dari Anggota DPRD Bulukumba

Anggota Komisi A DPRD Bulukumba, Ahmad Akbar, berharap agar pemerintah tidak hanya penghentian rencana rekrutmen tanaga honorer. Melainkan melakukan evaluasi terhadap tenaga honorer yang ada saat ini.

Jika hal itu dilakukan penurut Akbar, pemangkasan tenaga honorer yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2021 dapat memberikan efek penghematan anggaran daerah.

“Kita akan minta kepada Bupati Bulukumba untuk tidak lagi menambah honorer. Honorer yang ada saat di pangkas saja,  karena percuma banyak sementara pekerjaan sedikit,” katanya saat ditemui diruang kerjanya, Senin (15/3/2021).

Menurut Akbar, penyesuaian kebutuhan tenaga honorer yang dicanangkan pemerintah merupakan langkah tepat. Melihat saat ini jumlah tenagah honorer mencapai 8.086 orang.

Baca Juga:  Dewan Ingatkan Pemkab Soal Rehabilitasi Pasar Kalimporo Kajang

“Sekarang jumlah tenaga honorer sebanyak 8.086 orang, dengan jumlah ini saya kira terlalu banyak dibanding tugas yang akan dikerjanya,” ujarnya.

Karena itu, DPRD mendorong lewat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera melakukan evaluasi atas kebutuhan tenaga honorer di masing-masing OPD. Dengan demikian, jumlah kebutuhan tenaga honorer di masing-masing OPD dapat diketahui dengan pasti.

Dengan demikian, tenaga honorer yang telah mencapai 8.086 orang dapat dikurangi, sehingga beban APBD untuk membayar gaji pegawai setiap tahunnya sedikit dapat berkurang dari sebelumnya.

Selain itu, jika tenaga honorer dapat dikurangi dari yang ada sekarang, maka gaji mereka dapat di sesuaikan dengan UMP dari yang mereka terima saat ini.

“Sekarang kebanyakan tenaga honorer yang ada di masing-masing OPD dilingkup Pemda Bulukumba, lebih banyak duduk dan santai dari pada bekerja. Hal ini terjadi karena pekerjaan yang akan mereka kerjakan tidak ada. Gajinya juga kadang telat di bayarkan oleh masing-masing OPD,” ungkap Akbar.

Baca Juga:  DPRD Bulukumba Giat Sosialisasi Perlindungan dan Pelayanan Disabilitas, Kini di Dapil IV

Akbar menyarankan pemerintah agar anggaran hasil dari pemangkasan jumlah tenaga honorer dialihkan kebagian lainnya seperti Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan petugas kebersihan yang beban kerjanya lebih besar, tapi gaji yang mereka terima sama dengan honorer yang kerjanya cuma duduk-duduk saja.

“Saya berharap masalah ini segera dituntaskan oleh BKPSDM Kabupaten Bulukumba, sehingga tenaga honorer yang ada saat ini benar-benar dibutuhkan sesuai keahliannya. Dengan demikian, beban APBD untuk membayar gaji pegawai akan berkurang,” tutup politisi PPP ini.

Reporter: IKM

Share :

Baca Juga

KABAR PARLEMEN

Dewan Sebut Sistem Perencanaan Dinas Perumahan dan Pemukiman Bulukumba Tidak Beres

KABAR PARLEMEN

Pengusaha Tambak Udang Bantah Tudingan DPRD Soal Pencemaran Limbah

KABAR PARLEMEN

Asri Jaya Komitmen Beri Perhatian Petani Rumput Laut

KABAR PARLEMEN

Permohonan Pengunduran Diri AHP-AMM Masih Diproses di DPRD Bulukumba

KABAR PARLEMEN

Bulukumba Miliki 7 Prioritas Pembangunan di Rancangan KUA-PPAS 2021

KABAR PARLEMEN

DPRD Bulukumba dan Pemkab Tandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2021

KABAR PARLEMEN

Insentif Penanganan Covid-19 Dikeluhkan, DPRD akan Koordinasi Kemenkes

KABAR PARLEMEN

11 Anggota DPRD Bulukumba Laksanakan Vaksinasi Dosis Pertama
error: Content is protected !!