Home / KABAR PARLEMEN

Senin, 26 April 2021 - 03:57 WIB

DPRD Bulukumba Minta Pemerintah Fasilitasi Warga dengan Pemilik SPBU 

BULUKUMBA, KUMANIKA.com— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba telah melalukan Rapat dengar Pendapat (RDP) terkait polemik pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), di Jalan Samratulangi, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulsel.

SPBU tersebut kembali mendapat sorotan, dimana tetangga yang berbatasan langsung dengan bangunan SPBU itu belum memberikan izin atau persetujuan operasional SPBU itu.

Saat ini SPBU tersebut telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah terbit dari Lembaga Online Single Submission (OSS).

Direktur Bulukumba Monitoring Center (BMC), Firman Gani menilai pemerintah telah merampas hak masyarakat dan terkesan pilih kasih.

“Ini kan persoalan sudah lama, seharusnya anggota dewan yang terhormat megawal aspirasi masyarakatnya,” jelas Firman.

Firman menyarankan, agar DPRD baiknya memanggil pihak eksekutif untuk duduk bersama.

“Bupati kita ini sangat cinta dengan Bulukumba, jadi saya kira kisruh seperti ini akan selesai jika pihak DPRD segera mencari solusi yang terbaik buat pihak warga yang merasa keberatan atas adanya pembangunan SPBU tersebut,” jelas Firman.

Baca Juga:  Korban Percobaan Pemerkosaan Keluhkan Sikap Lamban Polisi

Ketua Komisi B DPRD Bulukumba, Fahidin HDK, meminta pemerintah dan pengusaha harus lebih peka melihat kehidupan sosial di masyarakat.

Pemerintah dan pengusaha, kata dia, harus lebih bijaksana dan humanis. Jika perlu, menyelesaikan secara kekeluargaan dengan pihak yang dinilai dirugikan tersebut.

“Harusnya, kalau saran DPRD dilakukan tidak akan ada persoalan. DPRD pernah gelar RDP, memberikan saran-saran. Bahkan masyarakat yang mengadu kita bujuk,” jelas Fahidin.

Namun, ‘tensinya’ belum menurun, pemerintah dan pengusaha sudah di ‘gas full’ lagi.

Bahkan DPRD pernah meminta agar proses pembangunan dihentikan dulu, sebelum kasus ini clear. Namun, proses pembangunan tetap dilanjutkan, bahkan pemilik usaha telah menggelar syukuran di lokasi pembangunan.

“Seharusnya kita turunkan tensi masyarakat yang kritis dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dibidang kontruksi maupun di bidang sosial,” tambahnya.

Baca Juga:  DPRD Bulukumba Tetapkan Jadwal Pembahasan APBD Pokok 2021

Disisi lain, Ketua PKB Bulukumba itu mengaku senang jika banyak pengusaha yang datang ke Bulukumba. Namun harus objektif juga mengenai persyaratannya.

“DPRD agak sedikit menyanyangkan terutama saya di Fraksi PKB. Rupanya pemilik SPBU susah dikendalikan dengan situasi, kita undang RDP tidak datang malah mengirim (perwakilan) orang,” sesal Fahidin.

Fahidin juga menyampaikan jika keadaan saat ini sudah runyam, karena melibatkan banyak pihak. Olehnya itu, memang perlu dilakukan duduk bersama dengan seluruh pihak, agar tak ada yang dirugikan.

“Karena tugas kami di DPRD mengawasi undang-undang, pelaksanaan perda, pelaksanaan perbub. Kalau pelaksanaanya tidak prosedural, kami hadir mengingatkan pemerintah,” tegas Fahidin.

“Pengusaha juga, jangan karena mungkin karena ada kedekatan dan seterusnya lalu kemudian memanfaatkan. Kasihan pemerintahnya,” pungkasnya.

Reporter: IKM

Share :

Baca Juga

KABAR PARLEMEN

Tolak Pembongkaran Median Jalan, Partai Pengusung Andi Utta-Andi Edy Berbalik Jadi Oposisi

KABAR PARLEMEN

Ketua DPRD Bulukumba Harap Hubungan Eksekutif dan Legislatif Harmonis

KABAR PARLEMEN

UKL dan UPL Proyek Jembatan Bialo Disebut Tidak Siap

KABAR PARLEMEN

Gencar Bahas Ranperda APBD 2021, DPRD Bulukumba Konsultasi Bersama OPD Mitra Komisi

KABAR PARLEMEN

Fraksi PAN Sarankan Pemerintah Lakukan Perbaikan DED Drainase dan Penataan Kota

KABAR PARLEMEN

Ketua DPRD Bulukumba Target Rampungkan Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban 2019 Minggu Malam

KABAR PARLEMEN

Ketua DPRD Bulukumba Beberkan Alasan Ruangan Kades Balibo Disegel

KABAR PARLEMEN

Delapan Fraksi DPRD Bulukumba Terima Ranperda APBD Perubahan