Home / NEWS

Minggu, 28 Februari 2021 - 19:19 WIB

Ditangkap KPK, Penghargaan Anti-Korupsi Nurdin Abdullah Bisa Dicabut

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah [IST]

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah [IST]

JAKARTA, KUMANIKA.com– Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus penerimaan suap dan gratifikasi dalam proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulsel.

Diketahui, Nurdin pernah mendapat sejumlah penghargaan sebagai tokoh antikorupsi, di antaranya dari Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) yang sejak 2003 memberikan penghargaan kepada individu-individu antikorupsi. Kini, penghargaan tersebut pun terancam dicabut.

“Kami sangat terkejut dan prihatin dengan berita tentang pak Nurdin Abdullah pagi ini. Beliau mendapat award tahun 2017 ketika masih menjabat Bupati Bantaeng, Sulsel,” tulis admin Bung Hatta Award melalui akun twitternya @BungHattaAward pada Sabtu (27/2/2021) malam.

Baca Juga:  Gubernur Sulsel Kucurkan Anggaran Rp 46 Miliar di Wisata Bira Bulukumba

Cuitan BHACA itu ditulis sebelum KPK menetapkan Nurdin Abdullah sebagai tersangka. Setelah Nurdin resmi jadi tersanga kasus korupsi, bukan tidak mungkin pengharagaan yang telah disematkan bakal dicabut.

Beberapa jam sebelum kabar adanya penangkapan terhadap salah satu tokoh yang diberi penghargaan, Bung Hatta Award sempat mencuit tentang tipologi korupsi.

Pertama Korupsi transaksi, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan diantara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.

Kedua korupsi ekstortif, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi.

Kemudian yang ketiga adalah Korupsi investif, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengatisipasi adanya keuntungan di masa datang.

Baca Juga:  Agung Sucipto Suap Nurdin Abdullah Untuk Dapatkan Proyek Tahun 2021

Keempat Korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat,” jelasnya.

Kelima Korupsi otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (insiders information) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan. Keenam korupsi supportif, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan.

Dan ketujuh adalah Korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Tipologi korupsi ini dikembangkan oleh Vito Tanzi. (okezone.com)

Share :

Baca Juga

DAERAH

Peringatan Hari Kopi Sedunia, Bupati Bantaeng Kenalkan Kopi Brand Lokal

HEADLINE

Dipilih Jadi Komisaris Telkom, Rizal Malarangeng Tingalkan DPP Golkar

NEWS

Bantuan Masyarakat Bulukumba untuk Sulbar, KKB Harap Suplay Sesuai Kebutuhan

DAERAH

Wabup Bantaeng: Laporan Keuangan Bantaeng Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

DAERAH

BLT Covid-19 Desa di Bulukumba Diprotes Warga, Tahap Pertama Dapat Tahap Kedua Tidak

DAERAH

Positif Covid-19 di Bulukumba Tembus 201 Kasus, Hanya Wilayah Bontobahari yang Zona Hijau

DAERAH

Gubernur Sulsel Sumbang Rp 1 Miliar Pada Renovasi Masjid di Kindang Bulukumba

NEWS

Pasar Rakyat Bontonyeleng dan Salassae Segera Difungsikan
error: Content is protected !!