Disorot soal Realisasi Pembangunan, Bappeda Sebut Dipengaruhi Faktor Eksternal

BULUKUMBA, KUMANIKA.com–Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bulukumba menyebutkan faktor eksternal menjadi penyebab pelaksanaan pembangunan di Bulukumba terkendala.
Hal itu disampaikan Kepala Bappeda Bulukumba, Ferryawan Z Fahmi saat dikonfirmasi terkait realisasi belanja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba yang dianggap tak mampu merealisasikan belanja 100 persen.
“Kami sebagai unsur Pemerintah Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan sangat mengapresiasi adanya usulan DPRD untuk lebih mematangkan perencanaan daerah,” katanya, Kamis (15/10/2020).
Menurutnya, saran DPRD Bulukumba yang dilayangkan ke pihaknya merupakan bukti kongkrit sebuah kolaborasi yang efektif diantara seluruh unsur pemerintahan daerah
Bulukumba, yakni Eksekutif dan Legislatif.
Sehingga kata dia, Visi dan Misi pembangunan yang telah direncanakan bisa tercapai sebagaimana mestinya.
“Terkait dengan realisasi belanja yang kurang sejalan dengan target-target yang telah direncanakan, hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis dari adanya berbagai faktor eksternal yang berpengaruh langsung pada proses pelaksanaan pembangunan di daerah kita,” paparnya.
Menurutnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis telah untuk melaksanakan arahan perencanaan yang telah ditetapkan bersama.
“Namun karena adanya pengaruh dari faktor eksternal yang prosesnya berada diluar kendali Pemerintah Daerah, menyebabkan perlakuan beberapa penyesuaian pada target yang telah direncanakan,” jelas Ferry.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba menyoroti realisasi belanja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba yang dianggap tak mampu merealisasikan belanja 100 persen setiap tahunnya.
Hal itu tentu berbuntut pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu tinggi.
Anggota DPRD Bulukumba Fraksi Bintang Keadilan, Andi Rantinah Amin mengingatkan, Pemkab perlu memperbaiki setiap perencanaan pembangunan yang dilakukan guna menekan Silpa yang setiap tahunnya mencapai miliaran rupiah.
Realisasi belanja kata dia, pada umumnya masih dibawah 50 persen. Itu dianggap akibat dari kurang matangnya perencanaan dan lambatnya dilaksanakan.
“Pada umumnya realisasi belanja hanya dibawah 50 persen. Salah satu penyebabnya adalah perencanaan yang kurang matang dan terlambat dilaksanakan. Harusnya ini menjadi perhatian,” katanya.