Home / NEWS

Selasa, 29 September 2020 - 15:15 WIB

Disebut Abaikan Rekomendasi KASN, Ini Jawaban Bupati Bulukumba Dalam Pandangan Fraksi PAN

Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali

Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali

BULUKUMBA, KUMANIKA.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Bulukumba menepis tuduhan DPRD Fraksi PAN bahwa tidak menindak lanjuti rekomendasi KASN terkait pelaksanaan sistem merit atau mutasi di Bulukumba beberapa waktu lalu.

Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali mengatakan, pihaknya telah melakukan persuratan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Di samping itu, kami di Pemerintah Daerah juga senantiasa melakukan koordinasi dengan pihak KASN dan Kementerian Dalam Negeri,” katanya, Selasa (29/9/2020).

Selanjutnya, terkait pembangunan tanggul pengaman pantai muara sungai Bialo, disebutkan bahwa pada APBD Pokok 2020 tidak dapat dilaksanakan lantaran terkendala Ijin Dampak Lingkungan.

Namun demikian, untuk ijin dampak lingkungan lanjut Bupati, telah diajukan penganggarannya pada APBD Perubahan Tahun 2020.

“Sehingga diharapkan kegiatan pembangunan tanggul pengaman pantai dapat dianggarkan dan dilaksanakan pada tahun 2021,” imbuhnya.

Baca Juga:  Tak Ada Kerumunan Perayaan Natal dan Tahun Baru di Bulukumba

Selain itu, adapun saran dan himbauan yang disampaikan oleh Fraksi
PAN terkait Netralitas ASN pada Pilkada 2020, Pemda sepakat untuk mengantisipasi hal tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah membentuk tim pemantau netralitas ASN. Mereka bertugas memantau ASN yang melakukan pelanggaran terhadap netralitas dalam pelaksanaan Pilkada tahun ini,” kunci AM Sukri Sappewali.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba dari Fraksi PAN meminta Pemkab menindak lanjuti rekomendasi KASN beberapa waktu yang lalu belum ditanggapi oleh kepala daerah.

Hal itu disampaikan juru bicara fraksi PAN, Hj Nuraidah. Menurutnya, PAN khawatir apabila Bupati, AM Sukri Sappewali tak menindak lanjuti masalah tersebut.

“Kami khawatir bupati akan digugat secara perdata karena dianggap telah dengan sengaja mengabaikan Rekomendasi KASN untuk mengembalikan hak-hak ASN yang menjadi korban atas kebijakan bupati dalam pelaksanaan mutasi jabatan beberapa waktu lalu yang telah merugikan ASN secara materil dan In materil,” katanya.

Baca Juga:  Resmikan Program Kotaku, AIA: Tahun Ini Rp30 Miliar APBN Masuk Bulukumba

Selanjutnya kata dia, Fraksi PAN meminta bupati untuk mengklarifikasi Statemen dari PSDA Bulukumba yang mengaku tidak menyanggupi pembangunan Pemecah Ombak diarea pembangunan Jembatan Sungai Bialo tanpa ada langkah kongkrit yang dilakukan seperti mengkaji segera UPL dan UKL Amdalnya.

Karena menurut perhitungannya, pembangunan Pemecah Ombak tersebut sangat penting untuk diadakan dalam rangka menjaga eksistensi keberadaan Bangunan Jembatan dimuara sungai Bialo tersebut.

Selain itu, beberapa laporan dan temuan dari masyarakat, bahwa ada beberapa oknum ASN dari OPD yang mengelola bantuan, dan petugas PKH yang diperalat melakukan kampanye terselubung dengan cara intimidasi melalui modus penyaluran bantuan sosial.

REPORTER: Sahi Alkhudri

Share :

Baca Juga

NEWS

Alhamdulillah, 138 Warga Tambangan Kajang Terima BLT

NEWS

Kurangi Resiko Penularan, Satgas Covid-19 Bantaeng Lakukan Skrining di Pasar Rakyat

NEWS

Pertama di Sulsel, Bantaeng Perkenalkan Panduan Pembelajaran Jarak Jauh

NEWS

Wabup Bulukumba Serahkan Bantuan ke KKB Mamuju Untuk Korban Gempa Sulbar

NEWS

OPINI: Konspirasi Rp26 Miliar ???

NEWS

Misbawati Kembali Dilantik Jadi Pejabat Sekda Bulukumba

NEWS

Ibadah Haji Indonesia 2020 Ditunda

NEWS

Es Serut Melon, Minuman Segar Ala Kedai Pas Untuk Menu Buka Puasa