Home / KABAR PARLEMEN

Jumat, 4 September 2020 - 17:53 WIB

Dievaluasi Dewan, Kecamatan Rilau Ale Lemah dalam Penyerapan Anggaran

Rapat Evaluasi Bersama Pemerintah Kecamatan di Komisi A DPRD Bulukumba

Rapat Evaluasi Bersama Pemerintah Kecamatan di Komisi A DPRD Bulukumba

BULUKUMBA, KUMANIKA.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Bulukumba menilai Pemerintah Kecamatan Rilau Ale masih lemah dalam pengelolaan anggaran. Hal itu dibuktikan dengan presentase penyerapan yang dibelanjakan hanya berkisar 8 persen.

“Kecamatan Rilau Ale baru 8 persen belanja langsungnya,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Bulukumba, H Safiuddin, Jumat (4/9/2020).

Informasi tersebut diketahui pada rapat monitoring dan evaluasi triwulan ke II terhadap program kerja dan kegiatan tahun anggaran 2019 dan realisasi fisik dan keuangan triwulan ke II tahun anggaran 2020 bersama Pemerintah Kecamatan, Desa dan Lurah.

Selain itu, Kecamatan Rilau Ale dinilai tidak detail dalam memberikan pelaporan. H Safiuddin mengurai, anggaran yang dikelola Kecamatan memang sudah dipotong 50 persen.

“Tarulah dibelanjakan Rp 200 juta, artinya kalau mengacu pada anggaran awal Rp 2 miliar, hitungannya masih ada Rp 1,8 miliar. Padahal anggaran yang mereka Kelola itu hanya Rp 1 miliar,” urainya.

Baca Juga:  Penutupan Tambang Galian C di Bulukumba Berpolemik, Ketua DPRD Segera Mediasi ke Pemerintah

Namun, Rilau Ale tidak menyampaikan hal itu saat membuat pelaporan. Sehingga presentase laporan yang masuk tersebut menjadi rendah.

“Pelaporan yang tidak detail, mestinya dijelaskan berapa anggaran yang pertamanya, dan berapa yang dirasionalisasi atau dipotong karena faktor covid,” papar legislator Fraksi Bintang Keadilan itu.

Meski begitu, ada satu desa di Kecamatan Rilau Ale yang menonjol pada rapat evaluasi ini. Ia mengapresiasi sistem yang diterapkan Pemerintah Desa Karama dari segi pengelolaan.

Desa tersebut membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada masyarakatnya. Pemerintah Desa Karama lanjut dia, memanfaatkan sumber lain untuk menutupi pajak tesebut.

“Memang pola pikirnya bagus dalam pengelolaan pajak itu. Jadi contohnya mereka memanfaatkan Bumdes, tarulah penjualan tabung gas, keuntungannya Rp 1000 per tabung. Nah ini keuntungannya disispikan untuk menutupi PBB itu,” tutup H Safiuddin mengurai.

Baca Juga:  Ketua DPRD Harap Kemitraan Dengan Eksekutif Tak Goyah

Sekadar diketahui, Rapat monitoring ini diagendakan empat hari selama hari kerja. Di mulai pada Kamis, 3 September 2020, hingga pada Selasa, 8 September pekan depan.

Sebelumnya dikabarkan, pertanggungjawaban program kerja dan kegiatan tahun anggaran 2019 Pemerintah Kecamatan Bulukumpa sudah sesuai target, hal itu berbanding terbalik dengan pertanggungjawaban yang disampaikan Kecamatan Kindang.

Safiuddin mengurai, realisasi fisik Bulukumpa bagus lantaran mencapai sekitar 80 persen. Sementara untuk pengelolaan keuangan, mencapai angka 60 persen.

“Kindang keuangannya baru sekitar 40 persen. Jadi dari anggaran Rp 1 miliar lebih, baru Rp 224 juta yang sudah dibelanjakan, masih jauh dari harapan. Sementara realisasi fisik tidak sampai angka 50 persen,” jelasnya.

REPORTER: Sahi Alkhudri
EDITOR: Arnas Amdas

Share :

Baca Juga

KABAR PARLEMEN

Sambut Mentan RI, DPRD Bulukumba Turut Saksikan Peresmian RMU

KABAR PARLEMEN

DPRD Bulukumba Segera Bahas Anggaran Perubahan 2020

KABAR PARLEMEN

Tok, Tok, Tok, Rapat Paripurna Ditunda, Hanya Dihadiri 16 Anggota DPRD  

KABAR PARLEMEN

Diminta Genjot Pembangunan Infrastruktur, Begini Jawaban Bupati Bulukumba

KABAR PARLEMEN

Hari Guru Nasional, Ketua DPRD Bulukumba: Pahlawan Tanpa Tanda Jasa

KABAR PARLEMEN

Paripurna Ditunda, AHP: Mungkin Belum Ada Kesepahaman antara Eksekutif dan Legislatif

KABAR PARLEMEN

Efisienkan Waktu, DPRD Bulukumba Segera Bahas APBD 2021

KABAR PARLEMEN

Bahas Hingga Malam Hari, DPRD Bulukumba Kebut Ranperda Pertanggungjawaban 2019
error: Content is protected !!