Home / KABAR PARLEMEN

Senin, 7 September 2020 - 15:55 WIB

Dewan Temukan Masalah PBB di Kecamatan Gantarang

Wakil ketua komisi A DPRD Bulukumba, H Safiuddin

Wakil ketua komisi A DPRD Bulukumba, H Safiuddin

BULUKUMBA, KUMANIKA.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba menemukan masalah pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di beberapa desa yang ada di Kecamatan Gantarang. Hal itu terungkap pada Rapat Evaluasi dan Monitoring Triwulan II antara Komisi A DPRD bersama Kecamatan, Lurah dan Desa pada Senin (7/9/2020).

Wakil Ketua Komisi A, H Safiuddin mengatakan, beberapa Desa di Gantarang melaporkan masalah PBB.

Menurut informasi yang ia terima, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tak lagi dicetak pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) setelah menunggak selama tiga tahun.

“Rata-rata desa dan beberapa masyarakat menunggak, pertama disebabkan katanya ada kolektor nakal, kemudian ada masyarakat yang menunggak dan langsung dikeluarkan dari PBB, tidak dicetakkan lagi sama Dispenda,” paparnya.

Baca Juga:  Delapan Fraksi DPRD Bulukumba Terima Ranperda APBD Perubahan

Mendapati masalah itu, pihaknya mengaku akan menyarankan ke pihak Dispenda untuk tetap mencetak SPPT PBB tersebut.

“Kita sampaikan nanti ke Pendapatan agar tetap dicetak semua, kalau ada aturannya kita benahi kembali supaya masyarakat pada saat tertentu bisa bayar,” lanjutnya.

Masyarakat yang menunggak kata dia, bisa saja membayar pajak beberapa tahun mendatang ketika telah memiliki uang. Sebab jika SPPT-nya tak dicetak, bisa-bisa pajaknya menunggak terus-menerus.

“Siapa tau dia punya dana 4 tahun, kan bisa membayar. Daripada tidak dicetak, dia tidak akan mungkin datang lagi, Nanti berpuluh-puluh tahun bisa menunggak dia punya pajak,” imbuhnya.

Baca Juga:  Penundaan Pembelajaran Tatap Muka di Bulukumba Dinilai Langkah Tepat

Tak hanya itu, Legislator Fraksi Bintang Keadilan ini juga mendapati jasa beberapa kolektor yang bertugas belum dibayarkan beberapa tahun belakangan.

“Sebagian mereka ambil hasil penagihan pajak itu sebagai biaya operasionalnya, sebab pikirnya akan dibayarkan jasanya nanti, tapi sampai sekarang belum, kasihan mereka. Ini juga mau dibenahi biar PBB bisa berjalan dengan baik,” pungkas H Safiuddin.

Sekadar diketahui hari ini, DPRD menghadirkan Kecamatan Herlang dan Gantarang pada rapat monitoring dan evaluasi triwulan ke II tahun anggaran 2019.

Pihaknya mendorong Kedua Kecamatan tersebut agar segera menyelesaikan target dari realisasi fisik dan penyeraparan anggaran 2020 yang dinilai masih lemah.

REPORTER: Sahi Alkhudri
EDITOR: Arnas Amdas

Share :

Baca Juga

KABAR PARLEMEN

Hari HAM Sedunia, Ketua DPRD Bulukumba Ajak Saling Menghormati

KABAR PARLEMEN

Belum Perna Difungsikan, Proyek Kolam Senilai Rp140 Juta Sudah Rusak

KABAR PARLEMEN

DPRD Bulukumba Lanjutkan Pembahasan Rancangan KUA-PPAS 2021

KABAR PARLEMEN

Ketua DPRD Bulukumba Tegaskan Seleksi Komisioner KI Transparan

KABAR PARLEMEN

Atasi Pungli di Pasar Sentral,  Anggota DPRD Bulukumba Lakukan Reses

KABAR PARLEMEN

Rapat Monitoring dan Evaluasi, Pemerintah Desa Disebut Senang Bisa Sharing di DPRD Bulukumba

KABAR PARLEMEN

DPRD Umumkan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Lewat Paripurna

KABAR PARLEMEN

Catat! Berikut Jadwal Rencana Kerja DPRD Bulukumba Tahun 2021