Home / KABAR PARLEMEN

Kamis, 1 Oktober 2020 - 08:48 WIB

Dewan Ketuk Palu APBD P 2020 Bantaeng

BANTAENG, KUMANIKA.com — Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng Ranperda Perubahan APBD menjadi Perda.

Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi dan Penetapan Persetujuan Bersama antara legislatif dan eksekutif.

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bantaeng, Hamsyah Ahmad dan dihadiri oleh Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin. Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para anggota Dewan yang terhormat, serta para Kepala SKPD lingkup Pemkab Bantaeng baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual melalui aplikasi zoom meeting.

Seluruh fraksi pada kesempatan iru memberi sedikit catatan dan rekomendasi bagi pemerintah daerah. Di antaranya seperti yang dikemukakan oleh fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Fraksi ini merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan langkah antisipasi dari semua stakeholder kepariwisataan atas kesiapan menerima wisatawan secara massif, khususnya di Hutan Pinus Rombeng.

Baca Juga:  Ilham Azikin Resmi Pimpin DPP IKAPTK Sulsel

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengapresiasi kinerja Bupati, Wabup dan jajaran eksekutif, dengan harapan agar Pemda memberlakukan pemetaan pendidikan, untuk memudahkan akses pendidikan bagi anak sekolah.

Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin dalam dalam sambutannya mengatakan bahwa persetujuan terhadap Ranperda Perubahan APBD ini merupakan wujud kesepahaman dan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif.

“Hal ini menunjukkan semakin solid dan harmonisnya hubungan kebersamaan dalam tataran teknokrat dan politik dalam rangka mewujudkan pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Bantaeng,” ujar Bupati.

Baca Juga:  Ilham Azikin Pimpin Bantaeng, Kampung Bira-bira Akhirnya Nikmati Listrik

Bupati juga menjelaskan bahwa muatan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah penyesuaian-penyesuaian atas adanya perubahan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Ada pula kebijakan pemerintah pusat terkait pengalokasian pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.

“Sehingga mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan perubahan postur APBD untuk belanja yang diamanatkan dalam regulasi yang antara lain penanganan kesehatan masyarakat, penanganan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial,” jelas dia.(*)

Share :

Baca Juga

KABAR PARLEMEN

Tanpa Ketuanya, Puluhan Kader PSI Deklarasi Dukung Harapan Baru di Pilkada Bulukumba

KABAR PARLEMEN

Diduga Kampanyekan Wakilnya di Pilkada, Bupati Bulukumba Dilaporkan ke Bawaslu

KABAR PARLEMEN

HM21 Paling Patuh Protokol Kesehatan di Pilkada Bulukumba
Punya Tunggakan 10 Milyar, DPRD Minta Pemda Harus Bayarkan di APBD-P

KABAR PARLEMEN

Punya Tunggakan 10 Milyar, DPRD Minta Pemda Harus Bayarkan di APBD-P

KABAR PARLEMEN

Dinilai Terlalu Banyak, Fraksi PAN Minta Pemkab Bulukumba Rampingkan OPD

KABAR PARLEMEN

Partai Demokrat Tegaskan Rekomendasi Untuk Pilkada Bulukumba Belum Keluar

KABAR PARLEMEN

Tepati Janji, Ketua DPRD Sampaikan Penolakan UU Cipta Kerja Masyarakat Bulukumba ke Jakarta

KABAR PARLEMEN

Dikeluhkan Masyarakat, KPU Bulukumba Final Gelar Debat Putaran Kedua di Makassar