Home / DAERAH / KABAR PARLEMEN

Kamis, 1 Oktober 2020 - 08:48 WIB

Dewan Ketuk Palu APBD P 2020 Bantaeng

BANTAENG, KUMANIKA.com — Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng Ranperda Perubahan APBD menjadi Perda.

Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi dan Penetapan Persetujuan Bersama antara legislatif dan eksekutif.

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bantaeng, Hamsyah Ahmad dan dihadiri oleh Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin. Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para anggota Dewan yang terhormat, serta para Kepala SKPD lingkup Pemkab Bantaeng baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual melalui aplikasi zoom meeting.

Seluruh fraksi pada kesempatan iru memberi sedikit catatan dan rekomendasi bagi pemerintah daerah. Di antaranya seperti yang dikemukakan oleh fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Fraksi ini merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan langkah antisipasi dari semua stakeholder kepariwisataan atas kesiapan menerima wisatawan secara massif, khususnya di Hutan Pinus Rombeng.

Baca Juga:  Dishub Bongkar Aset Pemerintah, DPRD Ragukan 'We Love Bulukumba'

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengapresiasi kinerja Bupati, Wabup dan jajaran eksekutif, dengan harapan agar Pemda memberlakukan pemetaan pendidikan, untuk memudahkan akses pendidikan bagi anak sekolah.

Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin dalam dalam sambutannya mengatakan bahwa persetujuan terhadap Ranperda Perubahan APBD ini merupakan wujud kesepahaman dan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif.

“Hal ini menunjukkan semakin solid dan harmonisnya hubungan kebersamaan dalam tataran teknokrat dan politik dalam rangka mewujudkan pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Bantaeng,” ujar Bupati.

Baca Juga:  Bupati Ilham Azikin Bersama Ketua KONI Bantaeng dan IPSI Sulsel Bahas PON XX Papua 2021

Bupati juga menjelaskan bahwa muatan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah penyesuaian-penyesuaian atas adanya perubahan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Ada pula kebijakan pemerintah pusat terkait pengalokasian pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.

“Sehingga mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan perubahan postur APBD untuk belanja yang diamanatkan dalam regulasi yang antara lain penanganan kesehatan masyarakat, penanganan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial,” jelas dia.(*)

Share :

Baca Juga

DAERAH

Pemkab Sinjai Terus Wujudkan Komitmen Kesejahteraan Nelayan

DAERAH

Warga Tolak Wacana Bupati Sinjai Soal Rumah Isolasi Covid-19

DAERAH

Jaga Ketahanan Pangan, Bupati dan Dandim 1411 Bulukumba Panen Raya Jagung

DAERAH

Bupati Bulukumba Ziarah Makam Pahlawan di TMP dan MPN Andi Sulthan Daeng Radja

DAERAH

Ilham Azikin Ajak KKB Jadi Bagian Pergerakan Pembangunan Bantaeng

DAERAH

Di Bantaeng Jenazah Relawan Banjir Dimakamkan Protap Covid-19

DAERAH

Sementara Adzan di Masjid, Dua Sepeda Motor Berbenturan di Bulukumba

KABAR PARLEMEN

Fraksi PAN Merupakan Mitra Kritis dan Kontruktif Buat Pemerintah
error: Content is protected !!