Dewan Ikut Soroti Tindakan Sepihak Satpol-PP Bulukumba yang Tertibkan APK Balon Bupati

BULUKUMBA, KUMANIKA.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba menyayangkan sikap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bulukumba yang melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) secara sepihak beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi A DPRD Bulukumba, Andi Pangeran Hakim mengatakan, seharusnya pihak Satpol PP menyampaikan ke pihak terkait terlebih dahulu dalam hal ini sejumlah bakal calon Bupati dan wakil Bupati yang gambarnya terpasang sebelum diteribkan.

“Ya meskipun itu sudah ada dalam aturan. Ini kan baru bendera atau banner, belum pasti mereka maju,” katanya kepada Kumanika.com, Jumat (28/8/2020).

Menurutnya, Bulukumba erat dengan karakter “Ade Sipakatau, Sipakalebbi”. Makanya kata dia sebaiknya harus disurati bahwa akan ada pembersihan APK dibeberapa titik, terkhusus yang terpajang di pohon.

Dengan begitu lanjut dia, kegaduhan terkait pembersihan APK tersebut bisa dihindari.

Baca Juga:  Dewan Ingin Pembahasan Rancangan APBD Pokok 2021 Bulukumba Lebih Berkualitas

“Disampaikan baik-baik kepada pemiliknya, disurati lebih dulu. Cara ini kan lebih elegan,” papar Andi Pangeran.

Agar tidak terjadi hal serupa, pihaknya bakal memanggil Satpol PP sebagai mitra kerjanya di Komisi A DPRD Bulukumba.

“Kami akan panggil Satpol PP untuk membicarakan hal-hal seperti ini sebelum bertindak lebih jauh. Menyampaikan agar ketika ingin penertiban atau pembersihan alat peraga disampaikan lebih awal,” tutupnya.

Sebelumnya, pihak bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf melalui Juru Bicaranya (Jubir), Echa Achmad sangat menyayangkan sikap Satpol PP Bulukumba itu.

”Pencabutan APK seharusnya tidak dilakukan sepihak, ini merugikan calon kami dan beberapa calon lain yang APKnya turut diamankan,” kata Jubir Harapan Baru, Echa Achmad, Rabu, 26 Agustus 2020 lalu.

Baca Juga:  Catat! Berikut Jadwal Rencana Kerja DPRD Bulukumba Tahun 2021

Sementara itu, Kepala Seksi Peraturan Daerah (Perda) Satpol PP Bulukumba, Munir mengatakan, jika langkah yang diambil pihaknya merupakan perintah perda.

Dimana APK yang mereka cabut, yang sebagaian yang berada di wilayah kota yang merusak keindahan.

”Termasuk baliho dan pamplet yang terpaku di pohon dan terpasang di fasilitas umum kita cabut, karena itu melanggar Parda di Bulukumba,” kata Munir.

Izin kepada calon calon, tidak perlu dilakukan kata Munir, pasalnya semua orang sudah tahu, jika mengubah baliho di pohon itu merusak.

”Saya kira kita sudah tahu semua kalau memaku pohon itu tidak boleh, selain itu juga melanggar peraturan,” kata mantan Staf Humas dan Protokol Pemkab Bulukumba itu.

REPORTER: Sahi Alkhudri
EDITOR: Arnas Amdas

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Education Template